Berlaku Adil Terhadap Pak Basuki

Setelah agak lama tertunda, beberapa waktu lalu saya akhirnya mengambil cuti untuk mengurus PBB rumah saya. Pagi-pagi, berangkatlah saya ke notaris untuk meminta fotokopian beberapa dokumen legal seperti SHM dan AJB. Siangnya, setelah shalat Jumat dan makan siang, saya pergi ke Dispenda untuk mengurus pendaftaran NOP rumah saya.

Saya tiba di kantor Dispenda kira-kira jam 2 siang. Saya cukup kaget juga ketika masuk ruangan pelayanan publiknya ternyata sudah seperti ruang tunggu di bank-bank swasta. Bersih, nyaman, dan yang paling penting tertib. Begitu masuk, di sebelah kanan pintu ada mesin antrian dengan layar sentuh yang berisi pilihan jenis layanan yang tersedia. Saya tanya satpam, “Pak, kalau mau ngurus PBB pilih yang mana ya?” dan langsung diberitahu untuk memilih menu yang sesuai dan kemudian mesin antrian mengeluarkan nomor antrian saya.

Setelah duduk menunggu sebentar, nomor saya dipanggil. Saya bergegas ke meja petugas. Kepada petugas, saya jelaskan bahwa saya ingin mengurus PBB rumah saya. Petugas Dispenda menerangkan dengan ringkas formulir apa saja yang harus saya isi serta dokumen apa saja yang harus saya lampirkan sebagai kelengkapan formulir. Juga dijelaskan bahwa kalau formulir dan kelengkapan lainnya saya serahkan kembali ke Dispenda, NOP akan langsung diproses dan bisa diambil dalam waktu dua minggu. Singkat, jelas, padat.

Total percakapan saya dengan petugas Dispenda tersebut tidak sampai 5 menit. Ditambah mengantri sebentar, total saya di Dispenda tidak sampai 10 menit rasanya. Agak iseng sedikit, saya tanya, “udah nih Pak, ini aja?” barangkali dia minta sumbangan ‘seikhlasnya’. Jawabannya lugas, “iya, itu aja Pak”. Oke, saya harus akui, reformasi birokrasi di Dispenda ini berhasil.

Rekam Jejak

Salah satu faktor yang sering disebutkan sebagai alasan kawan-kawan yang mendukung dan memilih Pak Basuki pada Pilkada DKI kali ini adalah rekam jejaknya yang dianggap sudah teruji. Reformasi birokrasi adalah salah satu hal yang biasanya disebut-sebut sebagai contoh keberhasilan Pak Basuki.

Sebagai seorang yang di lingkaran pergaulannya dikenal sebagai hater Pak Basuki (meski saya tidak merasa benci pada Pak Basuki sebagai person), saya seringkali diminta untuk berlaku adil terhadap Pak Basuki. Apalagi saya juga dikenal sebagai pendukung Pak Anies. Biasanya ditambah juga dengan komentar, “emangnya kaya junjungan lo, bisanya ngomong doang, ga bisa kerja!”

Nah, cerita saya mengurus PBB di atas sepertinya mengkonfirmasi prestasi Pak Basuki ya? Sayangnya, cerita tadi bukan prestasi Pak Basuki. Cerita tadi merupakan prestasi Pemkot Bekasi, kota tempat saya tinggal (meski KTP saya masih KTP DKI).

Lantas buat apa saya menceritakan reformasi birokrasi di Pemkot Bekasi ketika membahas rekam jejak Pak Basuki? Pengalaman saya dengan Dispenda Bekasi tadi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah hal yang niscaya dan sedang terjadi di berbagai tempat di Indonesia ini, bahkan di Kota Bekasi yang sampai sekarang saya tidak tahu siapa nama walikotanya.

Tak jarang saya melihat di media sosial para pendukung Pak Basuki bercerita mengenai reformasi birokrasi sambil berujar, “lihat nih udah maju gini, kalau ga ada Ahok mau jadi berantakan lagi?” Seolah-olah reformasi birokrasi hanya bisa dilakukan oleh Pak Basuki seorang.

Bukan berarti saya menganggap Pak Basuki tidak berhasil melakukan reformasi birokrasi. Hanya saja, yang saya lihat di media sosial, cerita-cerita prestasi reformasi birokrasi di Pemprov DKI seringkali berupa cerita-cerita yang sifatnya anekdotal. Mirip dengan cerita saya mengurus PBB di atas. Tidak berarti ceritanya bohong. Tapi cerita pengalaman orang per orang seperti itu belum tentu memperlihatkan gambaran besarnya.

Sedangkan kalau kita lihat parameter-parameter objektif berdasarkan evaluasi dari pihak-pihak yang memang bertugas untuk menilai kinerja pejabat publik, kinerja Pemprov DKI ternyata tidak sehebat cerita-cerita anekdotal yang banyak bertebaran di media sosial. Misalnya saja pada beberapa penilaian berikut:

 

Bisa dilihat dari parameter-parameter di atas, ketika dibandingkan dengan parameter-parameter yang comparable, kinerja Pak Basuki di Pemprov DKI ternyata tidak lebih baik dari kinerja Pak Anies di Kemendikbud. Dalam soal pelayanan publik yang secara umum dievaluasi oleh Ombudsman (gambar keempat pada galeri di atas) misalnya, nilai Pemprov DKI ternyata masih di zona kuning dan menempati peringkat 17 dari 33 provinsi.

Sementara berdasarkan penilaian yang sama, Pak Anies menurut Ombudsman justru telah berhasil ngebut melakukan perbaikan di Kemendikbud sebelum beliau di-reshuffle. Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, dalam wawancaranya dengan Metro TV bahkan menyatakan,

“Tahun 2015 Bapenas menargetkan Kemendikbud agar lebih baik, kemudian menteri waktu itu ngebut, sehingga naik peringkat. Data 2016 memang belum kami upload secara penuh,” ujar dia.

Kinerja Anies saat menjabat Menteri dianggap sukses. Akan tetapi, belum sempat menerima penghargaan, Anies di-reshuffle.

“Pak Anies kemudian diganti dan yang menerima penghargaan adalah Pak Muhajir Effendy (Menteri Pendidikan saat ini),” kata Adrianus.

Tapi kan kawan-kawan pendukung Pak Basuki biasanya kemudian lari ke argumen dangkal seperti, “kalau kinerjanya bagus kenapa Anies di-reshuffle?” Padahal kita sama-sama tahu bahwa kinerja dan reshuffle tidak berhubungan. Kalau berhubungan, lantas bagaimana kita menjelaskan Pak Jonan yang sempat dicopot dari jabatan Menteri Perhubungan dan lantas kemudian diangkat menjadi Menteri ESDM?

Kalau kita sama-sama jujur, tentu kita akan mengakui bahwa menteri adalah jabatan politik. Oleh karena itu, diangkat atau diberhentikannya seorang menteri lebih besar karena pertimbangan politik ketimbang kinerja.

Jika hanya mengacu kepada kinerja objektif, Pak Anies toh terbukti memiliki raport yang baik, paling tidak berdasarkan laporan dari lembaga-lembaga yang saya kutip di galeri di atas tadi. Bahkan yang agak lucu, dalam survey kinerja menteri terbaik menurut masyarakat yang dirilis Indo Barometer pada akhir Maret 2017 lalu, Pak Anies masih masuk tiga besar menteri dengan kinerja terbaik menurut masyarakat. Padahal Pak Anies sendiri sudah tidak menjadi menteri ketika survey tersebut dilakukan.

Saya ingin menggaris bawahi lagi, saya tidak bilang Pak Basuki tidak memiliki prestasi. Tentu ada pencapaian Pak Basuki yang baik, saya tidak akan menafikan itu. Poin saya adalah, berkaca dari data-data objektif yang ada, ketika kawan-kawan pendukung Pak Basuki mengatakan “cuma Ahok yang bisa kerja” dan “Anies cuma bisa ngomong doang”, sudahkah kawan-kawan berlaku adil terhadap Pak Basuki?

Program

Demikian juga ketika berbicara mengenai berbagai program dan janji yang ditawarkan selama masa kampanye. Tidak hanya satu dua kali saya mendapat komentar, “programnya Ahok jelas dan sudah terbukti, program Anies ga jelas dan mengawang-awang”.

Membahas kontroversi program tentu tak lengkap tanpa membahas mengenai program DP 0. Program OK OCE, lengkap dengan gestur tiga jari Pak Sandi Uno, boleh jadi merupakan program yang paling trending selama masa kampanye Pilkada DKI kali ini. Tapi pemuncak klasemen untuk program yang paling banyak diperdebatkan selama pilkada rasanya masih dipegang oleh program DP 0.

Mulai dari disebut melanggar hukum hingga disebut membodoh-bodohi rakyat, semua cibiran rasanya pernah dialamatkan ke program ini. Berbagai serangan terhadap program ini tidak mengherankan karena program ini merupakan program yang menurut saya paling relatable bagi generasi milenial Jakarta. Bahkan mungkin tidak hanya bagi generasi milenial kalau kita melihat statistik BPS di bawah ini.

Kepemilikan Rumah
Why Jakarta badly needs an innovative housing program in one picture

Sekeras apa pun usaha para buzzer mendiskreditkan program DP 0 tidak akan bisa menghapus fakta di lapangan: 49% warga DKI belum memiliki rumah sendiri. Tim Pak Basuki akhirnya menyerah juga. Di awal putaran kedua, Pak Basuki akhirnya merilis program perumahannya yang dirinci dalam beberapa skema sebagai berikut.

 

 

Nah, di sini kelucuan dimulai. Program DP 0 diserang karena dianggap akan menghabiskan APBD DKI. Padahal dengan target total 250 ribu penerima program selama 5 tahun, per tahunnya program ini hanya akan mengambil 2,7 triliun dari APBD DKI (sebagai perbandingan, APBD DKI 2017 sebesar 70,19 triliun).

Sementara, program Pak Basuki bahkan tidak pernah ditanyakan detilnya oleh para pendukungnya. Saya sudah mencoba berlaku adil dengan mencoba memahami program ini. Nyatanya sampai sekarang belum ada pendukung atau bahkan tim sukses Pak Basuki yang bisa menjelaskan dengan komprehensif hal-hal berikut:

  1. Pada skema 1, berapa sebenarnya subsidi yang didapat oleh penerima? Kalau dikatakan 80%, maka berdasarkan perhitungan saya subsidi yang sebenarnya diterima adalah sebesar 1,2 juta (untuk yang membayar 300 ribu) hingga 1,8 juta (untuk yang membayar 450 ribu).
  2. Pada skema 2, apakah angka 1,5-2 juta yang tertera adalah besar subsidi yang diterima atau besar biaya yang harus dibayar oleh penerima program? Karena jika angka ini adalah subsidi yang diterima, maka apakah adil ketika warga yang lebih mampu justru mendapat subsidi yang lebih besar dari yang kurang mampu? Jika angka ini adalah biaya sewa yang harus dibayar penerima program, apa tidak terlalu mahal untuk ukuran biaya sewa rusunawa? Apalagi jika dibandingkan dengan biaya sewa apartemen di pasaran (bisa kawan-kawan lihat perbandingannya dengan sewa apartemen di situs Rumah123 yang sudah saya filter di tautan ini).
  3. Pada skema 3, berapa tepatnya subsidi yang didapat oleh penerima program? Dan yang lebih penting, kenapa justru bagi kalangan yang berpenghasilan di atas 10 juta rupiah justru malah diberi subsidi untuk memiliki rumah sedangkan yang kurang mampu hanya diberi subsidi untuk sewa yang masa kontraknya hanya berlaku per dua tahun?
  4. Terakhir, berapa target penerima program pada masing-masing skema? Berapa besarnya APBD yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh skema yang ditawarkan?

Saya bisa memahami kalau kawan-kawan pendukung petahana kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Jangankan kawan-kawan, Bu Emmy Hafild yang juru bicara Pak Basuki saja sampai tidak tahu soal skema 3 dan akhirnya menjadi olok-olok seperti di video berikut.

 

Sementara, hampir semua pertanyaan mengenai program DP 0 rasanya tidak ada yang saya sebagai pendukung (bukan bagian dari tim sukses atau tim relawan) tidak bisa jawab. Juga sudah beberapa kali di berbagai tulisan baik dari tim resmi, juru bicara, maupun pendukung dibahas mengenai program DP 0. Favorit saya adalah skema yang diulas oleh Bu Sidrotun Naim dengan nama Rumah 003 yang memungkinkan cicilan hingga hanya 900 ribu rupiah per bulan untuk rumah dengan plafon maksimal 350 juta rupiah.

Jadi ketika kawan-kawan pendukung Pak Basuki mengatakan “program Ahok jelas dan sudah terbukti, program Anies ga jelas dan mengawang-ngawang”, sudahkah kawan-kawan berlaku adil terhadap Pak Basuki?

Keberpihakan

Kalau kita cermati skema-skema pada program perumahan Pak Basuki tadi, tentu kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya Pak Basuki berpihak pada siapa? Warga yang penghasilannya di bawah UMR dan dari UMR hingga 7 juta, hanya disubsidi untuk terus menerus mengontrak seumur hidup. Sementara warga yang penghasilannya di atas 10 juta malah disubsidi untuk memiliki hunian sendiri.

Begitu juga ketika kita berbicara di level kebijakan. Rakyat kecil digusur, sementara pengembang besar dibela habis-habisan melakukan reklamasi. Menurut laporan terbaru dari LBH Jakarta, selama 2 tahun menjadi gubernur, Pak Basuki telah mencetak rekor dengan menggusur lebih dari 25 ribu warga Jakarta dari tempat tinggalnya dengan melangkahi hukum dalam prosesnya. Sementara produk-produk regulasi yang dikeluarkan Pak Basuki untuk mengizinkan reklamasi pulau F, I, dan K terbukti cacat secara hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekali lagi, sebenarnya Pak Basuki berpihak pada siapa?

Hal yang menarik soal isu keberpihakan ini adalah framing yang dilakukan oleh para buzzer pendukung Pak Basuki. Berkali-kali para buzzer pendukung Pak Basuki berusaha memposisikan Pilkada DKI ini seolah-olah sebagai pertarungan antara kelompok kebhinekaan di satu pihak dan kelompok intoleran di pihak lain. Ini jelas narasi yang tak hanya keliru tapi juga jahat.

Karena mendatangi markas FPI, misalnya, Pak Anies lantas dianggap sebagai bagian dari kelompok intoleran. Bagi saya pribadi yang notabene mengidentifikasi diri sebagai seorang yang berpandangan liberal dalam politik, saya tidak melihat ada yang salah dari kedatangan Pak Anies ke FPI.

Saya pribadi tidak setuju dengan banyak retorika dan metode FPI. Tapi FPI adalah bagian dari warga DKI yang perlu dirangkul. Ketika Pak Anies menjadi gubernur nanti, dia harus menjadi gubernur bagi semua warga DKI. Ketika Pak Anies menjadi gubernur nanti, dia harus bisa berdiskusi dan berinteraksi dengan baik dengan semua spektrum yang ada, dari yang paling kiri hingga yang paling kanan.

Bahkan saya berani berargumen bahwa interaksi Pak Anies dengan FPI justru membawa FPI lebih ke tengah alih-alih membawa Pak Anies lebih ke kanan. Ingat insiden jenazah Nenek Hindun yang dikabarkan tidak disholatkan itu? Meski kemudian terbukti bahwa berita tersebut ternyata tidak benar, tapi sikap FPI saat itu justru menarik untuk disimak.

Seperti dilansir oleh Liputan6.com, juru bicara FPI Slamet Maaruf justru menyatakan, “ada kewajiban sesama Muslim untuk mengurus jenazah sesamanya, dari mulai mengkafani, memandikan, mensalatkan. Kalau satu kampung tidak mengurusi jenazah sesama Muslim, maka satu kampung berdosa semua”. Bagi saya sikap FPI tersebut menjadi validasi bagi pendekatan Pak Anies yang berusaha berdialong dan merangkul semua pihak.

Sekarang kita bandingkan dengan sikap Pak Basuki. Dalam acara Mata Najwa episode Debat Jakarta, Pak Basuki menyatakan bahwa dirinya tidak bisa merangkul semua pihak. Koruptor dan orang yang ga bener, kata Pak Basuki, tidak bisa ia rangkul. Simak penuturannya di klip berikut.

 

Tapi apa benar begitu? Bagaimana dengan Pak Setya Novanto yang saat ini sudah dicekal KPK terkait dengan kasus korupsi e-ktp? Bukan hanya sekedar berangkulan, Pak Basuki bahkan juga menerima dana dari Pak Setya Novanto.

Bagaimana dengan Miryam S. Haryani yang sudah menjadi tersangka terkait kesaksian palsu pada kasus e-ktp? Bukan hanya sekedar berangkulan, Miryam ternyata merupakan koordinator Gadis Ahok yang merupakan simpul relawan resmi dari tim pemengangan Basuki-Djarot.

Jika kawan-kawan pendukung Pak Basuki kemudian mengecam Pak Anies dengan alasan karena Pak Anies didukung oleh kelompok intoleran (meski label intoleran ini sesungguhnya juga belum tentu benar), bagaimana dengan Pak Basuki yang didukung nama-nama yang tersangkut kasus e-ktp tadi? Saya belum pernah melihat kawan-kawan pendukung Pak Basuki mengecam orang-orang ini atau mengecam Pak Basuki karena menerima dukungan orang-orang ini.

Jika kawan-kawan pendukung Pak Basuki kemudian menggunakan framing bahwa yang berdiri bersama Pak Anies artinya berdiri bersama kelompok intoleran, bolehkah jika kemudian saya mengatakan bahwa yang berdiri bersama Pak Basuki artinya berdiri bersama para koruptor?

Jadi soal keberpihakan ini pun, sekali lagi saya bertanya, sudahkah kawan-kawan berlaku adil terhadap Pak Basuki?

Di akhir debat resmi terakhir pada hari Rabu malam lalu, Pak Anies memberikan pernyataan penutup dengan mengutip Al Maidah ayat 8 yang terjemahannya berbunyi, “dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil”. Barangkali dalam konteks kawan-kawan pendukung petahana, nasehat yang lebih tepat adalah janganlah kecintaan terhadap Pak Basuki membuat kawan-kawan tidak berlaku adil.

 

207 Comments

    1. Komentar yg objektif dengan pemikiran yg jerni mengacu pd fakta dan kebenaran yg ada, tidak memihak.

      Sejogjaya kt hrs berfikir spt ini, terutama tokoh2 yg berpengaruh dlm masyarakat mengajak masyarakat utk berfikir rasional dan jerni tanpa emosional tanpa propokasi.

  1. Ibarat suatu keyakinan bilamana telah diyakini , walaupun keyakinannya keliru, maka ketika dia beritahu/dikritik akan kekurangannya/kekeliruannya tetap saja orang itu tdk percaya atau bisa jadi justru marah dan tdk menerima.
    Tulisan ini cukup memberikan contoh obyektif dari suatu Pelayanan publik yang cukup baik. Hal2 lain yang juga baik perlu diupload guna membuka mata bhw reformasi birokrasi adalah suatu usaha yang bersifat kolektif dan bukan one man show.

  2. Kontennya objektif, alurnya terstruktur, argumennya lengkap, referensi linknya pun gak ketinggalan. Tulisan yang bagus utk dibaca dan dicermati oleh siapapun.

  3. Jarang saya baca tulisan panjang2 gini. Tapi karena judul nya bikin saya penasaran ( apalagi dapat dari grup pejuang subuh) saya gk percaya ada anggota yg kirim konten dgn judul yg bela ahok begitu dibaca diawal eh rupanya tulisan ini berisi fakta ttg ahok ehehe. Mantap

  4. Bagus Pak. Gaya penyajiannya lain dari yang lain. Awalnya saya pikir tulisan yg lagi viral ini akan membosankan utk dibaca. Ternyata tidak

  5. Mulanya saya sempat goyang menyimak pemberitaan yg bertubi tubi di media…tapi setelah membaca ulasan ini..jreng..rasanya hati lapang lagi…makaih atas pencerahannya..
    Couldn’t agree more !!

  6. Tulisan yang benar-benar bisa berlaku adil (meski penulis sendiri mengakui pendukung salah satu calon). Tapi saya sebagai warga tetangga DKI, salut dan merasa tulisan ini wajib dibaca seluruh warga DKI

  7. Program rumah DP 0% itu utk siapa? Tidak dirinci pas debat.. Trnyata syaratnya bayar 3jtan per bulan selama 6 bln pertama.. It means sama aja pake DP tp diangsur..

    1. Barangkali tidak dirinci di debat, tapi di penjelasan program ada kok. Coba liat tautan yg saya share di atas, yg penjelasan dari tim resmi.

      Bayar 3 jutaan itu juga keliru. Bukan bayar, tapi menabung sebagai bukti bahwa memang bisa mencicil. Setelah lewat masa 6 bulan itu uang yg ditabung ya bisa dipakai apa saja sama pemiliknya, bukan dibayarkan sebagai DP. Besarannya juga tidak segitu.

    2. Silahkan lihat tautannya ya bu… Biasakan sebelum komen.. Pastikan membaca semua konten dan video di link yang tersedia :)
      Ojo grusa grusu toh hehehe :)

    3. coba liat dulu Bu pemahamannya jangan asal ambil bagian yang mengejutkan toh itu lebih baik ketimbang Rusun yang cuma sewa

  8. Tulisan yg terstruktur, rapi, sistematis, et cetera.

    Ada macam2 faktor yg bisa membuat kita memilih seorang kandidat. Seringnya, satu hal saja sudah cukup untuk menentukan apakah kita akan pilih dia, atau sebaliknya, ga pilih dia (dan pilih lawannya). Misalnya faktor partai/organisasi yg kita dukung. Atau yg ga kita suka. Kalo saya masih pendukung PKS, mungkin saya akan pilih Anies. Tapi sudah lama saya berubah pikiran tentang PKS.

    Ada banyak hal2 yg lain, tapi afiliasinya dengan FPI sudah cukup untuk jadi alasan saya tidak memilih Anies. Plus, menggunakan mesjid untuk tempat kampanye, atau performanya ketika debat di tv.

    1. kalau pak Anies masuk mesjid sudah jelas dia muslim beribadah di mesjid. Nah, kalau Pak Basuki? Jadi siapa yg kampanye di mesjid?

    2. Lalu bagaimana dengan pengusiran pak Djarot dr mesjid setelah sholat Jum’at? Apa pak Djarot tidak pantas masuk mesjid?

    3. Pak Djarot tidak pernah diusir dari masjid mana pun. Sumber: http://www.jawapos.com/read/2017/04/14/123440/penjelasan-polisi-soal-pengusiran-djarot-usai-salat-jumat

      “Itu cer‎itanya pak Djarot melaksanakan salat, dan tidak ada ada masalah. Sampai selesai juga tidak ada masalah. Dan tidak ada spanduk penolakan itu, tidak ada. Ya kan, anggota kan ada di sana,” kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (14/4).

      Di masjid itu juga kata dia tidak ada yang namanya penolakan terhadap calon wakil gubenur nomor urut dua itu. “Cuma pada saat selesai, pada saat pulang, beliau disalamin oleh masyarakat. Didoorstop juga sama wartawan. Nah, dari dalam masjid ada yang teriak teriak, ‘pilih nomor 3 pilih nomor 3’. Itu aja yang ada di lapangan,” bebernya.

    4. Tidak ada putusnya tantangan dan fitnah untuk sesuatu yang baik…. tulisan ini cerdas dan runtut… bahasa yang santun.

    5. Anda terlalu menyempitkan peran masjid. Masjid ga hanya untuk solat, masjid juga buat belajar, tempat kumpul dan musyawarah bahkan untuk mengatur siasat peperangan juga. Banyak hal yg berkaitan dengan kepentingan dan urusan ummat Islam bisa dilakukan di masjid. Bahkan seharusnya masjid menjadi pusat kehidupan ummat Islam, hal yg krusial dibahas di masjid. Dan urusan memilih pemimpin dalam Islam termasuk perkara yg penting dan mendasar, maka memang seharusnya masjid jadi tempat konsolidasi untuk pemenangan pemimpin yg pantas untuk memimpin ummat Islam.

  9. Saya baca habis sampai ke komentarnya. Inspiratif. Doaku untuk warga DKI, semoga mendapat pemimpin yang adil, santun relijius, dan amanah. Aamiin. Yakinlah Kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan lain. Kebenaranlah yang dapat mengungkap kebohongan.. Kebohongan adalah anak kandung kesombongan, dan lesombongan adalah watak asli iblis laknatullah.

    1. Ungkapan Pak Ahmad juga bagus nih, kebohongan adalah anak kandung kesombongan dan kesombongan adalah watak asli iblis laknatullah

  10. Sambil baca tulisan ini, seperti Pak Anies yang sedang bicara dengan ciri khas kebapakan gaya mengajar didepan kelas.
    #BahotKhoobsurat

  11. Tulisan menarik dengan gaya bertutur santai, justru itulah yang membuat menarik dibaca selain informasinya juga memang menarik. Sisi lain, ternyata barang kualitas rendah dengan gencarnya publikasi/promosi bisa laku keras. Sementara barang dengan kualitas tinggi (pemda Bekasi) tanpa publikasi tdk populer di masyarakat!

    Saya pernah terlibat sebagai tim perumus Budaya Kerja Aparatur Negara di Menpan menganggap publikasi sebagai salah satu hal penting dalam pelayanan publik.

  12. Karena belum ada pendukung Badja yang komen, saya boleh jawab sebagian ya. Untuk kinerja Anies yang ‘spektakuler’ saya no comment dulu, karena memang saya tidak merasakan sedikitpun increasement di masa Anies membuat programnya. Mungkin anda mau mengatakan programnya Anies saat jadi mendikbud apa saja. Karena setahu saya program 100% terealisasikan kalau cuma acak2 kurikulum, semua orang tanpa Ph.D. juga bisa.

    1. Untuk program DP rumah, orang berpenghasilan menengah, perbedaan subsidinya tidak sejauh yang anda tampilkan. (1.2-1.8 jt vs. 1.5 – 2 juta). Saya bilang adil2 saja orang menengah mendapat subsidi lebih besar. Overwhelming majority dari pembayar pajak adalah orang menengah, yang dialokasi ke public rights lainnya seperti KJP. In short, de facto subsidi bagi rakyat kecil lebih tinggi dari melas kenengah.

    Satu lagi, saya ga tahu Emmy Hafid menjelaskannya bagaimana, tapi konsepnya simpel. Bagi melas kenengah dan warga berpenghasilan dibawah rata2, konsepnya berfokus ke Rusunami, sementara yang berpenghasilan tinggi Rusunawa, what’s wrong with that? Rusunawa itu konsepnya lebih fleksibel, lebih susah dicalokan, dan fokus ke rusunawa bisa mengurangi kepadatan penduduk, dan di satu sisi lebih mudah menampung pendatang yang overwhelming majoritynya berpenghasilan segitu. Bangun Rusunami terlalu banyak malah akan terlalu fokus ke ibukota.

    2. Soal FPI, entah anda benar ‘liberal’ atau punya tendensi bigot, karena ga ada orang yang liberal beropini label intoleran ke FPI patut dipertanyakan. Ormas ini udah infamous suka cari ribut, ikut2an gesekan SARA mulai dari penolakan Gereja, demo Ahok karena agamanya, sampai ribut2 Lurah Kristen Grace dan Susan Jasmine.

    Satu lagi, argumen anda mengatakan Anies mau merangkul kiri sampai kanan itu kocak. Kalau begitu logikanya, Obama bisa merangkul NeoNazi, Westboro Baptist Church, KKK, dan ormas seperti HTI. Ada lah batas merangkul orang.

    Lagipula Anies melakukan itu bukan karena ingin merangkul, tapi motivasinya pragmatisme. Udah biasa orang dekat2 pilkada bawa2 citra alim. Zaman Foke ngomong agama aja hampir ga pernah dia, pas 2012 dia bawa2 Ulama di spanduknya. Anies juga begitu, saya rasa dia waktu itu ingin menarik suara dari Agus – Silvi.

    BTW, Anies jadi dekat dengan kaum intoleran itu bukan framing. Dia sendiri yang ngutip ayat buat justifikasi memilih sama agama kan? FYI dulu dia ga peduli soal agama dalam pemilu.

    3. Miscellanous lainnya,

    Anies ga anti Reklamasi, dia cari aman :
    https://m.detik.com/news/berita/d-3450119/anies-saya-akan-ikuti-aturan-terkait-reklamasi

    Kalau anda dukung Anies dan ga ada komplain, ga ada masalah kan ya harusnya?

    Penggusuran Ahok melangkahi hukum? Baru 2 kan ya yang terbukti?

    1. tendensius sekali yaa tulisannya. terutama point no.2 sudah melenceng jauh sekali.
      Saya Bukan Anggota FPi, tapi saya merasa terusik atas ketidak adilan tulisan Anda.

      Anda katakan di atas, FPI suka cari ribut ?maksudnya yg suka menutup tempat maksiat? Anda ingin mengatakan secara tersirat bahwa Anda mendukung kemaksiatan,begitu?

      Dan yang fatal lagi isi tulisan Anda adalah FPI mendemo ahok karena agamanya? Anda Salah besar.. Bukan karena agamanya ahok, TAPI krn ahook sdh menistakan Agama Orang Lain.

      Saya jadi bertanya, Anda mengikuti Berita Nasional gak sih sebenarnya? ahook sdh jadi terdakwa krn penistaannya thd agama orang lain.

      Ketika bencana terjadi, FPI selalu hadir memberikan support bantuan, para anggotanya turun tangan membantu para korban segera.

      Dimana letak kebencian Anda sesungguhnya thd FPI nya atau ISLAM nya? karena saya tidak melihat alasan utk membenci FPI. ketika banyak korban FPI paling depan mengulurkan bantuan. Anda kemana saat itu?

    2. 1. Ya kalau pandangan Anda soal subsidi dan keadilan seperti itu sulit, ketimpangan sosial pasti akan tinggi terus.

      2. KKK itu inherently bad. Bagi saya, FPI dan HTI tidak inherently bad. FPI, misalnya, ga cuma satu dua kali menurunkan volunteer ke daerah-daerah bencana. Ini faktual. Jadi ya, FPI dan HTI itu buat saya termasuk yang harus dirangkul.

      Anies mengutip Al Maidah 51 kapan? Hanya ada 1 momen Anies menjawab soal itu, ketika ditanya Najwa, “Anda meyakini Al Maidah 51” dan Anies jawab dia meyakini. Buat saya pribadi, sebagi seorang liberal ya saya hormati saja keyakinan Mas Anies terhadap Al Maidah 51. Toh Anies ga pernah mengajak “pilih gubernur muslim” di kampanye mana pun. Ini saya jamin.

      3. Nah, ini Anda keliru. Komentar Anies itu konteksnya “dia menegaskan akan taat pada putusan pengadilan dan peraturan pemerintah karena reklamasi bukan proyek pribadi”. Itu dinyatakan merespon hasil sidang PTUN yg menyatakan bahwa izin pulau F, I, dan K dibatalkan secara hukum.

    3. @Ivan : Ha ha ha ha ha. Komen ente layak dapat nominasi dumbest comment award.

      Pertama, soal tendensius, ente 7 juta kali lebih tendensius dari anda dengan menuduh saya menghalalkan pelacuran.

      Kedua, soal komen saya ttg FPI, itu untuk merespon sdr. Iqbal tentang pernyataannya yang laughable, mengaku ‘liberal’ tapi masih meragukan kalau FPI itu intoleran, makanya saya menjelaskan panjang lebar soal itu, saya jelaskan in case kemampuan membaca anda memang di bawah rata2.

      3. Argumen saya yang paling ‘fatal’ tadi, bukan merujuk ke demo berjilid 2016-2017, tapi tahun 2014, moron. Konteks kata2 saya ada Susan Jasmine sama Grace, bisa baca ga sih?

      4. Btw soal bantuan bencana, ini justru argumen fatal. Kalau kelompok bisa dinilai baik atau tidaknya dari sekedar filantropi singkat, Yakuza sama Drug dealer Pablo udah jauh lebih baik dari FPI. Baksos itu tidak menjustifikasi tindakan bodoh mereka.

      Btw, saya ga butuh pidato self-righteous dari anda. Kalau mau beretorika bullshit mending ke Petamburan aja, saya yakin cult2 member FPI bakal menyanjung anda di situ. As for me, i dont give a damn.

    4. What’s wrong with that ? Keren jg kedengarannya ya ? Sy suka sy suka ! Tapi anda terburu- buru kepingin bilang “what’s wrong with that !” jadi Kepleset deh ! Coba baca lg dua kalimat sebelumnya sampai dg “what’s wrong with that” lalu lihat lg skema 123 nya ahok diatas. Baca tulisan anda sendiri dg teliti lalu lihat skema 123 dg teliti then u will find out what’s wrong with that ! Nice try josh !!! Keep writing !

    5. siapa bilang ngak ada pengusiran Jarot? itulah hebatnya Pak Jarot Meredam keributan Gue yg tinggal di Sawo Kecik tau.. Bahkan gue punya fotonya spanduk yg terpajang di tuh mesjib pilih Muslim. Kenapa Mesjib dipasang atribut kayak gitu. Itu kan tempat suci tempat sholat, miris gue ngeliat sesama umat ribut gara gara si mulut si anies apalagi sandi bilang kenapa ngak daftar buat sholat menunjukan bahwa die ngak pernah sholat sejak kapan sholat mesti daftar Gue diluar kota ketemu mesjib sholat ngak pake daftar. Yang kedua si Sandi udah punya istri main sama istri orang lain, istilah kacang lupa pada kulitnya cocok tuh buat Anies bapak angkatnya sendiri ditipu apalagi gue masy kecil

    6. @Iqbal :

      Utk no 1 :

      Wah…jawaban anda pendek juga, jadi yang lainnya anda setuju dengan saya? FYI in case anda ga lihat…saya udah bilang loh de facto, orang berpenghasilan rendah lebih banyak subsidinya.

      Sekalian ya saya jawab soal ketimpangan, sorry tapi anda kurang akurat memahami konsep saya. Subsidi ke melas kenengah tidak akan signifikan ke kenaikan atau penurunan ketimpangan asal dikontrol nilai subsidinya. Karena melas kenengah memiliki standar hidup sendiri, dan yang kurang mampu memiliki Standard hidup sendiri.

      Utk no 2 :

      Tidak ada yang bilang FPI itu inherently evil. Masalahnya mereka adalah public enemy yang menentang konsep demokrasi dan sudah terbukti dengan tindakan2 mereka. (Perbandingan aja, HTI itu masuk daftar terorisme banyak negara) Negara bersekutu dengan public enemy (eg. Pemberontak, bandar NAPZA, penentang Pancasila), adalah tindakan yang tidak etis untuk orang yang disumpah dibawah bendera merah putih. Untuk FPI membantu orang bencana, itu wajar saja, Ormas itu perlu membangun citra positif dan public support. Malah FPI sendiri mengakui tindakan mereka ke Aceh adalah untuk ‘membuktikan’ omongan mereka.

      Perbandingan aja, KKK juga punya sayap filantropis, begitu juga Yakuza dan Drug Cartel Pablo di Columbia. A nice bigot is still a bigot.

      Utk no 3 :

      Nah, anda sebaiknya baca lagi tautan saya. Meskipun konteksnya mungkin seperti yang anda katakan, posisi dia sebenarnya sudah netral, alias ‘cari aman’. Jadi dengan logikanya dia, maka dia harusnya legowo dengan pulau G dan pulau lainnya yang belum ‘melanggar aturan’, bukan? Dan itu membuka perkataan ‘asal sesuai peraturan, ya OK.’ Kalau begitu ya dia kontradiktif dengan sebelumnya yang tegas menolak karena alasan Nelayan dan Lingkungan. FYI aja, Walhi dan Emmy Hafid juga sepaham kalau kerusakan lingkungan akibat Reklamasi adalah inevitable.

      Nah sekalian buat y’all hopeless dimwits yang terlalu tumpul pikirannya buat memahami kata ‘hanya 2’ yang terbukti itu, saya jelaskan sesimpel mungkin, supaya setumpul apapun pikiran anda bisa ngerti.

      1. Yang baru terbukti secara hukum kalau Ahok melangkahi hukum hanya 2 kasus setahu saya, salah satunya Bukit Duri.

      2. Data dari LBH sendiri mengatakan kasus penggusuran itu ada 250 sejak Ahok naik.

      Nah sekarang, gunakan sel otak anda yang belum mati secara maksimal dan pikir baik2.

      2 dari 250 itu bisa tidak disimpulkan Ahok diframe ‘melangkahi hukum’?
      Buat yang bolos pas Matpel Matematika itu 1/125, artinya kurang dari 1%.

    7. Mas Iqbal, perihal merangkul FPI kita bisa berbeda pendapat dan saya sendiri masih bisa memahami apalagi di musim Pilkada tapi kalau “merangkul” HTI….. apakah kita mau menuju arah theocracy? saya pikir mustahil membuat mereka menghilangkan mimpi khilafah mereka dan membuat mereka lebih ke tengah

      saya berkeyakinan demokrasi harus memberikan ruang suara even bagi mereka yang mau menghilangkan demokrasi. tapi dalam “pertarungan” ide tersebut semoga Gubernur baru tetap bisa memilah siapa yang pantas untuk dirangkul dan berani mengatakan “tidak” bagi yang lainnya even itu menguntungkan

  13. Saya suka tulisan anda. Tapi untuk kasus bu hindun, saya rasa bukan karena pendekatan pak anies sehingga FPI berstatement seperti itu. Untuk hal tersebut memang umat islam kubu anies pun berbeda pendapat, bahkan FPI pun berbeda pendapat. Ada yang bilang harus di rawat dan ada yang tidak. Good job om atas tulisannya, semoga gubernur yang baru bisa membangun jakarta lebih baik terutama tentang kebhinekaan dan menghargai ibadah setiap agama. Contoh : al-maidah 51 adalah ibadah wajib bagi kaum muslim.

  14. Good sound….setuju banget banget brader tulisannya. Buka mata,telinga ,hati & pikiran untuk semua warga jakarta khususnya. Loyal boleh saja tapi please haq & bathil di qalbu ngga bisa bohong….
    Terima kasih banyak brader Iqbal Farabi….salam sukses & semoga kita semua dalam lindungan Alloh..aamiin.

    1. Sebenarnya nga ada yang salah dari anies, beliau memang manies.

      1. Semua dirangkul, ok fine. Pertanyaan saya 1, beliau kan guru, sering kan guru bertanya pada murid2 nya, anak2 apa cita2 kalian? Presiden? Gubernur? Pada saat ada anak non muslim mengangkat tangan. Apa jawaban beliau, maaf de kamu bukan muslim jadi nga bisa jadi Gubernur apalagi jadi Presiden (Ini kah Indonesia yang kita cita2 kan? Ini pendidik yang merangkul semua?) Statement ini pernah diucapkan di mata najwa sebelum pilkada putaran 1.

      2. Kalau memang beliau baik kenapa di reshuffle, hanya pak jokowi yang bisa menjawab, kita semua hanya menerka2. Ok lah penulis bilang kinerjanya baik (menurut saya juga beliau baik, sebelum saya tahu kasus2 beliau). 23 T hampir melayang kalo nga ada sri mulyani, gimana pertanggung jawaban nya? Lalu book fair yang menghabiskan sejumlah uang yang lebih mahal daripada rombongan raja arab, pertanggung jawaban nya. Mungkin beliau baik tapi boros pak dan nga teliti. Nga usah kita bahas orang2 dibelakang nya. Kalo pak ahok korup, kasus e-ktp yang korupsi nya berjemaah aja di depan mata beliau nga disentuh, mau debat apalagi? Silahkan ke site pak ahok, dimana sudah ada pengeluaran beliau mulai dari sebagai pejabat pemerintahan, uang2 yang dibalikin kalo lebih. Konsistensi seperti ini yang dicari.

      3. Saya nga tahu tentang bekasi, tapi saya yakin di tempat lain belum ada reformasi birokrasi yang baik. Eg: Tangerang, banten. Yang saya tahu hanya sekarang saja buat apa2 mudah dan tidak dipersulit. Dulu ktp aja bayar, blom surat2 lain.

      4. Realisasi ahok rendah setuju. Tapi banyak sekali yang dibangun tanpa perlu pakai uang negara, pembangunan lewat kontribusi tambahan itu luar biasa banget, mulai dari rusun, rpta, jalan2. Kita tahu maling anggaran itu luar biasa di jakarta, banyak program mungkin nga jalan untuk melindungi anggaran tersebut. Anies serapan anggaran luar biasa, tapi kenapa sekolah masih banyak yang ambruk? Apa tidak dianggarkan? Kenapa banyak kip belum terdistribusi sempurna?

      Terakhir siapapun pilihan saudara, itu hak saudara, pilihan saya tetap sama walaupun banyak intimidasi dan fitnah. Menang kalah tetap saja sama, saya memilih untuk Jakarta yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik.

    2. @steven
      Sebelumnya saya muslim.
      Status non-muslim tidak membuat org tidak mungkin atau tidak boleh menjadi gubernur atau walikota atau bahkan presiden sekalipun. Kami hanya berkewajiban untuk memilih pemimpin muslim, kalo masalah siapa yg terpilih dan memimpin itu diluar tanggung jawab kami. Kami tidak melarang siapa pun untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Semua org boleh mencalonkan diri jika layak, silahkan. Kami tidak memilih calon non muslim karena ada aturan dasar dalam Islam yang mengharuskan kami untuk memilih pemimpin muslim dan kami tidak berhak untuk melarang siapapun untuk memimpin atau memiliki cita-cita jadi pemimpin, ini bukan urusan personal. Islam tidak mengajarkan pengamalan ajaran agama dalam lingkup personal saja, kami punya tanggung jawab untuk mengingatkan saudara kami jika salah, dan memilih pemimpin non muslim itu salah sehingga kami harus mengingatkan. Jadi itu bukan bentuk SARA, itu kewajiban kami. Selain itu Islam memiliki hukum yg menyeluruh yg meliputi segala aspek kehidupan. Sebutkan suatu perkara yg anda mau akan ada aturanya dalam Islam. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran tentang SARA karena ini berkaitan dengan hak kami untuk menjalan agama kami.

  15. Bro Iqbal, ini ada typo atau gak di bagian akhir? (Jadi ketika kawan-kawan pendukung Pak Basuki mengatakan “program Ahok jelas dan sudah terbukti, program Anies ga jelas dan mengawang-ngawang”, sudahkah kawan-kawan berlaku adil terhadap Pak Basuki?) Selebihnya ok!

    1. Gak typo kok. Itu sindiran halus… Berlaku adil itu maksudnya, jangan mentang2 dukung pak Basuki, jd galak sm orang yg mengkritik kerja pak Basuki dan gak mau terima itu. Mendukung boleh, itu hak masing2. Tp harus obyektif juga, seperti tulisan Bro Iqbal di atas yg tidak memojokkan pak Basuki dan mengakui bbrp kerjanya yg bagus meskipun Bro Iqbal pendukung Pak Anis.

    1. Mulutmu harimaumu… ini santun bersih .. cerdas…
      Pak Anies sudah terbukti bagus track recordnya dan dunia internasinal.pun mengakui.
      Satu lagi… tdk sumbu pendek.. dan sangat santun tutur katanya.. tidak pernah sok tahu agama orang lain dan ikutan komentar dengan cara pikir yang sempit.
      Saya yakin akan mengayomi semua warga …

  16. Tulisan bagus dan sangat mencerahkan. Layak dibaca oleh semua warga Jakarta. Mohon izin saya share di medsos.

  17. Pas!
    Terlepas apapun agamanya, ketika dihadapkan dengan nurani maka jelaslah sudah. Tp permasalahan yg harus diantisipasi adalah invisible hand di balik ini semua. Saya tahu program anis jauuuuh lebih fair dibandingkan dengan ahok. Tapi entah kenapa feeling saya, ahok akan menang dengan segala cara. Semoga feeling ini g bener

    1. Betul.. terutama soal prestasi.. bagaimana bisa membandingkan 2 prestasi yg dinilai olah instansi yg berbeda? Belum lg kebohongan yg ada didalamnya.. prestasi Anies sebagai mentri pendidikan tidak sebagus yg diklaim sa’at debat pilgub..

    2. Semua prestasi yang saya bandingkan di tulisan ini berdasarkan evaluasi dari instansi yang sama. Kemendikbud dan Pemprov DKI sama-sama diaudit oleh BPK, sama-sama dievaluasi oleh Kemendagri, dan sama-sama dievaluasi oleh Ombudsman.

  18. Mantapks…..Isi tulisannya bagus dan menarik ….
    hanya bisa difahami oleh pembaca yg bersih hati dan fikirannya.

  19. Bravo…org cerdas-bijak-teduh/calm ini yg nulis..
    Alhamdulillaah ada pejabat – sdm seperti Anda. Terima kasih…

  20. Jangan keburu menilai ini tulisan yg adil dan obyektif. Bandingkan juga dgn data, fakta, dan argumen dari pihak sebelah. Adil itu bukan sesuatu yg menguatkan pilihan kita, tapi yg menantang dan menggugah akal dan nurani kita. Sulit sekali berlaku adil ketika dari awal kita sudah menjatuhkan pilihan, apalagi sudah ada rasa cinta. Jangan sok bilang kita mampu berlaku adil ketika penjelasan dari pihak yg kita sukai membuat kita merasa senang, sementara penjelasan dari pihak yg kita tidak sukai membuat kita merasa gusar, dan sebaliknya. Bedakan ‘suka’ dgn ‘benar’, apa yg kita sukai tak mesti benar atau baik, juga sebaliknya. Jangan mengklaim adil sambil menunjukkan dukungan ke salah satu pihak, itu absurd, karena kita jelas telah punya faktor bias dukungan. Ingatlah, cinta dan benci (pada salah satu pihak) sama2 mengganggu nalar dan rasa keadilan.

    Saya sbg pengamat dari luar (bukan warga DKI, tapi cukup sering berurusan dgn DKI dan orang DKI) melihat kedua paslon dan para pendukungnya sebenarnya sama saja, sama ada baiknya pun sama ada buruknya. Yg satu unggul di sini, lemah di sana. Pun satunya juga begitu. Demokrasi kita —menurut saya— masih pada tahap memilih “the lesser evil”, belum pada memilih “the greater good”. Pada tahap ini, memilih siapa pun pada dasarnya sama saja, cuma masalah kita mau berkompromi terhadap resiko keburukan yg mana, yg pertimbangannya bisa berbeda di tiap orang. Saat kita mengkritik keburukan paslon atau pendukung lawan, ndak usahlah merasa sok suci dan paling benar seolah paslon dan pendukung di pihak kita tak ada dosa. Menyebar hoax, sentimen SARA, ujaran kebencian, money politics, dsb sama2 dilakukan kedua belah pihak. Itu jika kita semua mau jujur melihat faktanya. Tak usah denial. Pilgub DKI ini rasanya masih sama saja dgn pilpres 2014 yg lalu, jika tak boleh dibilang lebih buruk.

    Jadi… bagi warga DKI, silakan memilih dgn hati nurani masing2. Pilih yg lebih baik, menurut masing2. Itu kebebasan dan hak kita sbg warga RI. Tapi, tak perlu bungkus pilihan kita dgn kata2 seolah pilihan kita yg terbaik dan pilihan lain yg terburuk. Ini bukan pertarungan malaikat vs iblis sebab kedua paslon bukan malaikat pun bukan iblis. Biasa aja, ndak usah lebay. Kami2 yg di luar DKI ini, jujur sudah muak dgn segala pemberitaan pilgub DKI ini. Semoga semua segera selesai dan berakhir baik. Aamiin…

    1. Kamu jgn lebay bray. Muak kok msh komen puanjang. Sdh baca dgn hati dan pikiran jernih blm? Memang bkn malaikat dan iblis yg bertarung krn memang manusialah yg wajib bertarung (berjuang -red). Amar ma’ruf nahi mungkar itu perjuangan tanpa henti. Jgn mudah jg bilang org lain sok suci krn jgn2 kamu yg menilai dirimu paling benar dan org lain salah. Data dilawan dgn data donk. Silakan. Peace.

    2. Sudahkah kita berlaku adil ama basuki yg jd santri kehormatan dgn menyunat dia?
      Wkwkwkwkwkw….
      Lutcu deh gue….

    3. Tak usah denial ? Mgkn maksud anda “tak usah menyangkal” atau “don’t deny”. Sy setuju dg anda, Sy setuju.Karena org lain pasti salah sementara anda pasti benar. Sy setuju… Lol ! :-p

    4. Bagus sekali komen nya, saya setuju dgn anda, saya pun muak melihat apa yg berlaku di indonesia, untung saya sudah hengkang dari indonesia sejak berusia 19thn.
      Bagi saya pribadi , saya melihat mayority rakyat indonesia masih sangat mudah di bodoh2i…..

  21. Klo bang anis dan bang sandi menang, salah satu alasannya karena tulisan-tulisan dari bang pandji… Mantap bang 👍👍👍

  22. Penulisnya punya wawasan luas. Orang cerdas akan memilih Pemimpin cerdas yang punya leadeship tinggi.
    Semoga semua Pemimpin masa depan Indonesia akan punya kwalitas hebat, baik dalam soal Akhlak-Iman-Intelektual & Kepemimpinan.
    Aamiin Yaa Robbal ‘aalamiin.

  23. Saya mengurus PBB di Depok sdh , lebih dahulu dilakukan seperti yg anda ceriterakan, Sebelum Jokowi menjadi gubernur DKI. Maaf memang seharus nya seperti itu malahan di depok dipasang spanduk tidak menerima uang pelicin. Terima kasih yg dilakukan Ahok tetapi bukan hal yg baru karena di kota2 lain juga dilakukan spt itu.

    1. Kami di Bekasi sudah bekerjasama dengan SpaceX-nya Elon Musk. Ada paket langganan 60 ribu per bulan untuk pulang pergi dari Bekasi ke Mars. Thanks for asking this!

    2. Terima kasih Simon, sudah menunjukkan kualitas mulutmu sendiri …. Jangan stop belajar ya nak. He he he …

  24. Semoga Allah SWT menunjuk figur pemimpin DKI yang dikehendaki meski pengaruh manusia sebesar apa pun tapi kalo Allah SWT BERKEHENDAK LAIN maka jadilah

  25. Mengubah pandangan dengan cara yang santun, tidak terkotak dan tidak menyudutkan. Bravo brotha teruslah mengkritik yang baik, berikan sumbangsih pemahaman positif buat anak bangsa.

    #3PersatuanIndonesia

  26. Aku hanya berdo’a semoga Allah memenangkan yg terbaik. Mereka sedang membuat tipu daya, ketahuilah tipu daya Allah lebih dasyat. Semoga kita lebih dewasa dan banyak bersyukur.

  27. Ini jelas tulisan terstruktur tim sukses pemenangan tim Anies-Sandi dengan tujuan membentuk opini dan menggiring pemilih utk memilih no 3..

    Pembela paslon 3 yg sedang curhat panjang lebar sembari membela konyol kinerja Anies..

    Sandi pun wagub tak paham birokrasi, hanya bs bicara bisnis bisnis bisnis Oke Oce.. Sangat jelas Sandi ditunjuk wagub sbg penyokong dana kampanye.

    Tulisan ini dimuat untuk pemenangan paslon 3. Pesan saya 1, yg TULUS jika memuat tulisan apalagi memilih Judul. Salam.

    1. Saya rasa sudah jelas saya sampaikan bahwa saya pendukung Pak Anies. Ini eksplisit tertulis. Tapi saya bukan bagian dari tim sukses atau tim relawan. Salam.

    2. saya orang birokrasi walau bukan di DKI. Wajar kalo orang luar birokrasi gak tau istilah dan singkatan dalam birokrasi. Namun itu mudah koq dipelajari apalagi ada panduannya. tidak semua orang di birokrasipun tahu akan KUA PPAS. Tapi prinsip perencanaan antara bisnis dan pemerintahan sama…agar program/kegiatan dapat dijalankan dengan maksimal, efektif, efisien dan mencapai target

    3. Tolong ya Mbak bicara pake data dan fakta jangan pake opini. Jika tulisannya ilmiah dan terstruktur, jawablah dengan tulisan yang ilmiah dan terstruktur pula jangan menjawab dengan opini dan pandangan tak berdasar

  28. Maaf Mas Iqbal… Anda memang hebat, terutama didalam mengajak orang mengikuti pola pikir yg anda ciptakan. Seluruh data yang anda berikan memang benar pernah ada dan muncul dimedia tetapi apakah data tersebut mewakili kondisi jakarta saat ini. Tidak usah munafik mas Iqbal, dari tulisan anda jelas anda orang pintar, pandai, tapi Jakarta membutuhkan orang yang berani. Bukan seorang pandai saja, karena pemimpin itu harus berani bertanggung jawab, Maaf Anies memang pandai bahkan saya bisa katakan jauh lebih pandai daripada Ahok, tetapi coba anda lebih jujur dalam menggali (tdk memainkan kata dan data yg kurang jujur kebenarnya). Memang saya akui hanya orang pandai yang jago menghasut orang, dan anda salah satunya. Saya berdoa semoga anda diberikan tuntunan terbaik, lihat dan pelajari kehidupan Ahok lebih jauh… jangan bodoh dengan kepintaran anda menjadi penghasut. Maaf saya terlalu kasar, saya bukan cendekiawan sehingga saya tdk perlu santun spt anda. Tetapi saya punya hati dan tidak buta spt anda.

    1. Bahkan ahoker pun mengakui pa anies lbh pandai. Trs org brani tp tanpa ilmu yg cukup apa ga lbh buahaya tuu.. pikirin deh.

    2. terimakasih atas kejujurannya, anda mengakui diri sendiri sebagai orang yg menyebarkan kebencian

      sungguh berbahaya orang yg lebih pandai menggunakan mulut daripada menggunakan otak dan hati

    3. “Maaf saya terlalu kasar, saya bukan cendekiawan sehingga saya tdk perlu santun spt anda. Tetapi saya punya hati dan tidak buta spt anda.”

      Maaf, mas, kalau bukan cendekiawan jadi ga perlu santun ya? Setahu saya kesantunan itu soal etika dan moral, buat label jabatan ataupun pekerjaan. Wah kalau kaya gini sih, nilai2 Pancasila bakal hilang dari warga DKI Jakarta (semoga saja tidak). Satu lagi, anda punya hati tapi anda kasar. Lantas anda tidak berpikir bahwa orang lain punya hati, begitu? Ah….. maaf bukan komentar yang berkaitan dengan tulisan ini. Tapi ini hanya contoh yang bikin “gatal”.

    4. Mas, kalau memang masih punya hati coba lihat orang-orang tak berdaya yang digusur oleh ahok. Sebegitu arogannya dia sampai mendapat predikat gubernur yang paling banyak melakukan penggusuran.
      Tapi kalau mata hati sudah buta memang ngga akan bisa melihat apalagi mengakui kearogansian dan kekasaran ahok, apapun salahnya akan tetap terlihat baik dan dibela mati-matian oleh pendukungnya.

  29. Bagaimana mengajak berlaku adil, kalau anda dan tulisan anda ini jelas-jelas memihak ? lucu sekali, nunjukin minusnya ahok, minusnya anies ga disebut …
    Lebih baik to the point aja. Bilang aja : “ini lho minusnya ahok, daerah lain juga maju tanpa ahok, blablabla…” mo ngomong A kok ke Z dulu. Daripada capek capek ‘beretorika’ terhadap diri anda dan kubu anies tentunya. Oh iya pak, besok jgn lupa ikut tamasya ya ….

    1. Yawdah bikin aja tulisan yg menurut lu adil…
      Biar berimbang, sama2 berbobot…
      Gitu aja kok repot…

    2. Tidak adil? Apakah Bapak tidak melihat bahwa perbandingan antara kedua paslon yang dibahas oleh penulis adalah sama dalam hal parameter dan konteks?

  30. Tulisan yg sangat menarik. Enak dibaca, bagus untuk diketahui….
    Semua calon pasti ada baik buruknya, cuma…., yang santun biasanya pasti lebih disenangi…..

  31. Menarik juga baca awal tulisannya. Urus PBB di Dispenda Kota Bekasi cuma 10 menit? Hah? saya gak percaya. Antre butuh minimal 2 jam. Kalo cuma ambil folmulir sih emang 10 menit. Tapi butuh banyak waktu dan energi untuk masuk keprosesnya. Saya sendiri mesti bolak-balik ke Dispenda Kota Bekasi.

    Setelah baca awal tulisan aja udah gak sreg! Ogah baca tulisan selanjutnya….

  32. mmmmm
    tulisannya mas iqbal adil banget dah. Jadi mau niru buat tulisan kaya gini dengan judul yg heboh tapi bisa ga ya? coba dulu lah

    Trims mas iqbal top wawasannya

  33. Terimakasih Mas Iqbal atas ulasannya. Smoga bagi yg membaca akan dibukakan pintu hatinya utk mendpt hidayah dn pencerahan dr Allah SWT. Yg disampaikan telah sangat clear shg Anies-lah yg lbh pantas utk menjadi Gubernur DKI. Terlepas dr semua fakta tsb, mk bagi umat islam adalah tetap wajib tunduk pada Al Qur’an, spt disebutkan pd QS Al Maidah-51 (atau bbrp surat lainnya) utk memilih pemimpin muslim. Marilah kita taat dn takut pada Allah SWT krn sesungguhnya adzabnya sangat pedih dn dahsyat.

  34. Baca samapai tuntas . Sampe komen komen nya . Artikel yg sgt mantap. Bukan warga jakarta tp warga papua. Andaika sy warga jakarta saya pilih No 3 👌

  35. Buat bro yg nulis…..ok banget dan masuk di akal sehat (kecuali yg lg gak sehat akalnya). Perlu dengan teliti dan suasana kondusif utk memahami tulisan ciamik ini dan hrs sangatlah bijak dlm berfikir dan memberikan pendapat atau komentarnya. 🤓

  36. Bagus sekali analisisnya Mas Iqbal. Ilmiah dan cukup fair, sekalipun tentu wajar kalau lebih berpihak kepada Anies-Sandi krn sedari awalpun telah diakui sendiri. Ijinkan saya memberikan beberapa catatan. Secara ilmiah, penilaian Kemendikbud tidak harus menunjukkan bahwa kinerja Anies lebih baik dari Ahok sekalipun secara prosentase pencapaiannya lebih tinggi. Bisa saja karena tingkat kesulitan yg dialami oleh Ahok lebih tinggi, maka pencapaiannyapun lebih rendah. Ini semacam membandingkan antara seorang anak yang memperoleh nilai 70 pada sekolah unggulan dengan anak lain yang memperoleh nilai 90 tapi sekolahnya bukan unggulan. Tapi saya sangat setuju untuk mengatakan bahwa pendukung Ahok juga tidak berdasar untuk mengklaim Anies tidak berprestasi. Kedua, pendukung Ahok selalu mengatakan bahwa program2 Ahok lebih membumi. Saya kira wajar tapi sekaligus mengandung fallacy apabila dipergunakan sbg dasar pembenaran. Wajar krn incumbent pasti tahu lebih detil. Fallacy (kesalahan berpikir) karena tidak pernah ada jaminan bahwa incumbent selalu lebih baik hanya karena dia telah melakukannya terlebih dahulu. Ketiga, saya kira wajar kalau dukungan terhadap Anies-Sandi juga sedikit banyak terkait dg perintah agama, dalam hal ini Islam, karena memang ada dalilnya dlm Quran da. Hadits. Saya kira itu masalah keyakinan shg pendukung Ahok juga tidak perlu mempermasalahkan hal itu karena pendukung Anies-Sandi setidaknya jujur dalam hal ini. Bagaimana dengan pendukung Ahok sendiri? Apakah juga berani jujur bahwa faktor agama juga sedikit banyak mempengaruhi dukungan terhadap Ahok, terutama mereka yang non-muslim? Sekali lagi ini pilihan yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu pula harus diterjemahkan dengan mengkritik pasangan lainnya atas dasar ini. Jadi pada akhirnya memang kembali pada diri kita untuk memilih pilihan kita masing-masing. Sebagai muslim, kalau saya memiliki hak pilih, pilihan saya jelas ke arah Anies-Sandi. Bukan berarti bahwa apapun yang nantinya dilakukan Anies-Sandi harus selalu dibenarkan. Selama mereka menjalankan amanah, tentu tetap didukung. Kalau tidak, tentu harus diingatkan dan dikoreksi. Saya kira dengan itu kita bisa bersikap adil. Akhir kata, saya acungi jempol pada Mas Iqbal atas ketajaman analisisnya. Kalau ada yang tidak setuju, tidak apa-apa juga. Berbeda pendapat merupakan hal yang wajar saja. Yang penting kita dapat tetap menjaga kesantunan dan adab dalam mengemukakan pendapat.

  37. Anak saya, pada awal tahun ajaran 2016-2017 pindah sekolah dari luar Jakarta ke dalam Jakarta.
    Ternyata pada saat ini berlaku 2 kurikulum. Siswa diterima jika kurikulum sama.
    Pak Anis sebagai menteri menurut saya tidak tegas.
    Mudah mudahan jika jadi gubernur dia bisa tegas.
    Berani belajar ‘mengambil kebijakan publik’.
    Setiap keputusan walau niatnya baik, hasilnya bisa negatif.

  38. Fakta empirik, faktual dan aktual, update dan rasional. Selesai di wilayah akademik dan gagasan.
    Yang mahal membalik hati dan kejujuran terhadap logika.
    Pilihan yang beringritas, satunya antara akal yang cerdas dan hati yang bersih

  39. Lah kan bapak bilang kalau pengalaman pribadi gak bisa dijadiin dasar? Berarti pengalaman Bapak di Bekasi gak bisa digeneralisasi sebagai kemajuan Bekasi juga dong, hehehe…

    Tapi saya salut sama artikel ini pak. Jujur saya pendukung Pak Basuki. Krn saya sebagai penduduk di Jakarta Timur merasakan perbedaan yg drastis sebelum dan sesudah dia menjabat sebagai gubernur. Yang paling terasa adalah pembangunan infrastruktur. Tapi saya yakin setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Warga Jakarta lah yg akan menentukan besok! :)

  40. Boleh nanya Gan,

    Gue merhatiin dua artikel yang menurut saya rada miss dengan tautan anda ?

    1. Anda mengatakan Bahwa Ahok disini “menyetujui” program reklamasi ? Sementara kalo lihat Peraturan Gubernur, di UU nya itu keluar pada tahun 2007..
    Pertanyaannya ? Lihat Tahun berarti yang menyetujui adalah Gubernur yg pada tahun itu mengeluarkan Peraturan Gubernur..

    2. Tentang Pernyataan “Ahok” menerima dana dari Bapak Setya Novanto.. Memang benar Tim Ahok menerima dana untuk pemenangan Ahok.. (Dalam hal ini Tim Pemenangan Ahok) berdasarkan tautan yang anda bagikan.. Namun, perlu di garisbawahi kata SUMBANGAN dari Setya Novanto…
    Pertanyaan saya sih, apakah memang ahok atau tim ahok tahu mengenai dana sumbangan ini merupakan dana hasil korupsi e-ktp.. ?

    Saya rasa pernyataan dalam tulisan ini banyak yg miss..
    tapi saya juga ingin dikoreksi bila saya salah..
    ini pertanyaan saya akan ketidakbenaran dalam tulisan ini..

    Terima kasih..

    1. Mau dari dana pribadi kek, mau dari dana hasil korupsi kek…
      yang jelas terlihat Pak Ahok mau menerima rangkulan dari koruptor (sudah jelas terdakwa)…

  41. Baca tulisan mas Iqbal dari awal sampai akhir selama dalam perjalanan pulang.. cuma bisa berharap dan berdoa semoga Allah menuntun mata hati nurani saya dan menjauhkan saya dari segala bentuk tipu daya dan muslihat.

    Salut buat penyajian dan konten essay nya mas. Untuk komen2nya juga sangat beragam dan menarik untuk dibaca.

    Sayangnya KTP sy Banten jd gak bisa ikut pesta rakyat Pilkada rasa Pilpres besok di Jakarta.. semoga semua berjalan lancar sesuai kehendakNya.

  42. Untuk program yang terlaksana sepertinya kurang adil kalau dibandingkan hanya melihat prosentasenya. Seharusnya dilihat juga lebih detail seperti kompleksitas programnya, jumlah programnya, dll. Misalkan si A programnya ada 3 dan terselesaikan 2, prosentasenya lebih tinggi dibandingkan si B yang (misalkan) punya program 5 terselesaikan 2. Dari sisi kompleksitas pun tentunya tidak akan sama antara bidang pendidikan dengan pengurusan kota. Jadi kalau mau berlaku adil, semua aspek tersebut harus dilihat secara “apple to apple” pada hal2 yang memang setara.

  43. Kasihan yang comment dari para Ahokers, semua commentnya pake emosi….tidak pake Otak, lebih jelasnya lagi wataknya para Penghianat Bangsa…. perlu dipertanyakan identitas kewarganegaraannya…..

  44. analisa tulisan yang cukup logic dengan menggunakan data yang realistis. simple, smart dan jenius conclusion. semoga bisa membuat warga jakarta memilih calon gubernur secara adil.

  45. Apakah sdr. Iqbal tinggal di Jakarta? Kok buta dg perubahan positif hasil kerja pak Basuki? Sejauh tulisan anda baik, selagi masih memihak, maka qualitasnya sama dg iklan yang numpang lewat sambil berharap ada yg tertarik lalu membeli…

    1. Kalau dilihat sepintas tentu yg terlihat jakarta begitu gemerlap. Pembangunan di sana sini. Berbagaimacam fasilitas serta kemewahan di suguhkan di jkt. Ya, krn memang jkt ibu kota indonesia, negara dgn sumbrr kekayaan alam yg luar biasa. Tp jgn terburu silau dgn menyimpulkan itu jasa/prestasi ahok. Justru yg buta itu yg hanya melihat kulitnya. Coba lihat pertumbuhan dan perkembangan jkt dgn l3bih detail dan kritis. Apalagi klo mau membandingkan dgn ibu oota negara2 asia t3nggara lain. Apalagi asia..apalagi eropa… be smart.

  46. Keren tulisannya….
    Namun bila hanya sekedar tulisan saja dan tidak direalisasi….ya tidak ada manfaatnya.
    Maka besok PILIH NO. 3 ANIES-SANDI….semuanya memilih dia dengan benar dan tidak terlambat datang ke TPS masing2 ….jangan lupa bawa undangan memilih / KTP / KK……cermati pelaksanaan oleh KPPS masing2 ….jangan sampai terjadi kecurangan.
    Hidup DKI Jakarta….

  47. Sikap Moderasi dalam Tulisan ini masih harus di kaji kembali jika anda seorang akademisi dengan menemukan sebuah kebenaran dari fakta, data, teori, konsep dan filsafat. Integritas dan tawazun dalam memahami konteks sebuah keadilan tidak sebatas dari pengalaman terapi bagaimana memasuki lebih dalam lagi hakikat dari sebuah esensi dan substansi mengenai keadilan itu sendiri tanpa membandingkan dengan asumsi dan spekulatif yg masih harus disensor melalui akal untuk menjadi seorang Ulul Albab.

  48. Tulisan yang mantap bagi saya yang notaben seorang statistikawan, karena dilengkapi dengan data” fakta yang aktual…
    Semoga Allah SWT…memenangkan Pak Anies-Sandy demi Jakarta yang maju kedepannya… Amiinn….

  49. Saya kira saya sendiri yang baca sampai habis, ternyata… menyajikan data dan fakta ke dalam tulisan yang panjangnya zuperrrr sekali tetapi dapat membuat orang terlupa sedang membaca, Mudah2an Pilkada DKI lancar dan pemenangnya sesuai pilihan saya, Aamiin. Mantab bung iqbal!

  50. Sialan… Gue kecele…
    Kirain bagusin Basuki… Eeehhh… Malah ketauan boroknye …. Udah ah… Pilih Anies aje kalo gitu…

  51. Kayanya kecerdasan saja tidak cukup untuk bisa mencerna dan memahami tulisan di atas, faktor hidayah Allah juga sangat menentukan. Klo hati sudah dikuasai syahwat dunia sejelas apapun kebenaran diperlihatkan, tetap saja shumun, bukmun, ‘myun fahum laayarzi’uun. Tulisan yg bagus, terimakasih pencerahannya semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita dan orang2 yg didadanya masih iman kepadanya. Aamiin.

  52. Good Analisis..
    Moga penulis tetap selalu obyektif sesuai fakta dan data yg dapat dipertanggungjawabkan kepada ALLOH SWT..
    Sukses untuk membawa kecerdasan dan kemajuan bersama..

  53. Cukup menarik……plng tdk bisa menjd reFerensi bg siapapun utk mengambil keputusan dlm memilih,toh semua ini tergantung dr diri masing2 orng,

  54. Tulisan bergizi nih bro. Cocok banget tuk org thinking..by data…

    Dari subuh..takbir berkumandang mengguncangkan Indonesia..semoga Allah meridhoi perjuangan kita…aamiin

  55. Saya kmrn masih Ahokers, tp begitu membaca tulisan ini hari ini milih no.3,..
    Semoga Jakarta diberi pemimpin yg terbaik, dan tetap damai apapun hasilnya,..

  56. Berlaku adil-lah terhadap data..
    1. Sejak kapan Kemendagri bisa menilai kinerja Kemendikbud? Rangking itu hanya KemenPAN RB yang bisa keluarkan. Nilai BB dan CC dari instansi penilai yang berbeda jangan dijadikan data.
    2. Kemendikbud 2015 adalah 4 Kementerian dengan kategori terboros, realisasi program ada kaitan dengan penyerapan Anggaran. Apa anda tahu di era Basuki, HPS proyek paling kompetitif? Hemat!
    3. Tolong data jangan ceplak ceplok seperti telor. Hanya mengambil yang mendukung opini anda dan mengaburkan.
    Jadi? Berlaku adil-lah juga terhadap data. 😊
    Salam.

  57. JARANG SAYA MEMBACA ARTIKEL ATAO TULISAN SAMPAI HABIS DI DUNIA MAYA INI, INI BARU SAYA BACA SAMPAI HABIS, TULISANNYA SANGAT MANTAP MANTAP MANTAP SERIBU JEMPOL DEH

  58. Bagaimana bila penulis artikel ini ikut ngantri di Balai Kota agar mendapat jawaban lebih rinci? Bisa ditemui staf yg berkompeten karena Pemprov DKI cukup terbuka. Sepertinya artikel ini mencoba kritis dan adil, tapi pada akhirnya hanya sekedar pembelaan terhadap argumen Anies. Termasuk perbandingan yg sebenarnya tidak apple-to-apple, penilaian dari ombudsman. Contoh lain, soal penyerapan, andaikan si penulis kritis, angka2 penyerapan bisa dan biasa disulap di pemerintahan. Artinya, angka2 tinggi bukan jaminan, tapi dampaknya ke masyarakat.

  59. Cerita yang pertama HOAX jangan percaya buktinya gw ngurus surat pindah dari bekasi ke jakarta di bekasi gw di mintain duit 300 ribu di kabupaten dan di kelurahan gw mintain duit 30 ribu gw kasih 10 ribu marah2 petugasnya dasar tukang HOAX

  60. Tulisan ya g runut, hangat dan membuka wawasan. Semua opini diungkapkan dengan data. Luar biasa!!! Yang paling top lagi adalah kesantunannya. Kita memang rindu pemimpin santun yang mengayomi semua orang… Rasanya sedih dan teriris iris seorang ibu dibilang maling, bicara kotoran manusia di media TV, nunjuk2 orang seolah orang tiada harganya…. Andai saya yg diperlakukan seperti itu di depan umum pastilah akan sakit dan malu… Semoga tak ada lagi gubernur yg seperti itu…

  61. This is an exceptionally well-written analysis, congrats Iqbal. I’ve been following your blog mainly for the reason that I’m all up for the idea of putting programs/policies first before everything else in the time of election. So I really can’t stand a campaign that relies on attacking the other’s candidate proposed program with a lazy argument like “DP 0% is bullshit, it’s not possible” while offering no better alternative and instead making “if you vote for the other candidate, you’re racist and bigoted” as their main campaign slogan. I think this essay did a very good job to convey this message. Another very important point in this writing is your argument that Anies wanted to bring the far-right FPI to center and you did provide a good observation that supports this argument. However I was hoping that he would be more clear in opposing racism and intolerance and I think now that he has won the election and doesn’t have to pander to FPI supporters or racist voters, he owes it to the minorities, especially the victims of racism and intolerance in our country. And on that note, I found it very disturbing that you said “meski label intoleran ini sesungguhnya juga belum tentu benar” about FPI, I would really like to know more about the basis of the argument for this. As far as I know FPI is a pro-ISIS organization who doesn’t shy away from their bigoted agenda. Somewhere in the comment section you mentioned that FPI is not inherently bad because they’ve helped disaster victims, and as other commenters have pointed out, I’m just highly skeptical about the motivation behind this as to some people FPI has a really bad image and they could really use something that will make them look good or at least give a reason for someone who needs to defend them. The least thing we can do to minorities is to admit that racism and bigotry are alive and well in our country. And it is not impossible to believe both that: 1. Anies was a better candidate than Ahok and 2. Some of Anies’ voters are racist and bigoted people, regardless whether or not their votes determined the election outcome (there are some data on this, but I’m still not 100% convinced). I have really enjoyed reading your blog and am looking forward to your next piece, hopefully on Anies’ administration, whether he keeps his campaign promises and makes a real efforts to eradicate racism and intolerance.

    1. Hi Chakki, thanks for your compliments. :)

      On that “label intoleran” point, contrary to popular belief, FPI is actually not a pro-ISIS organization. ISIS’ theological belief is more aligned with wahabism while FPI is against wahbism since they’re lead by people from the line of ‘habaib’ (who are more aligned with Syafi’i school of jurisprudence). You’ll be surprised to hear what Rizieq Shihab would say about Shiism, for instance. Also, to everyone’s surprise, Ahok did win in the poll station in which FPI HQ is located. Twice. Everyone can interpret this fact differently, but I will interpret it as a proof that FPI did not even scare people near their HQ to vote for FPI’s preferred candidate.

      But I do oppose many of FPI’s rhetorics and methods. I dislike their lack of respect toward minorities’ belief (Rizieq Shihab’s speech on Jesus’ birth comes to mind) and their rejection towards the construction of some churches, for instance. And I do share your view that some of Anies’ voters did vote him based on racial/bigoted motives. But they’re not the majority of Anies’ voters, nor they’re the majority of Jakartans.

      And I will definitely hold Anies accountable for his promise to stand up for the minorities and uphold the law for everyone equally when he becomes the governor.

      I will continue writing on this blog, of course. Hopefully you’ll like my future posts too. Thanks again.

  62. Hi Iqbal,
    Nice writing :) At this point, I agree with some of your opinions, and I also disagree with other statements of yours, even I enjoy reading it.

    I found there is an incomparable comparison in your writing, this is about performance. I don’t think you can compare straightly, the jobs of the Governor and Minister, it’s like comparing an apple to a durian :) Nice graphic though.

    I’m working as a Finance, and one of my responsibilities is controlling the budget for my business partners, ensure compliance in the spending. My message to them, if it’s not necessary, don’t spend, treat company’s money as how you use yours in your own household. Based on your comparison, it’s the same way you compare my job to the marketing team, where they use their budget to execute their campaigns. It’s two different roles, one side is about guarding company’s money, and the other one about executing projects.

    Jakarta is not a department. If I may compare it to corporate structure, Jakarta may need a VP that plays as a country manager or country CEO and regional’s department, needs a director. My point is, the KPI is not the same, it’s not about the level.

    About your statement: “meski label intoleran ini sesungguhnya juga belum tentu benar”, my question is: are you sure you have that doubt? Especially, after the words that came out from the mouth of their leader. He has brainwashed his followers with hatred, he gave illogical statements, and keeps creating restlessness in the community. Are you sure?

    About bureaucracy. I lived in Jakarta for 25 years, and if you asked me when the bureaucracy improved, it happened since Jokowi-Ahok handled Jakarta. I renewed my KTP in 2008-2009, and I need to go to Kelurahan back and forth for 2 days just to get my KTP signed. The Lurah didn’t sign my KTP because his beautiful day at 9.30AM was not yet started, was out for lunch at 11.15AM and not yet return at 1.30PM, and he must meet his beautiful wife at home at 4PM. When I finally received that piece of signed paper on the second day, the administration guy was asking for uang kopi, shamelessly.

    Today, you can ask any Jakartas if they face this issue, or to be fair to current officials, if they face this issue starting the time Jokowi/Ahok took over the office, and that performances have been maintained consistently by Ahok as a leader. I’m not surprised if there is improvement everywhere in Indonesia, I believe this is related with current Government’s leadership.

    There are so many changes that are happening in Jakarta, and after years being away, I must admit, the on going changes have make Jakarta, a better place to live. I hope the changes that happened could be recognised and more appreciated. Just to be fair :)

    And let’s hope for a better Jakarta and Jakartans.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *