Mengawal Uang Rakyat

Beberapa waktu lalu, seorang teman di media sosial bertanya ke saya mengenai isu soal pemotongan subsidi daging bagi pemegang KJP. Kita sebut saja teman saya ini sebagai Bang Haji. Belum lama ini kami memang sempat ketemu untuk sekadar silaturahmi sambil ngopi-ngopi. Kami ngobrol mengenai banyak hal, termasuk politik. Saya dan Bang Haji sama-sama memilih Pak Anies di Pilkada DKI kemarin.

Soal ini, yang saya ingat, Bang Haji bilang, “tapi maaf-maaf dulu nih ya kalau nanti saya di Twitter sering rewel sama Pak Anies. Menurut saya selesai pemilihan tidak ada lagi yang namanya dukung mendukung. Peran saya sebagai warga ya mengkritik yang sedang berkuasa, supaya mereka bisa bikin Jakarta jadi lebih baik.” Tidak tepat benar seperti itu redaksinya, tapi kurang lebih intinya sama.

Karena itu, dan juga karena saya memang menganggapnya sebagai teman, terhadap pertanyaan Bang Haji tadi, saya bisa menjawab tanpa prasangka buruk. Saya sama sekali ga kepikiran untuk menjawab, “halah, gini nih emang kelakuan cebong korban spin media.” Di benak saya yang terlintas cuma, “oh, barangkali Bang Haji belum tau nih cerita yang sebenernya soal ini.”

Saya kira mayoritas warga Jakarta ya tidak jauh berbeda dengan Bang Haji, hanya warga yang ingin kota tempat tinggalnya menjadi lebih baik. Makanya, kurang lebih saya bisa memahami kemarahan sebagian kawan-kawan ketika membaca berbagai informasi tentang APBD yang terlihat ngawur. Saya pahami kemarahan ini sebagai bentuk keinginan untuk menjaga APBD, mengawal uang rakyat. Ini hal yang baik.

Melihat perkembangan diskursus mengenai APBD, saya merasa perlu untuk mencoba meluruskan hal-hal yang sepengetahuan saya tidak ngawur tapi kemudian menjadi terlihat ngawur di media sosial dan media massa. Insya Allah, saya tidak berminat untuk memberi pembenaran pada hal yang benar-benar ngawur. Apakah penjelasan saya nanti berimbang atau tidak, saya serahkan saja pada penilaian kawan-kawan semua.

Tiga Kategori

Secara umum, saya membagi temuan publik dan media terkait rancangan APBD DKI 2018 menjadi tiga kategori.

Pertama adalah anggaran yang tidak ada di APBD tahun-tahun sebelumnya tetapi sebenarnya justified, paling tidak menurut saya. Kedua adalah anggaran yang seolah-olah tidak ada di APBD tahun-tahun sebelumnya tetapi sebenarnya ada. Ketiga adalah anggaran yang memang menurut saya sendiri ngawur dan perlu dikritisi.

Beberapa anggaran yang masuk kategori pertama diantaranya adalah anggaran untuk pengadaan lahan bagi program DP 0, anggaran untuk PAUD, dan anggaran untuk TGUPP. Mari kita tengok satu per satu.

Di media massa pengadaan lahan senilai hampir 800 miliar rupiah untuk program DP 0 (dan beberapa program lainnya) ini sudah keburu dihakimi sebagai rawan dikorupsi karena tanpa rincian. Di media sosial, anggaran ini juga banyak dipertanyakan. “Beli lahan di mana tuh? Seberapa luas? Harga tanah di DKI emang berapa sih?” dan pertanyaan lain yang senada.

Padahal, kalau kita bandingkan dengan APBD DKI 2017, anggaran pengadaan tanah memang tidak dirinci di mana tanah yang hendak dibeli dan berapa luasnya. Di APBD 2017, ada anggaran sebesar total 250 miliar rupiah (50 miliar rupiah untuk tiap kotamadaya) untuk pembelian tanah untuk program RPTRA yang di APBD hanya ditulis seperti pada gambar berikut.

Sumber: APBD DKI 2017.

Tidak Move On?

“Kok banding-bandingin dengan yang lalu terus, gagal move on ya Mas?” Um, ya ketika kita mengevaluasi APBD DKI, tentu salah satu pembanding yang terbaik adalah APBD DKI tahun sebelumnya, tidak ada urusannya dengan sudah move on atau tidak.

Ketika anggaran pengadaan tanah pada APBD DKI 2017 ditulis tanpa rincian di mana lokasinya dan berapa luasnya dianggap wajar, kenapa di APBD DKI 2018 lantas dianggap rawan korupsi?

Kalau mau dipermasalahkan besarnya yang senilai 800 miliar rupiah, toh pembelian lahan untuk RS Sumber Waras juga besarnya senilai 756 miliar rupiah. Kawan-kawan yang (saya yakini) peduli dengan agenda mengawal uang rakyat di APBD tentu harusnya lebih concern dengan pembelian lahan RS Sumber Waras yang menurut hasil audit BPK terbukti bermasalah.

Demikian juga dengan anggaran untuk PAUD sebesar 68 miliar rupiah yang baru pertama kalinya masuk di APBD DKI. Di media sosial dan beberapa grup WA yang saya ikuti bahkan muncul pernyataan yang bagi saya sudah masuk kategori fitnah semacam, “gila si Anies, PAUD dikasih anggaran gede mentang-mentang istrinya jadi Bunda PAUD.”

Padahal, program pemberdayaan PAUD merupakan salah satu dari 23 janji kerja Pak Anies dan Pak Sandi. Jadi wajar saja kalau untuk program ini kemudian diberikan anggaran khusus yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara, Bunda PAUD memang selalu dijabat oleh istri gubernur, sehingga wajar juga istri Pak Anies yang diangkat sebagai Bunda PAUD.

Tim Gubernur

Terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ini barangkali topik yang paling kontroversial dari semua anggaran yang dialokasikan untuk Pemprov DKI. Tanpa tedeng aling-aling, Media Indonesia sudah pasang headline, “TGUPP Bancakan Tim Sukses“. Tentunya tak lupa menyebut jumlah anggaran TGUPP yang naik pesat dari 2,35 miliar di APBD tahun sebelumnya menjadi 28,5 miliar di rancangan APBD 2018.

Sebelumnya, perlu saya informasikan bahwa TGUPP sama sekali bukan kreasi Pak Anies. TGUPP bukan sebuah unit yang diada-adakan sendiri oleh Pak Anies untuk menampung mantan tim suksesnya.

Dasar hukum terkini untuk TGUPP adalah Pergub no. 411 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Pak Sumarsono yang saat itu menjabat sebagai PLT Gubernur DKI. Pada pergub ini dipaparkan secara rinci apa saja perihal TGUPP mulai dari tugas, kewenangan, hingga jumlah anggota TGUPP yaitu sebanyak maksimal 17 orang.

Selain itu, Pak Sumarsono juga menandatangani Pergub no. 410 tahun 2016 mengenai Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP). Di pergub ini juga dirinci apa saja tugas dan wewenang TWUPP, termasuk jumlahnya yaitu sebanyak maksimal 7 orang untuk setiap kotamadya atau kabupaten. Oleh karena itu, di DKI Jakarta yang terdiri dari 5 kotamadaya dan 1 kabupaten, jumlah maksimal TWUPP adalah 42 orang.

Sementara untuk soal renumerasi, gaji TGUPP diusulkan besarnya sekitar 24-28 juta rupiah per bulan pada APBD 2018. Angka ini tidak berbeda dengan gaji TGUPP di masa Pak Ahok yang besarnya juga sekitar 24-28 juta rupiah.

Tidak Proporsional?

Setelah mengetahui bahwa TGUPP bukan sebuah unit yang diada-adakan oleh Pak Anies dan renumerasinya ternyata tidak berbeda dengan yang diberikan oleh pendahulunya, kritik terhadap TGUPP yang saya amati sering muncul adalah “apa tidak terlalu banyak jumlahnya?”

Kalau mengikuti kedua pergub yang sudah saya bahas di atas, maksimal total jumlah anggota TGUPP dan TWUPP adalah 59 orang. Menurut ketua TGUPP saat ini, Pak Muhammad Yusuf, di masa Pak Anies nanti TGUPP dan TWUPP akan dilebur menjadi satu tim kemudian ditambah dengan empat bidang baru yang belum ada sebelumnya sehingga total anggotanya adalah 73 orang.

Kalau kita bandingkan dengan masa Pak Ahok, jumlah TGUPP memang sedikit. Menurut informasi yang saya dapat di media sosial, hanya ada 7 orang anggota TGUPP yang dibiayai oleh APBD DKI 2017. Tapi, Pak Ahok justru lebih banyak mempekerjakan staff khusus dan anak magang yang digaji dari dana operasional gubernur. Jumlahnya berapa tidak pasti benar, apalagi berapa gajinya. Menurut Mas Ismail Al Anshori, salah satu anak magang di era Pak Ahok yang sempat populer di media, jumlahnya adalah sekitar 30 orang staff dan 30 orang anak magang.

Kita asumsikan data Mas Ismail valid, dengan sekitar 60 orang staff dan anak magang dan 7 orang anggota TGUPP, jumlah total staff gubernur di era Pak Ahok (67 orang plus) ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jumlah total TGUPP yang diusulkan oleh Pak Anies (73 orang). Maka saya kembalikan lagi ke kawan-kawan semua, penambahan hanya 6 orang tim gubernur dari masa Pak Ahok ke masa Pak Anies, benarkah tidak proporsional?

Lantas, apakah lebih baik penggajian mereka melalui pos tersendiri di APBD atau dana operasional gubernur (yang sebenarnya ya masih bagian dari APBD juga) saja? Berkaca dari tweet Mas Ismail di atas, saya lebih memilih TGUPP yang profesional dengan penggajian yang jelas dari APBD ketimbang tim yang bisa sewaktu-waktu tidak gajian kalau tidak ditalangi dari dana pribadi gubernur. Apalagi staff yang bisa ikut membahas rancangan peraturan daerah tapi tidak jelas posisinya sebagai apa dan digaji oleh swasta seperti Sunny Tanuwidjaja yang akhirnya sempat dicekal oleh KPK terkait dengan kasus suap reklamasi.

Tidak Berbeda

Seperti yang sebutkan di atas sekali tadi, kategori kedua adalah anggaran yang seolah-olah bermasalah karena dianggap tidak ada pada APBD tahun-tahun sebelumnya. Padahal kalau jeli sedikit, nyaris semua anggaran yang seolah bermasalah ini merupakan anggaran rutin yang juga ada di periode sebelumnya.

Termasuk dalam kategori kedua ini adalah anggaran-anggaran semacam sewa internet sebesar 2,7 juta rupiah per bulan, ganti keramik kamar mandi, hingga yang paling epic ada di balas-berbalas tweet berikut:

(catatan: tidak ada babi & kecoa yang disakiti selama proses pembuatan tulisan ini)

Sebenarnya saya masih bisa memahami kegusaran sebagian kawan-kawan ketika mendapati anggaran sebesar 226 juta rupiah untuk pengendalian hama di balaikota dan rumah dinas gubernur dan wakil gubernur.

Hal yang agak sulit saya pahami adalah ketika kegusaran tersebut tiba-tiba hilang setelah diketahui bahwa anggaran tersebut ternyata memang anggaran rutin yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Anggarannya tak berbeda, tapi kenapa kegusarannya tak sama?

Ketika melihat (sebagian kecil) orang yang berlaku seperti itu, tentu kita bertanya-tanya, benarkah motivasinya masih dalam rangka mengawal uang rakyat?

Tidak Dilibatkan

Kalau saya sendiri, anggaran-anggaran yang semacam ini cenderung tidak terlalu saya ambil soal. Pasalnya, pertama, boleh jadi anggaran-anggaran ini memang anggaran rutin atau memang pagunya benar sebesar itu.

Sebelum saya sampaikan alasan kedua saya, perlu kawan-kawan ketahui bahwa proses penyusunan APBD adalah sebuah proses yang cukup panjang.

Mengacu ke situs Pemprov DKI, saat ini penyusunan APBD 2018 sudah masuk ke pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar DPRD). Sebelum masuk ke Banggar DPRD, ada dua tahap yang sudah dilalui yaitu finalisasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan penyempurnaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Nah, inilah alasan kedua saya: pada tahap awal penyusunan rancangan APBD 2018, tim sinkronisasi Pak Anies dan Pak Sandi selaku gubernur dan wakil gubernur terpilih waktu itu tidak dilibatkan. Paling tidak sampai Juni 2017 lalu, tak kurang Pak Djarot sendiri yang menyatakan bahwa tim sinkronisasi tidak bisa ikut pembahasan APBD 2018.

Akibatnya, setelah resmi dilantik 15 Oktober lalu hingga hari ini, praktis Pak Anies dan timnya hanya punya waktu satu bulan lebih sedikit untuk memastikan program-program unggulan mereka masuk ke APBD 2018. Oleh karena itulah saya relatif bisa memaklumi kalau anggaran-anggaran yang bersifat rutin tadi tidak menjadi prioritas untuk dievaluasi.

Take a Fight

Terakhir, untuk kategori ketiga, harus saya akui bahwa ada beberapa anggaran di APBD DKI yang memang layak disebut ngawur. Tolong dikoreksi jika keliru, tapi dari pengamatan saya anggaran-anggaran ini semua ada di pos anggaran Sekretariat DPRD. Dari mulai rehabilitasi kolam air mancur di gedung DPRD sebesar 612 juta rupiah, pengelolaan website DPRD DKI sebesar 571 juta rupiah, hingga yang paling fantastis kunjungan kerja komisi-komisi DPRD DKI sebesar hampir 108 miliar rupiah.

Anggaran-anggaran semacam ini menurut saya memang layak dan harus dikritisi. Saya sendiri mengkritik keras Pak Sandi karena dalam sebuah wawancara dengan media, Pak Sandi malah mengatakan bahwa anggaran sebesar 612 juta rupiah untuk kolam air mancur di gedung DPRD, “untuk menambah kesejukan.”

Total anggaran untuk Sekretariat DPRD sendiri sebenarnya cukup “kecil” yakni sekitar 346 miliar rupiah dari 77 triliun rupiah total APBD DKI. Tapi bagaimana pun juga, rehabilitasi kolam air mancur sampai menghabiskan 612 juta rupiah tentu melukai rasa keadilan publik. Begitu juga kunjungan kerja anggota DPRD yang mencapai 7752 man days (atau dalam istilah rancangan APBD 2018: orang hari) tentu sangat patut digugat. Ini terlepas dari fakta bahwa biaya dinas per man day (yang turut berkontribusi terhadap membengkaknya biaya kunjungan kerja anggota DPRD) sebenarnya ditetapkan pada SK yang ditandatangani oleh Pak Djarot.

Saya bisa memaklumi jika pada ronde pembahasan APBD yang lalu Pak Anies dan timnya lebih fokus untuk memasukkan program-program kerja unggulan ke APBD. Selanjutnya, dengan dukungan besar dari publik untuk memperbaiki APBD, harapan saya Pak Anies dan partai-partai pendukungnya mulai juga membagi sebagian fokus untuk merevisi anggaran-anggaran ngawur di pos anggaran Sekretariat DPRD ini.

Ini tentu tidak mudah. Pasti akan terjadi perdebatan yang sengit. Apalagi mengingat bahwa Ketua Banggar DPRD (sekaligus Ketua DPRD) berasal dari partai yang pada Pilkada DKI lalu merupakan oposisi dari Pak Anies dan Pak Sandi. Sebagai pendukung yang jauh dari episentrum kekuasaan dan tidak paham benar “peta kekuatan” di dalam sistem, saya cuma bisa sampaikan bahwa saya pingin lihat juga Pak Anies, Pak Sandi, dan partai-partai pendukungnya take a fight terhadap partainya Pak Ketua Banggar DPRD DKI itu.

Tidak Berprasangka

Pada akhirnya, saya sebenarnya sangat senang dengan diskursus terkait APBD DKI 2018 ini. Kritik dan pengawasan terhadap APBD adalah diskusi publik yang jauh lebih bermanfaat daripada ghibah nir faedah mengenai helm gubernur.

Oleh karena itu, kepada kawan-kawan yang mendukung Pak Anies dan Pak Sandi, kalau saya boleh usul nih… baiknya kita kurangi berprasangka kepada kawan-kawan kita yang saat ini berperan sebagai oposisi. Kalau memang ada kritik dari kawan-kawan kita tersebut yang dirasa tidak tepat, kita bantu jelaskan saja dengan sebaik yang kita bisa.

Bagaimana kalau setelah dijelaskan baik-baik ternyata tidak diterima dengan baik juga? Ya biarkanlah. Cukupkan pada agree to disagree dengan baik. Kalau ada (sebagian kecil) orang-orang yang memang terlihat intensinya hanya sekadar untuk memaki-maki atau menebar fitnah, tinggalkan saja mereka. Kalau saya sih biasanya saya blokir saja, diskusi dengan mereka tidak akan membawa kita ke mana-mana.

Menyambung pertanyaan Bang Haji di atas sekali tadi, saya jelaskan bahwa tidak ada penghapusan anggaran untuk subsidi daging bagi peserta KJP. Anggaran subsidi pangan di APBD 2018 malah naik sampai 885 miliar rupiah (untuk memperluas cakupannya, tidak hanya bagi penerima KJP tapi juga untuk lansia, buruh, petugas PPSU, dan penghuni rusun), naik empat kali lipat dibanding subsidi pangan di APBD 2017. Sementara, penghapusan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk beberapa BUMD, yang disalahpahami sebagai penghapusan subsidi, justru tidak berhubungan sama sekali dengan subsidi daging bagi peserta KJP.

Di iklim politik yang semakin terpolarisasi seperti sekarang, saya pikir diskusi publik yang sehat tanpa cebang cebong atau gabenar gabener lah yang kita perlukan. Dan itu bisa kita mulai dari sama-sama mengawal uang rakyat pada APBD 2018, terlepas apapun pilihan politik kita di pilkada lalu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *