Membaca Pesan Error

Belum lama ini saya menghabiskan setengah hari kerja untuk memperbaiki sebuah bug di aplikasi yang saya kerjakan. Bug-nya sepintas terlihat sepele dan seharusnya bisa diperbaiki dalam waktu sekitar 30 menit saja. Tapi hari itu saya habiskan 4 jam kerja cuma untuk memperbaiki satu bug itu saja.

Dalam dunia pemrograman ada sesuatu yang disebut sebagai pesan error (error message). Pesan error ini adalah pesan yang diberikan oleh program ketika kita melakukan kesalahan. Ini definisi sederhana saja, bukan definisi teknis.

Pesan error yang paling banyak diketahui oleh kawan-kawan yang tidak berasal dari latar belakang IT biasanya adalah pesan error 404. Pesan error 404 artinya halaman web tidak ditemukan. Pesan error 404 terkenal karena banyak situs yang menampilkannya dengan cara yang unik, misalnya halaman 404 di Github berikut ini.

Selain pesan error 404, untuk protokol HTTP (nama protokol yang kita gunakan untuk membuka halaman web), ada banyak pesan error lainnya. Setiap pesan error punya arti tersendiri. Pesan error 403, misalnya, berarti halaman yang ingin kita buka sebenarnya ada, tapi kita tidak boleh mengakses halaman tersebut.

Tentunya solusi terhadap tiap pesan error pun berbeda-beda. Kalau kita ketemu pesan error 404, misalnya, kita perlu periksa apakah URL yang kita ketik untuk membuka sebuah halaman web sudah benar atau belum. Untuk pesan error yang lain tentu lain pula solusinya.

Kembali ke cerita saya memperbaiki bug tadi, ternyata saya keliru memahami pesan error yang muncul* (detil teknisnya ada di catatan kaki bagi yang tertarik). Akibatnya, saya mencoba berbagai solusi yang keliru dan membuang-buang banyak waktu. Baru setelah memahami penyebab error yang sesungguhnya, saya bisa memperbaiki bug tersebut dengan tepat.

Apa yang Salah?

Beberapa hari sebelum hari pemilihan, mayoritas lembaga survey merilis laporan yang menyatakan bahwa hasil Pilkada DKI too close to call. Menurut berbagai lembaga survey tersebut, selisih elektabilitas kedua pasangan calon terlalu tipis dan masih berada di dalam rentang margin of error.

Seperti yang bisa dilihat pada grafik di atas, Indikator Politik memberikan angka 47,4% untuk pasangan Basuki-Djarot dan 48,2% untuk pasangan Anies-Sandi. SMRC memberikan angka 46,9% vs 47,9%. Charta Politika memberikan angka 47,3% vs 44,8%. Ketiga lembaga survey ini juga sepakat bahwa tren elektabilitas pasangan Anies-Sandi menurun sementara tren elektabilitas pasangan Basuki-Djarot meningkat.

Angka-angka tadi menimbulkan optimisme di kubu petahana. Hingga pagi hari pemilihan, Sekjen DPP PDIP, Hasto Prastowo, masih optimis pasangan petahana yang diusung partainya akan menang dengan perolehan suara 52,6%.

Hasil Pilkada DKI ternyata mengejutkan. Pasangan Anies-Sandi berhasil memenangkan pemilihan dengan total 57,95% suara, berselisih 15,9% dari perolehan suara pasangan petahana. Hasil ini melenceng jauh dari prediksi lembaga-lembaga survey. Hasil ini kemudian juga membuat para lembaga survey, partai-partai pengusung petahana, dan banyak media bertanya-tanya, “apa yang salah?”

Radikalisme dan Intoleransi

Sudah hampir dua minggu sejak Pilkada DKI usai. Sudah banyak juga analisa dan ulasan yang ditulis untuk menjelaskan hasil pilkada yang tidak sesuai dengan perkiraan banyak pihak ini. Saya tidak ingin menggarami lautan dengan turut menulis post match analysis di sini.

Sebaliknya, saya hanya ingin mengulas satu poin yang menurut saya sedikit banyak akan berdampak pada kehidupan kita pasca pilkada. Poin tersebut adalah pandangan bahwa hasil pilkada kali ini adalah simbol kebangkitan radikalisme dan intoleransi. Pandangan ini menjadi arus utama dalam ulasan banyak media dari dalam dan luar negeri.

Akun resmi BBC Indonesia memuat tweet dengan redaksi, “Ketika Anies-Sandi Menang dengan Kekuatan Kaum Radikal Indonesia”.  The Wall Street Journal mengambil tajuk, “Islamist-Backed Candidate Ousts Jakarta’s Christian Governor”, lengkap dengan excerpt, “victory marks a breakthrough for hard-liners in Indonesian politics”. The Interpreter, meski tidak menulis judul senada, membuka ulasannya dengan kalimat, “the heavy loss of incumbent Jakarta Governor Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama to former education minister Anies Baswedan signals rising intolerance and demonstrates the influence of hard-line Muslim groups in Indonesia”.

Benarkah demikian?

Suka tidak suka, saya harus mengakui bahwa selama masa kampanye Pilkada DKI yang lalu, retorika-retorika berbasis isu suku dan agama memang terasa meningkat, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Akan tetapi, saya selalu berargumen bahwa penggunaan isu-isu sektarian semacam ini tidak menggambarkan arus utama warga Jakarta. Melihat hasil exit poll yang dirilis oleh beberapa lembaga survey, saya merasa argumen ini terjustifikasi.

Ada satu parameter yang saya perhatikan dengan seksama dari semua lembaga survey yang merilis hasil exit poll-nya: segmen pemilih yang memberikan suaranya berdasarkan alasan agama. Menurut Populi Center jumlahnya hanya sebesar 11,8%. Menurut Polmark, lembaga konsultan politik resmi bagi pasangan Anies-Sandi, jumlahnya sebesar 18,5%. Menurut SMRC** sebesar 24,5%. Menurut Indikator Politik sebesar 32,5%. Menurut Litbang Kompas, berdasarkan keterangan yang dilansir oleh Reuters, sebesar 34%.

Data-data ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih tidak memilih berdasarkan faktor agama. Paling sedikit 66% hingga 88,2% pemilih memberikan suaranya berdasarkan alasan selain agama.

Di sisi lain, saya berargumen bahwa bahkan terhadap mereka yang memilih berdasarkan alasan agama pun, penggunaan label radikal dan intoleran adalah sebuah lompatan yang terlalu jauh. Sebagian besar segmen pemilih ini, saya kira, hanya sekedar konservatif saja alih-alih radikal atau intoleran.

Kawan-kawan yang konservatif memilih berdasarkan alasan agama karena meyakini tafsir tertentu terhadap ayat tertentu. Selama tidak diwujudkan dalam bentuk kebencian berbasis SARA, keyakinan semacam ini bagi saya tetap perlu kita hormati. Ini terlepas dari apakah kita setuju atau tidak terhadap tafsiran dan keyakinan tersebut.

Kambing Hitam

Kenapa saya peduli terhadap narasi “kemenangan radikalisme dan intoleransi” ini? Karena cara kita memaknai hasil pilkada ini akan jauh berbeda dampaknya dengan cara para konsultan politik, lembaga survey, dan partai pengusung dalam memaknai hasil pilakada.

Bagi para konsultan politik, ada klien yang harus dijawab pertanyaannya. Bagi para lembaga survey, ada kredibilitas yang perlu dijaga. Bagi partai-partai pengusung, ada para patron yang akan meminta laporan evaluasi kinerja. Berlindung di balik, “kita dikalahkan oleh radikalisme dan intoleransi” adalah narasi kambing hitam yang paling mudah untuk dikonstruksi.

Para konsultan politik tidak perlu repot-repot menjelaskan apakah strategi menggunakan buzzer-buzzer yang miskin narasi tapi fasih mem-bully di media sosial atau mengajak taruhan followers dan sesama konsultan politik di Twitter adalah cara kampanye yang baik. “Ini gara-gara konsultan yang sana memainkan isu SARA!” adalah kambing hitam yang tidak paham ilmu kontestasi politik.

Para lembaga survey tidak perlu kesulitan menjelaskan secara ilmiah kenapa prediksi elektabilitas dan tren peningkatan elektabilitas petahana ternyata melenceng jauh. “Ada mobilisasi berbasis isu sektarian di masa tenang!” adalah kambing hitam yang tak pernah belajar ilmu statistik.

Partai-partai pengusung tidak perlu mengevaluasi kenapa basis konstituennya tidak mengikuti pilihan segelintir elit partai atau apakah strategi banjir sembako di masa tenang adalah strategi yang tepat. “Awas, kaum radikal sedang merongrong Pancasila dan NKRI!” adalah kambing hitam yang tak bisa membacakan pledoi.

Toh, pilkada serentak 2018 akan segera datang. Konsultan politik akan memiliki klien baru. Lembaga survey akan membuat dan merilis survey baru. Tim pemenangan dan partai-partai akan mengusung kandidat baru, dengan aliansi dan koalisi yang baru pula.

Tetangga, Kolega, dan Keluarga

Sekali lagi, saya tidak memungkiri bahwa selama pilkada lalu terjadi peningkatan retorika-retorika yang berbasis isu SARA baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Membaca tulisan Pak Made Supriatma,  saya bersimpati pada kekhawatiran yang dirasakan oleh kawan-kawan yang kebetulan dari suku, agama, ras atau kelompok minoritas di negeri ini.

Tapi saya percaya bahwa retorika dan kebencian berbasis SARA bukan milik arus utama warga Jakarta maupun Indonesia. Oleh karena itu, terutama bagi kawan-kawan yang merasa hasil pilkada lalu tidak sesuai harapannya, saya katakan terus terang saja. Mempercayai bahwa semua 3,2 juta warga Jakarta yang memilih pasangan Anies-Sandi sebagai bagian dari kaum radikal dan intoleran adalah cara yang keliru dalam membaca pesan error.

Ketika saya salah memahami pesan error yang ditampilkan oleh aplikasi yang saya kerjakan, saya hanya membuang-buang waktu setengah hari kerja untuk mencoba berbagai solusi yang keliru. Tapi jika kawan-kawan salah memaknai hasil pilkada ini, saya khawatir kawan-kawan akan membuang-buang waktu bertahun-tahun untuk keliru membenci atau merasa takut kepada sesama warga Jakarta.

Setelah pilkada, meminjam ungkapan dari sebuah tulisan yang sangat baik dari Pak Edward Suhadi, toh kita masih akan tetap hidup bertetangga. Masih akan bekerja di tempat yang sama, dengan kolega yang sama. Masih akan berada di satu grup WhatsApp keluarga besar yang sama juga. Menganggap tetangga, kolega, atau keluarga yang berbeda pilihan dengan kawan-kawan sebagai kaum radikal dan intoleran tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa.

Saya tentu tidak bisa memaksa kawan-kawan memilih bagaimana memaknai hasil pilkada. Saya hanya bisa memberi saran, kalau memang kawan-kawan concern dengan suatu isu, maka ikutlah berpartisipasi dalam upaya memberi solusi terhadap isu tersebut.

Jika concern terhadap masalah radikalisme dan intoleransi, misalnya, maka cobalah mendukung salah satu dari sekian banyak organisasi yang secara tekun melakukan deradikalisasi dan membangun gerakan toleransi di masyarakat. Jika khawatir dengan kinerja Pemprov DKI di bawah gubernur baru, kawan-kawan barangkali bisa menjadi relawan atau memberi donasi pada lembaga-lembaga yang memiliki rekam jejak konsisten sebagai watchdog bagi pemerintah. Tentunya masih banyak isu lain dan ragam upaya untuk berpartisipasi dalam memberikan solusi terhadap isu tersebut yang tidak saya tuliskan satu per satu di sini.

Pada akhirnya, kawan-kawan bisa memilih untuk hidup dalam ketakutan terhadap hantu yang kita buat-buat sendiri seperti di tweet Bung Denny Siregar*** yang saya kutip barusan, atau mengorganisir diri dan terlibat aktif dalam isu-isu yang kawan-kawan pedulikan seperti yang disarankan di tulisan Bu Evi Mariani dan Mas Pangeran Siahaan. Pilihan ada di kawan-kawan.

 

 

Catatan kaki:

* Pesan error yang muncul adalah “TypeError: can’t dup NilClass”. Padahal di file yang ditunjuk sebagai biang keladi oleh Ruby interpreter, saya sama sekali tidak menggunakan method “dup”. Setelah mencoba debug satu per satu baru saya ketahui bahwa ternyata method “strptime” memanggil method “dup” di dalamnya, sehingga kalau kita lakukan operasi:

Date.strptime(expired_date, '%Y-%m-%d')

sementara variabel expired_date nilainya nil, pesan error yang muncul adalah “TypeError: can’t dup NilClass” tadi.

** Angka untuk SMRC diperoleh dari angka pemilih Anies-Sandi yang memilih karena alasan kesamaan agama (26%) ditambah yang memilih karena alasan memperjuangkan agama (16,8%)  dibandingkan dengan proporsi pemilih Anies-Sandi menurut exit poll SMRC (57,2%) terhadap total pemilih: (26+16,8/100) * 57,2 = 24,5%.

*** Tweet dari Bung Denny Siregar ini sebenarnya juga keliru luar biasa, gambar yang ditampilkan di tweet tersebut aslinya adalah gambar Independence Square di Kiev, Ukraina (sumber: The Wall Street Journal)

5 Comments

  1. adou, provoke dengan gambar yang keliru bisa membuat malu diri sendiri sih, semoga si pak Denny Siregar suatu hari bisa lebih bagus dalam memilih gambar yang benar, stok gambarnya sebaiknya di validasi dulu :), agar bukan pesan error yang disampaikan ke publik, kan sayang kalau di otak tidak ada penyaring :), termasuk sy kadang-kadang, CMIIW
    Crosscheking selalu diutamakan, info terakhir sangat bermamfaat kakanda Iqbal..
    Salamaki

  2. Pertanyaan buat kamu..

    1. Kenapa pilih Anies-Sandi?
    2. Kenapa tidak pilih Ahok-Djarot?

    Jawaban sih bisa ditulis dengan indah..karena kamu ahlinya..tapi yang sebenarnya di dalam hati hanya Allah yang tahu..😉

    1. Sip..semoga gubernur baru benar2 walk the talk dan bisa lebih baik lagi dari yang digantikan..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *