Mengawal Uang Rakyat

Beberapa waktu lalu, seorang teman di media sosial bertanya ke saya mengenai isu soal pemotongan subsidi daging bagi pemegang KJP. Kita sebut saja teman saya ini sebagai Bang Haji. Belum lama ini kami memang sempat ketemu untuk sekadar silaturahmi sambil ngopi-ngopi. Kami ngobrol mengenai banyak hal, termasuk politik. Saya dan Bang Haji sama-sama memilih Pak Anies di Pilkada DKI kemarin.

Soal ini, yang saya ingat, Bang Haji bilang, “tapi maaf-maaf dulu nih ya kalau nanti saya di Twitter sering rewel sama Pak Anies. Menurut saya selesai pemilihan tidak ada lagi yang namanya dukung mendukung. Peran saya sebagai warga ya mengkritik yang sedang berkuasa, supaya mereka bisa bikin Jakarta jadi lebih baik.” Tidak tepat benar seperti itu redaksinya, tapi kurang lebih intinya sama.

Karena itu, dan juga karena saya memang menganggapnya sebagai teman, terhadap pertanyaan Bang Haji tadi, saya bisa menjawab tanpa prasangka buruk. Saya sama sekali ga kepikiran untuk menjawab, “halah, gini nih emang kelakuan cebong korban spin media.” Di benak saya yang terlintas cuma, “oh, barangkali Bang Haji belum tau nih cerita yang sebenernya soal ini.”

Saya kira mayoritas warga Jakarta ya tidak jauh berbeda dengan Bang Haji, hanya warga yang ingin kota tempat tinggalnya menjadi lebih baik. Makanya, kurang lebih saya bisa memahami kemarahan sebagian kawan-kawan ketika membaca berbagai informasi tentang APBD yang terlihat ngawur. Saya pahami kemarahan ini sebagai bentuk keinginan untuk menjaga APBD, mengawal uang rakyat. Ini hal yang baik.

Melihat perkembangan diskursus mengenai APBD, saya merasa perlu untuk mencoba meluruskan hal-hal yang sepengetahuan saya tidak ngawur tapi kemudian menjadi terlihat ngawur di media sosial dan media massa. Insya Allah, saya tidak berminat untuk memberi pembenaran pada hal yang benar-benar ngawur. Apakah penjelasan saya nanti berimbang atau tidak, saya serahkan saja pada penilaian kawan-kawan semua.

Tiga Kategori

Secara umum, saya membagi temuan publik dan media terkait rancangan APBD DKI 2018 menjadi tiga kategori.

Pertama adalah anggaran yang tidak ada di APBD tahun-tahun sebelumnya tetapi sebenarnya justified, paling tidak menurut saya. Kedua adalah anggaran yang seolah-olah tidak ada di APBD tahun-tahun sebelumnya tetapi sebenarnya ada. Ketiga adalah anggaran yang memang menurut saya sendiri ngawur dan perlu dikritisi.

Beberapa anggaran yang masuk kategori pertama diantaranya adalah anggaran untuk pengadaan lahan bagi program DP 0, anggaran untuk PAUD, dan anggaran untuk TGUPP. Mari kita tengok satu per satu.

Di media massa pengadaan lahan senilai hampir 800 miliar rupiah untuk program DP 0 (dan beberapa program lainnya) ini sudah keburu dihakimi sebagai rawan dikorupsi karena tanpa rincian. Di media sosial, anggaran ini juga banyak dipertanyakan. “Beli lahan di mana tuh? Seberapa luas? Harga tanah di DKI emang berapa sih?” dan pertanyaan lain yang senada.

Padahal, kalau kita bandingkan dengan APBD DKI 2017, anggaran pengadaan tanah memang tidak dirinci di mana tanah yang hendak dibeli dan berapa luasnya. Di APBD 2017, ada anggaran sebesar total 250 miliar rupiah (50 miliar rupiah untuk tiap kotamadaya) untuk pembelian tanah untuk program RPTRA yang di APBD hanya ditulis seperti pada gambar berikut.

Sumber: APBD DKI 2017.

Tidak Move On?

“Kok banding-bandingin dengan yang lalu terus, gagal move on ya Mas?” Um, ya ketika kita mengevaluasi APBD DKI, tentu salah satu pembanding yang terbaik adalah APBD DKI tahun sebelumnya, tidak ada urusannya dengan sudah move on atau tidak.

Ketika anggaran pengadaan tanah pada APBD DKI 2017 ditulis tanpa rincian di mana lokasinya dan berapa luasnya dianggap wajar, kenapa di APBD DKI 2018 lantas dianggap rawan korupsi?

Kalau mau dipermasalahkan besarnya yang senilai 800 miliar rupiah, toh pembelian lahan untuk RS Sumber Waras juga besarnya senilai 756 miliar rupiah. Kawan-kawan yang (saya yakini) peduli dengan agenda mengawal uang rakyat di APBD tentu harusnya lebih concern dengan pembelian lahan RS Sumber Waras yang menurut hasil audit BPK terbukti bermasalah.

Demikian juga dengan anggaran untuk PAUD sebesar 68 miliar rupiah yang baru pertama kalinya masuk di APBD DKI. Di media sosial dan beberapa grup WA yang saya ikuti bahkan muncul pernyataan yang bagi saya sudah masuk kategori fitnah semacam, “gila si Anies, PAUD dikasih anggaran gede mentang-mentang istrinya jadi Bunda PAUD.”

Padahal, program pemberdayaan PAUD merupakan salah satu dari 23 janji kerja Pak Anies dan Pak Sandi. Jadi wajar saja kalau untuk program ini kemudian diberikan anggaran khusus yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara, Bunda PAUD memang selalu dijabat oleh istri gubernur, sehingga wajar juga istri Pak Anies yang diangkat sebagai Bunda PAUD.

Tim Gubernur

Terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ini barangkali topik yang paling kontroversial dari semua anggaran yang dialokasikan untuk Pemprov DKI. Tanpa tedeng aling-aling, Media Indonesia sudah pasang headline, “TGUPP Bancakan Tim Sukses“. Tentunya tak lupa menyebut jumlah anggaran TGUPP yang naik pesat dari 2,35 miliar di APBD tahun sebelumnya menjadi 28,5 miliar di rancangan APBD 2018.

Sebelumnya, perlu saya informasikan bahwa TGUPP sama sekali bukan kreasi Pak Anies. TGUPP bukan sebuah unit yang diada-adakan sendiri oleh Pak Anies untuk menampung mantan tim suksesnya.

Dasar hukum terkini untuk TGUPP adalah Pergub no. 411 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Pak Sumarsono yang saat itu menjabat sebagai PLT Gubernur DKI. Pada pergub ini dipaparkan secara rinci apa saja perihal TGUPP mulai dari tugas, kewenangan, hingga jumlah anggota TGUPP yaitu sebanyak maksimal 17 orang.

Selain itu, Pak Sumarsono juga menandatangani Pergub no. 410 tahun 2016 mengenai Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP). Di pergub ini juga dirinci apa saja tugas dan wewenang TWUPP, termasuk jumlahnya yaitu sebanyak maksimal 7 orang untuk setiap kotamadya atau kabupaten. Oleh karena itu, di DKI Jakarta yang terdiri dari 5 kotamadaya dan 1 kabupaten, jumlah maksimal TWUPP adalah 42 orang.

Sementara untuk soal renumerasi, gaji TGUPP diusulkan besarnya sekitar 24-28 juta rupiah per bulan pada APBD 2018. Angka ini tidak berbeda dengan gaji TGUPP di masa Pak Ahok yang besarnya juga sekitar 24-28 juta rupiah.

Tidak Proporsional?

Setelah mengetahui bahwa TGUPP bukan sebuah unit yang diada-adakan oleh Pak Anies dan renumerasinya ternyata tidak berbeda dengan yang diberikan oleh pendahulunya, kritik terhadap TGUPP yang saya amati sering muncul adalah “apa tidak terlalu banyak jumlahnya?”

Kalau mengikuti kedua pergub yang sudah saya bahas di atas, maksimal total jumlah anggota TGUPP dan TWUPP adalah 59 orang. Menurut ketua TGUPP saat ini, Pak Muhammad Yusuf, di masa Pak Anies nanti TGUPP dan TWUPP akan dilebur menjadi satu tim kemudian ditambah dengan empat bidang baru yang belum ada sebelumnya sehingga total anggotanya adalah 73 orang.

Kalau kita bandingkan dengan masa Pak Ahok, jumlah TGUPP memang sedikit. Menurut informasi yang saya dapat di media sosial, hanya ada 7 orang anggota TGUPP yang dibiayai oleh APBD DKI 2017. Tapi, Pak Ahok justru lebih banyak mempekerjakan staff khusus dan anak magang yang digaji dari dana operasional gubernur. Jumlahnya berapa tidak pasti benar, apalagi berapa gajinya. Menurut Mas Ismail Al Anshori, salah satu anak magang di era Pak Ahok yang sempat populer di media, jumlahnya adalah sekitar 30 orang staff dan 30 orang anak magang.

Kita asumsikan data Mas Ismail valid, dengan sekitar 60 orang staff dan anak magang dan 7 orang anggota TGUPP, jumlah total staff gubernur di era Pak Ahok (67 orang plus) ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jumlah total TGUPP yang diusulkan oleh Pak Anies (73 orang). Maka saya kembalikan lagi ke kawan-kawan semua, penambahan hanya 6 orang tim gubernur dari masa Pak Ahok ke masa Pak Anies, benarkah tidak proporsional?

Lantas, apakah lebih baik penggajian mereka melalui pos tersendiri di APBD atau dana operasional gubernur (yang sebenarnya ya masih bagian dari APBD juga) saja? Berkaca dari tweet Mas Ismail di atas, saya lebih memilih TGUPP yang profesional dengan penggajian yang jelas dari APBD ketimbang tim yang bisa sewaktu-waktu tidak gajian kalau tidak ditalangi dari dana pribadi gubernur. Apalagi staff yang bisa ikut membahas rancangan peraturan daerah tapi tidak jelas posisinya sebagai apa dan digaji oleh swasta seperti Sunny Tanuwidjaja yang akhirnya sempat dicekal oleh KPK terkait dengan kasus suap reklamasi.

Tidak Berbeda

Seperti yang sebutkan di atas sekali tadi, kategori kedua adalah anggaran yang seolah-olah bermasalah karena dianggap tidak ada pada APBD tahun-tahun sebelumnya. Padahal kalau jeli sedikit, nyaris semua anggaran yang seolah bermasalah ini merupakan anggaran rutin yang juga ada di periode sebelumnya.

Termasuk dalam kategori kedua ini adalah anggaran-anggaran semacam sewa internet sebesar 2,7 juta rupiah per bulan, ganti keramik kamar mandi, hingga yang paling epic ada di balas-berbalas tweet berikut:

(catatan: tidak ada babi & kecoa yang disakiti selama proses pembuatan tulisan ini)

Sebenarnya saya masih bisa memahami kegusaran sebagian kawan-kawan ketika mendapati anggaran sebesar 226 juta rupiah untuk pengendalian hama di balaikota dan rumah dinas gubernur dan wakil gubernur.

Hal yang agak sulit saya pahami adalah ketika kegusaran tersebut tiba-tiba hilang setelah diketahui bahwa anggaran tersebut ternyata memang anggaran rutin yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Anggarannya tak berbeda, tapi kenapa kegusarannya tak sama?

Ketika melihat (sebagian kecil) orang yang berlaku seperti itu, tentu kita bertanya-tanya, benarkah motivasinya masih dalam rangka mengawal uang rakyat?

Tidak Dilibatkan

Kalau saya sendiri, anggaran-anggaran yang semacam ini cenderung tidak terlalu saya ambil soal. Pasalnya, pertama, boleh jadi anggaran-anggaran ini memang anggaran rutin atau memang pagunya benar sebesar itu.

Sebelum saya sampaikan alasan kedua saya, perlu kawan-kawan ketahui bahwa proses penyusunan APBD adalah sebuah proses yang cukup panjang.

Mengacu ke situs Pemprov DKI, saat ini penyusunan APBD 2018 sudah masuk ke pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar DPRD). Sebelum masuk ke Banggar DPRD, ada dua tahap yang sudah dilalui yaitu finalisasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan penyempurnaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Nah, inilah alasan kedua saya: pada tahap awal penyusunan rancangan APBD 2018, tim sinkronisasi Pak Anies dan Pak Sandi selaku gubernur dan wakil gubernur terpilih waktu itu tidak dilibatkan. Paling tidak sampai Juni 2017 lalu, tak kurang Pak Djarot sendiri yang menyatakan bahwa tim sinkronisasi tidak bisa ikut pembahasan APBD 2018.

Akibatnya, setelah resmi dilantik 15 Oktober lalu hingga hari ini, praktis Pak Anies dan timnya hanya punya waktu satu bulan lebih sedikit untuk memastikan program-program unggulan mereka masuk ke APBD 2018. Oleh karena itulah saya relatif bisa memaklumi kalau anggaran-anggaran yang bersifat rutin tadi tidak menjadi prioritas untuk dievaluasi.

Take a Fight

Terakhir, untuk kategori ketiga, harus saya akui bahwa ada beberapa anggaran di APBD DKI yang memang layak disebut ngawur. Tolong dikoreksi jika keliru, tapi dari pengamatan saya anggaran-anggaran ini semua ada di pos anggaran Sekretariat DPRD. Dari mulai rehabilitasi kolam air mancur di gedung DPRD sebesar 612 juta rupiah, pengelolaan website DPRD DKI sebesar 571 juta rupiah, hingga yang paling fantastis kunjungan kerja komisi-komisi DPRD DKI sebesar hampir 108 miliar rupiah.

Anggaran-anggaran semacam ini menurut saya memang layak dan harus dikritisi. Saya sendiri mengkritik keras Pak Sandi karena dalam sebuah wawancara dengan media, Pak Sandi malah mengatakan bahwa anggaran sebesar 612 juta rupiah untuk kolam air mancur di gedung DPRD, “untuk menambah kesejukan.”

Total anggaran untuk Sekretariat DPRD sendiri sebenarnya cukup “kecil” yakni sekitar 346 miliar rupiah dari 77 triliun rupiah total APBD DKI. Tapi bagaimana pun juga, rehabilitasi kolam air mancur sampai menghabiskan 612 juta rupiah tentu melukai rasa keadilan publik. Begitu juga kunjungan kerja anggota DPRD yang mencapai 7752 man days (atau dalam istilah rancangan APBD 2018: orang hari) tentu sangat patut digugat. Ini terlepas dari fakta bahwa biaya dinas per man day (yang turut berkontribusi terhadap membengkaknya biaya kunjungan kerja anggota DPRD) sebenarnya ditetapkan pada SK yang ditandatangani oleh Pak Djarot.

Saya bisa memaklumi jika pada ronde pembahasan APBD yang lalu Pak Anies dan timnya lebih fokus untuk memasukkan program-program kerja unggulan ke APBD. Selanjutnya, dengan dukungan besar dari publik untuk memperbaiki APBD, harapan saya Pak Anies dan partai-partai pendukungnya mulai juga membagi sebagian fokus untuk merevisi anggaran-anggaran ngawur di pos anggaran Sekretariat DPRD ini.

Ini tentu tidak mudah. Pasti akan terjadi perdebatan yang sengit. Apalagi mengingat bahwa Ketua Banggar DPRD (sekaligus Ketua DPRD) berasal dari partai yang pada Pilkada DKI lalu merupakan oposisi dari Pak Anies dan Pak Sandi. Sebagai pendukung yang jauh dari episentrum kekuasaan dan tidak paham benar “peta kekuatan” di dalam sistem, saya cuma bisa sampaikan bahwa saya pingin lihat juga Pak Anies, Pak Sandi, dan partai-partai pendukungnya take a fight terhadap partainya Pak Ketua Banggar DPRD DKI itu.

Tidak Berprasangka

Pada akhirnya, saya sebenarnya sangat senang dengan diskursus terkait APBD DKI 2018 ini. Kritik dan pengawasan terhadap APBD adalah diskusi publik yang jauh lebih bermanfaat daripada ghibah nir faedah mengenai helm gubernur.

Oleh karena itu, kepada kawan-kawan yang mendukung Pak Anies dan Pak Sandi, kalau saya boleh usul nih… baiknya kita kurangi berprasangka kepada kawan-kawan kita yang saat ini berperan sebagai oposisi. Kalau memang ada kritik dari kawan-kawan kita tersebut yang dirasa tidak tepat, kita bantu jelaskan saja dengan sebaik yang kita bisa.

Bagaimana kalau setelah dijelaskan baik-baik ternyata tidak diterima dengan baik juga? Ya biarkanlah. Cukupkan pada agree to disagree dengan baik. Kalau ada (sebagian kecil) orang-orang yang memang terlihat intensinya hanya sekadar untuk memaki-maki atau menebar fitnah, tinggalkan saja mereka. Kalau saya sih biasanya saya blokir saja, diskusi dengan mereka tidak akan membawa kita ke mana-mana.

Menyambung pertanyaan Bang Haji di atas sekali tadi, saya jelaskan bahwa tidak ada penghapusan anggaran untuk subsidi daging bagi peserta KJP. Anggaran subsidi pangan di APBD 2018 malah naik sampai 885 miliar rupiah (untuk memperluas cakupannya, tidak hanya bagi penerima KJP tapi juga untuk lansia, buruh, petugas PPSU, dan penghuni rusun), naik empat kali lipat dibanding subsidi pangan di APBD 2017. Sementara, penghapusan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk beberapa BUMD, yang disalahpahami sebagai penghapusan subsidi, justru tidak berhubungan sama sekali dengan subsidi daging bagi peserta KJP.

Di iklim politik yang semakin terpolarisasi seperti sekarang, saya pikir diskusi publik yang sehat tanpa cebang cebong atau gabenar gabener lah yang kita perlukan. Dan itu bisa kita mulai dari sama-sama mengawal uang rakyat pada APBD 2018, terlepas apapun pilihan politik kita di pilkada lalu.

Tunjuk Satu Bintang

Seumpama astrofisikawan Neil DeGrasse Tyson bisa Bahasa Indonesia dan secara kebetulan mendengar bait pertama lagu ‘Tunjuk Satu Bintang’, saya bayangkan Tyson mungkin akan berkomentar, “fun fact, two thirds of known stars are named with Arabic name”. Tapi kemudian saya bayangkan juga, barangkali banyak yang akan menanggapi pernyataan Tyson tadi dengan komentar, “you obviously have a funny definition of fun”.

Sebenarnya, buat saya sendiri, fakta barusan memang menarik. Beberapa nama bintang yang selama ini saya kira dari Bahasa Inggris ternyata banyak yang berasal dari Bahasa Arab. Altair, misalnya, ternyata berasal dari ‘(An-Nisr) At-Thair’ yang artinya ‘The Flying (Eagle)’. Alphard? Dari ‘Al-Fard’ yang artinya ‘The Solitary One’. Aldebaran? Dari ‘Ad-Dabaran’ yang artinya ‘The Follower’.

Bahkan nama semacam Betelgeuse yang sepintas terlihat jauh dari kosakata Bahasa Arab ternyata berasal dari frase ‘Yad al-Jauza’ yang berarti ‘The Hand of Jauza’. Karena kesalahan saat proses translasi ke Bahasa Latin di era medieveal, huruf ‘ya’ berubah jadi ‘ba’, sehingga dibaca sebagai ‘Bad al-Jauza’ dan kemudian menjadi Betelgeuse. Perihal nama-nama bintang yang berasal dari Bahasa Arab ini insya Allah jauh lebih bernas dibandingkan otak atik gathuk nama Gaj Ahmada.

Malahan topik perihal dua pertiga nama bintang yang berasal dari Bahasa Arab ini adalah sebuah topik yang cukup sering dibahas oleh Tyson. Pembahasan Tyson mengenai topik ini biasanya disambung dengan analisis penyebab mundurnya dunia Islam pada bidang sains dan teknologi sejak akhir abad kesebelas hingga sekarang. Salah satu contohnya bisa dilihat pada cuplikan speech Tyson berikut.

Menurut Tyson, kemunduran sains dan teknologi di dunia Islam salah satunya disebabkan oleh pengaruh ajaran Al-Ghazali semacam, “matematika adalah pekerjaan setan”. Di kemudian hari Tyson mengoreksi pernyataannya mengenai Al-Ghazali. “Terkait [Al-Ghazali], representasi yang lebih akurat mengenai pandangannya adalah bahwa mengolah angka-angka merupakan pekerjaan yang bersifat keduniaan,” ujarnya. Meskipun demikian, menurut The Economist, Tyson tetap memandang Al-Ghazali sebagai tokoh yang pengaruhnya sebanding dengan gerakan anti sains di kalangan agamis kanan di Amerika Serikat.

Dari Anti Sains Hingga Bumi Datar

Meski tidak sepenuhnya sependapat dengan Tyson mengenai Al-Ghazali, ada satu hal yang mengganjal di benak saya setelah menyimak speech Tyson di atas. Pertanyaan tersebut adalah, “apakah betul kultur dunia Islam sejak akhir abad kesebelas hingga saat ini sudah berubah menjadi kultur yang anti sains?”

Pertanyaan ini pertama kali muncul di benak saya ketika mengetahui bahwa beberapa kawan sekolah saya dulu ternyata sekarang mempercayai bahwa bumi berbentuk datar. Awalnya saya kira beberapa kawan ini hanya bercanda. Rupanya mereka serius.

Saya kemudian berusaha menelusuri lebih dalam ‘aliran kepercayaan’ mereka ini. Beberapa kali saya terlibat dalam perdebatan yang cukup panjang dengan kawan-kawan yang mempercayai teori FE (flat earth, demikian mereka suka menyebutnya) ini. Dari beberapa interaksi inilah saya melihat beberapa masalah yang cukup serius pada kawan-kawan proponen FE.

Sebenarnya kawan-kawan yang mempercayai teori FE ini punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Tidak jarang mereka mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya saya anggap sebagai sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Misalnya soal ukuran bumi, bulan, dan matahari dan jarak antara ketiganya. Berapa ukuran dan jarak antara ketiga benda ini merupakan salah satu poin penting dalam perdebatan antara sains vs aliran kepercayaan bumi datar.

Pasalnya, jika kita menggunakan ukuran dan jarak bumi, bulan, dan matahari yang sudah diketahui oleh para saintis, maka mustahil konsep FE bisa menjelaskan apa penyebab terjadinya perbedaan siang dan malam pada belahan bumi yang berbeda. Untuk menjelaskan fenomena ini, maka para proponen FE menyatakan bahwa ukuran bulan dan matahari tidak sebesar yang selama ini ‘dipropagandakan’ oleh sains sembari bertanya, “dari mana sains mengetahui ukuran-ukuran tersebut?”

Dari Syene Hingga Alexandria

Sayangnya, rasa ingin tahu yang besar ini tidak diiringi dengan usaha yang sepadan untuk benar-benar mencari tahu. Ini masalah serius pertama yang saya temukan pada kawan-kawan proponen FE.

Padahal dengan sedikit googling sederhana saja, nyaris semua pertanyaan proponen FE ini bisa terjawab. Saya ambil pertanyaan tentang ukuran bumi sebagai contoh. Proponen FE membuat seolah-olah ukuran bumi yang kita pelajari di sekolah adalah sebuah angka yang diberikan secara dogmatis, turun dari langit begitu saja. Padahal kalau mau berusaha googling pertanyaan “how do we measure earth size?” sebentar saja, kita akan menemukan berbagai materi tentang eksperimen Eratosthenes.

Eratosthenes adalah seorang ilmuwan Yunani kuno yang hidup pada tahun 276-194 sebelum masehi. Erathostenes mendengar bahwa pada hari summer solstice (tanggal 21 Juni menurut kalender modern) di kota Syene pada tengah hari tidak ada bayangan sama sekali. Sementara, di kota Alexandria tempat Erathostenes tinggal, di hari dan waktu yang sama tidak terjadi fenomena yang sama.

Berdasarkan pengamatan ini, Erathostenes membuat dua kesimpulan. Pertama, permukaan bumi pastilah tidak datar. Karena jika permukaan bumi datar, pada waktu yang sama, bayangan di seluruh permukaan bumi pasti memiliki sudut yang sama juga. Kedua, dengan trigonometri sederhana, Erathostenes menyimpulkan bahwa sudut yang dihasilkan bayangan di kota Alexandria (sebesar 7,2 derajat) merepresentasikan sudut antara kota Alexandria dan Syene di permukaan bumi.

Sumber gambar: www.juliantrubin.com.

Tidak berhenti di sana, Erathostenes kemudian mengupah seseorang untuk mengukur jarak antara kota Syene dengan Alexandria. Hasilnya adalah 5000 stadia, atau sekitar 800 kilometer. Berdasarkan data-data ini, Erathostenes kemudian bisa menghitung bahwa total keliling bumi adalah 800 kilometer * (360 derajat/7,2 derajat) = 40.000 kilometer. Penjelasan yang disertai dengan ilustrasi mengenai perhitungan Erathostenes ini bisa kawan-kawan simak di video berikut ini.

Dari Tahun 200 SM Hingga Abad 20

Baru di abad 20 kita bisa memverfikasi angka yang diperoleh Erathostenes. Setelah adanya teknologi satelit, para ilmuwan baru bisa menghitung angka keliling bumi yang aktual yaitu sebesar 40.030 kilometer. Artinya, eksperimen yang dilakukan oleh Erathostenes lebih dari dua ribu tahun lalu ternyata menghasilkan perhitungan dengan akurasi 99%! Keren ya?

Eksperimen Erathostenes sampai hari ini masih banyak dilakukan di berbagai penjuru dunia. Bahkan, dua kali dalam setahun, Unesco mengundang siapa saja untuk berpartisipasi melakukan eksperimen ini bersama-sama. Eksperimen bersama berikutnya akan dilakukan pada 21 September 2017.

Saya pernah mengajak beberapa kawan proponen FE untuk ikut serta melakukan eksperimen Erathostenes tanggal 21 September nanti. Tidak satu pun yang menyanggupi. Beberapa kawan malah berkilah, “ya tapi untuk melakukan eksperimen ini kan kita berasumsi jarak matahari ke bumi memang jauh dan ukuran matahari besar, sementara menurut kami tidak begitu”.

Padahal justru inilah momen yang tepat untuk membuktikan ‘asumsi’ mana yang benar dan mana yang keliru. Dengan trigonomentri sederhana, saya bisa menebak jarak antara kota saya dengan kota tempat kawan-kawan saya ini melakukan eksperimen Erathostenes tanpa mengetahui di kota mana mereka melakukannya.

Sebaliknya, kalau memang memiliki dasar saintifik, maka teori FE seharusnya memiliki model yang bisa memprediksi hasil eksperimen dengan menggunakan ukuran matahari dan jaraknya dari bumi versi FE. Akan berada di mana posisi matahari saat itu menurut FE? Bagaimana dampaknya terhadap sudut bayangan di kota-kota tempat pengukuran dilakukan? Ketika saya tantang untuk membuat prediksi dan penjelasan yang ilmiah, lagi-lagi tidak ada satu pun kawan-kawan proponen FE yang menyanggupi.

Dari Erathostenes Hingga Alhazen

Cerita soal ajakan saya untuk melakukan eksperimen Erathostenes yang bertepuk sebelah tangan barusan menunjukkan masalah serius kedua yang saya temukan dari kawan-kawan proponen FE. Dengan segala kritiknya terhadap sains modern, teori FE dan para proponennya tidak bisa menghasilkan model tandingan yang saintifik dan koheren. Sekedar memprediksi bagaimana hasil eksperimen sederhana seperti eksperimen Erathostenes saja tidak mampu.

Kita sedikit keluar dari perdebatan antara sains vs FE. Ketika Alhazen berhasil membuktikan bahwa cahaya merambat dalam garis lurus, berhasil menjelaskan bagaimana cermin bekerja, dan berargumen bahwa cahaya berbelok saat bergerak melewati medium yang berbeda, Alhazen mencatat semua eksperimen yang dilakukannya pada sebuah buku yang kemudian menjadi karya monumentalnya, Kitab Al-Manazir.

Menurut Jim Al-Khalili, seorang profesor fisika teori, melalui Kitab Al-Manazir sejatinya Al-Hazen hendak mengatakan, “jangan percaya kata-kata saya begitu saja, silakan buktikan sendiri dengan mengulang eksperimen yang saya lakukan”. Inilah salah satu prinsip penting dalam metode saintifik. Falsifiability.

Sumber gambar: Wikimedia.

Seperti yang bisa dilihat pada gambar di atas, dalam metode saintifik prinsip falsifiability artinya semua hipotesis yang diformulasikan harus menghasilkan prediksi yang dapat diuji benar salahnya. Jika prediksi yang dibuat oleh hipotesis tidak terjadi, maka hipotesis tersebut harus diperbaiki, diubah, dikembangkan atau bahkan ditolak sama sekali. Jika prediksi yang dibuat terbukti, maka sebuah hipotesis bisa dikembangkan menjadi teori ilmiah.

Erathostenes pada sekitar 200 tahun sebelum masehi bisa membuat eksperimen yang lulus ketika difalsifikasi oleh satelit-satelit modern. Alhazen pada sekitar tahun 1011 masehi berhasil membuat buku ilmiah yang memuat beragam eksperimen untuk memfalsifikasi teori-teorinya mengenai cahaya. Komunitas FE di tahun 2017 tidak bisa membuat satu pun teori koheren yang bisa difalsifikasi secara ilmiah.

Dari Al-Biruni Hingga Al-Tusi

Masalah ketiga yang saya temukan pada kawan-kawan proponen FE merupakan masalah yang paling serius. Dalam beberapa perdebatan, ketika kawan-kawan saya yang proponen FE kehabisan argumen, sebagian kemudian lari ke argumen, “tapi kan memang menurut Islam, bumi itu datar”. Ini membuat saya gusar luar biasa sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuat tulisan ini.

Saya bayangkan, bagaimana reaksi Al-Biruni kalau tahu bahwa hampir seribu tahun setelah wafatnya, masih ada kaum muslim yang menganggap bumi ini datar? Sementara semasa hidupya, Al-Biruni sudah berhasil memformulasikan rumus untuk menghitung keliling dan radius bumi. Dengan metodenya sendiri (seperti yang bisa dilihat pada slideshow di bawah ini), Al-Biruni menghasilkan perhitungan angka radius bumi sebesar 6.339,9 kilometer, hanya berselisih 16,8 kilometer dari perhitungan sains modern sebesar 6.356,7 kilometer.

Eksperimen Al-Biruni
Rumus menghitung radius bumi versi Al-Biruni

Saya bayangkan juga, bagaimana perasaan Alhazen kalau tahu bahwa hampir seribu tahun setelah ia menulis Kitab Al-Manazir, masih ada kaum muslim yang jangankan menghasilkan teori yang koheren dan saintifik, untuk sekedar melakukan eksperimen sederhana untuk menguji asumsinya sendiri saja mereka tidak mau? Sementara penjelasan detil Alhazen mengenai eksperimen-eksperimen yang dilakukannya di Kitab Al-Manazir membuatnya dikenang sebagai salah satu pionir metode saintifik di dunia.

Saya bayangkan juga, apa yang akan dipikirkan Al-Tusi kalau tahu bahwa delapan ratus tahun setelah ia menyelesaikan Zij-i Ilkhani yang membahas tentang pergerakan planet-planet, masih ada kaum muslim yang menyangkal pergantian siang dan malam adalah akibat dari rotasi bumi? Sementara oleh beberapa kalangan, Al-Tusi disebut sebagai salah satu pionir yang merumuskan teori bahwa bumi berotasi dan karya Al-Tusi disebut sebagai salah satu sumber inspirasi bagi Copernicus.

Dunia Islam sudah selesai dengan bentuk bumi sejak Al-Biruni, sudah kaya dengan metode saintifik sejak Alhazen, dan sudah ramai dengan inquiry mengenai alam semesta sejak Al-Tusi dan sekian banyak saintis muslim lain di era medieval.

Dari Kultur Sains Hingga Ulil Albab

Oleh karena itu, jika kita kembali ke pertanyaan, “apakah betul kultur dunia Islam sejak akhir abad kesebelas hingga saat ini sudah berubah menjadi kultur yang anti sains?” di atas tadi, maka jawaban singkat saya adalah, “tidak”. Sayangnya, kita juga harus mengakui bahwa setelah era yang biasa disebut sebagai Islamic Golden Age, sedikit sekali perkembangan sains dan teknologi yang terjadi di dunia Islam.

Saya tidak sepenuhnya setuju dengan Tyson perihal Al-Ghazali. Kenyataannya, meski ‘memusuhi’ filsafat, ajaran Al-Ghazali tidak anti sains seperti yang diklaim Tyson. Toh, saintis-saintis muslim yang satu generasi dengan Al-Tusi masih bermunculan seratus tahun setelah Al-Ghazali tutup usia.

Di sisi lain, kita juga tidak bisa terus menerus menyalahkan sejarah. Faktanya, generasi Al-Tusi lahir setelah terjadi peristiwa the sacking of Baghdad pada tahun 1258, bukan sebelumnya. Hampir delapan ratus tahun kemudian, meski sebagian negara berpenduduk mayoritas muslim kini memiliki GDP yang besar, toh ternyata tidak satu pun yang masuk sebagai 20 besar Global Innovation Index, kalah dari negara-negara dengan GDP kecil seperti Luxembourg, Iceland, atau Estonia.

Sejujurnya saya juga tidak punya resep bagaimana cara mengembalikan masa keemasan tersebut. Jangankan untuk hal seberat itu, bagaimana cara menaikkan angka IPM sebuah daerah saja saya tidak tahu. Tapi saya tahu pasti satu hal, kultur anti sains seperti yang dianut oleh sebagian kecil kawan-kawan kita yang mendukung teori FE adalah salah satu hal yang harus kita buang jauh-jauh dari diskursus intelektual kita sehari-hari.

Saya sendiri ingin memulainya dari hal-hal kecil yang dekat saja. Menggunakan metode saintifik dalam mengembangkan bisnis saya, misalnya. Atau mengajarkan fenomena-fenomena alam kepada anak-anak saya melalui eksperimen sederhana. Cita-cita macam “mengembalikan era keemasan umat” terasa terlalu grandiose bagi seorang skeptic seperti saya. Tapi berusaha meraih fadilah seorang ulil albab dengan mempelajari sains dan membekali anak-anak saya dengan sains, rasanya tak muluk-muluk untuk saya coba lakukan.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Mengubah Posisi Duduk

Pada hari Kamis, 1 Desember 1955, di sebuah kota bernama Montgomery, negara bagian Alabama, Amerika Serikat, terjadi sebuah insiden. Saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa insiden kecil ini nantinya memicu serangkaian peristiwa yang mengubah wajah gerakan civil rights di Amerika Serikat untuk selamanya.

Adalah Rosa Parks, seorang perempuan kulit hitam, yang memulai seluruh cerita ini. Sore hari itu, sepulang kerja, Parks duduk di kursi baris kelima di dalam bus kota yang mengantarnya pulang.

Berdasarkan hukum segregasi yang berlaku di negara bagian Alabama saat itu, empat baris kursi pertama di dalam sebuah bus hanya boleh diisi oleh warga kulit putih. Warga kulit hitam boleh duduk di bus, tapi hanya boleh menempati kursi-kursi di barisan belakang. Kursi-kursi di barisan tengah bus biasanya kosong karena baik warga kulit putih maupun warga kulit hitam enggan menempati baris tersebut. Tapi sore itu adalah sore yang tidak biasa. Rosa Parks duduk di sana, di baris kelima.

Ketika bus semakin penuh, beberapa penumpang terpaksa berdiri di dalam bus, termasuk seorang warga kulit putih. Melihat itu, James F. Blake, pengemudi bus sore itu, menghentikan laju bus. Blake beranjak dari kusinya dan berjalan ke bagian tengah bus. Blake memerintahkan para penumpang kulit hitam di baris kelima untuk memberikan kursinya kepada warga kulit putih tadi. Tiga orang penumpang kulit hitam mengikuti perintah tersebut. Tapi tidak Rosa Parks. Dia tetap duduk di tempatnya.

“Saya tidak duduk di barisan kursi untuk kulit putih,” kata Parks ketika dikonfrontir oleh Blake. “Kalau kamu tidak berdiri sekarang, saya akan telepon polisi,” jawab Blake. Tapi Rosa Parks tidak bergeming. Blake menelpon polisi, menepati ancamannya. Tak lama berselang, dua orang polisi datang. Setelah sedikit perdebatan, kedua polisi tadi menangkap dan menjebloskan Parks ke penjara.

Aksi Boikot

Rosa Parks bukan orang pertama yang dihukum karena melanggar aturan segregasi di bus. Di tahun yang sama saja, sebelum Parks, sudah dua orang yang dihukum karena melanggar peraturan yang sama. Tak lama setelah ditahan pun, Parks langsung dibebaskan karena beberapa kawan dan koleganya memberi jaminan untuk penangguhan penahanan (bail out). Tentu cerita tidak berhenti di sini.

Penangkapan Parks menuai protes keras dari warga Montgomery. Di bawah pimpinan seorang pendeta muda bernama Martin Luther King Jr. dan seorang aktivis civil rights bernama Edgar Daniel Nixon, protes berubah menjadi rencana aksi boikot yang akan dimulai pada hari Senin, 5 Desember 1955, bertepatan dengan jadwal sidang Rosa Parks.

Sabtu malam, dua hari sebelum hari H persidangan Parks, belasan orang, termasuk King dan Nixon, berkumpul di gereja tempat King bertugas. Mereka besepakat untuk mengajak seluruh warga kulit hitam di Montgomery untuk memboikot bus kota selama satu hari saja pada hari persidangan Parks.

Minggu pagi, di gereja-gereja milik warga kulit hitam, ajakan boikot disampaikan kepada jamaah masing-masing. Ribuan leaflet disebarkan di kawasan-kawasan pemukiman warga kulit hitam. Koran lokal di Montgomery pun memuat berita mengenai ajakan boikot tersebut.

Pada pagi hari persidangan, King berkeliling dengan mobilnya untuk melihat apakah ajakan boikotnya berhasil. Satu jam berkeliling, King mendapati hanya ada delapan orang warga kulit hitam yang pagi itu tetap menggunakan bus kota. Pada hari-hari biasanya, ratusan orang pasti sudah memenuhi bus-bus kota pada jam sibuk di Senin pagi tersebut. Ajakan boikot yang digalang King berhasil.

Titik Balik

Persidangan Parks hanya berlangsung selama 30 menit. Sidang memutuskan Parks bersalah. Hukumannya? ‘Cuma’ denda sebesar $10 plus biaya tambahan sebesar $4 untuk administrasi pengadilan. Cerita masih belum berhenti di sini.

Total denda sebesar $14 sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk dibayar oleh Parks. Tapi Parks, Nixon, dan King sudah bertekad akan menjadikan kasus Parks sebagai titik balik dalam perjuangan hak-hak warga kulit hitam.

Parks mengajukan banding. Nixon dan King kemudian mengorganisir aksi boikot yang berlangsung selama 381 hari hingga 20 Desember 1956. Aksi boikot baru berhenti setelah kota Montgomery menghapus aturan segregasi di bus kota, mengikuti keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan bahwa aturan tersebut inkonstitusional.

Apa yang dimulai Parks, Nixon, dan King di Montgomery kemudian menginspirasi gerakan-gerakan civil rights di berbagai tempat lain di Amerika Serikat. Aksi damai, seperti yang dilakukan di Montgomery, berkembang ke berbagai tempat seperti Selma (Alabama), Little Rock (Arkansas), Florida, California, dan Washington DC.

Pada hari Rabu, 28 Agustus 1963, delapan tahun setelah insiden di Montgomery, Martin Luther King Jr. memimpin dua ratus ribu orang pada aksi March on Washington dan membacakan pidato ‘I Have a Dream’ yang sekarang melegenda tersebut. Pada tahun 1964, Presiden Lyndon Johnson menandatangani The Civil Rights Act yang melarang semua bentuk segregasi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas dan perempuan di Amerika Serikat.

Gerakan Sosial

Pada hari Selasa, 9 Mei 2017, di Jakarta, Pak Basuki Tjahaja Purnama divonis dua tahun penjara atas dakwaan penodaan agama. Setelah sidang Pak Basuki, di Jakarta dan di beberapa kota lainnya (baik di dalam maupun di luar negeri), aksi seribu lilin dilakukan oleh kawan-kawan yang kontra terhadap vonis tersebut.

Apakah vonis terhadap Pak Basuki bisa menimbulkan gerakan yang berdampak besar sebagaimana aksi boikot bus di Montgomery? Bisa jadi iya. Bisa jadi pula tidak.

Sebelum menjawab pertanyaan barusan, tentunya kita perlu menjawab terlebih dulu, apa yang menyebabkan aksi boikot yang diprakarsai oleh King berhasil? Apa yang menyebabkan warga kulit hitam di Montgomery bertahan tidak naik bus kota, moda transportasi yang paling murah di kota tersebut saat itu, selama 381 hari?

Cerita mengenai Rosa Parks dan aksi boikot bus ini pertama kali saya ketahui ketika membaca buku Charles Duhigg yang berjudul ‘The Power of Habit’. Dalam bab yang membahas mengenai social habit, Duhigg menjelaskan bagaimana sebuah gerakan sosial bisa menjadi besar dan mengubah masyarakat.

Menurut Duhigg, sebuah gerakan sosial bisa menjadi besar dan sustainable jika berhasil melewati tiga tahapan. Tahap pertama, sebuah gerakan sosial bisa dimulai karena adanya dukungan dari lingkaran yang memiliki ikatan kuat (strong ties) dengan pelaku atau inisiator gerakan sosial tersebut. Tahap kedua, sebuah gerakan sosial bisa berkembang jika didukung pula oleh berbagai elemen yang hanya terhubung melalui ikatan lemah (weak ties) dengan pelaku atau inisiator gerakan tersebut. Tahap ketiga, sebuah gerakan kemudian bertahan lama jika para pemimpin gerakan bisa menumbuhkan rasa kepemilikan pada peserta gerakan terhadap gerakan tersebut.

Seribu Lilin

Dalam konteks kontroversi seputar vonis Pak Basuki, gerakan sosial yang terjadi sampai saat ini menurut saya masih berada di tahapan pertama dari tiga tahapan yang dijelaskan oleh Duhigg tadi. Kawan-kawan proponen aksi seribu lilin sebagian besar masih memiliki ikatan kuat dengan Pak Basuki, entah ikatan sebagai pemilih, pendukung, atau (mohon maaf harus saya sampaikan secara terus terang) kesamaan demografi dengan Pak Basuki.

Pada beberapa kesempatan, saya bahkan menemukan masih kuatnya sentimen ‘in-group vs out-group’ dari kawan-kawan proponen aksi seribu lilin. Ketika ada orang-orang yang dikenal sebagai pendukung Pak Anies pada pilkada lalu menyatakan mendukung upaya penghapusan pasal-pasal penistaan agama, misalnya, sebagian proponen aksi seribu lilin malah merespon dengan cibiran.

Begitu juga pada aksi seribu lilin di Bandung. Ketika warga Bandung banyak yang lebih memilih untuk ikut acara nonton bareng pertandingan Persib, sebagian kawan-kawan proponen aksi seribu lilin juga lekas-lekas memberi komentar tidak sedap kepada warga Bandung.

Akibatnya, alih-alih mendapat dukungan, aksi seribu lilin justru mendapat antipati dari bobotoh Persib yang notabene merupakan segmen demografi yang besar baik di Bandung maupun di Jawa Barat. Bukan parameter yang solid, tapi paling tidak tanda pagar #BandungTeuPaduli sempat menjadi trending topic di Twitter sebagai respon negatif terhadap aksi seribu lilin di sana.

Padahal, seperti kata Duhigg, tanpa dukungan dari elemen-elemen di luar lingkaran pendukung utama, sebuah gerakan sosial tidak akan bisa berkembang besar. Sejauh ini, paling tidak menurut pengamatan saya, sayangnya kawan-kawan pendukung aksi seribu lilin lebih berhasil mengalienasi ketimbang mengajak orang-orang yang berada di luar lingkaran kawan-kawan. Semoga pengamatan saya keliru.

Legislative Review

Padahal tanpa kawan-kawan melakukan hal tersebut pun cause ini sebenarnya sudah cukup ‘challenging’. Tentunya dengan catatan bahwa kawan-kawan memang ingin membidik masalah yang menjadi substansi utama dalam kasus ini: menghapus pasal-pasal karet yang berpotensi untuk digunakan dalam mempersekusi kelompok yang lemah, termasuk pasal mengenai penodaan agama.

Kalau cause kawan-kawan berhenti pada upaya membebaskan Pak Basuki, menurut saya sih gerakan ini tidak akan pernah beranjak ke tahapan kedua dari tiga tahapan versi Duhigg tadi. Orang-orang yang tidak memiliki ikatan kuat dengan Pak Basuki, tidak akan ikut mendukung cause kawan-kawan.

Secara legal formal, sudah dua kali pasal penodaan agama digugat ke Mahkamah Konstitusi dan kedua gugatan tersebut gagal. Menurut Pak Mahfud MD, secara judicial, pasal-pasal penodaan agama tidak bisa dihapus karena tidak bertentangan dengan UUD 45. Tapi pasal-pasal ini masih bisa diubah melalui legislative review, tentunya oleh DPR dan presiden.

Kalau kawan-kawan memang serius mau menghapus atau paling sedikit mengubah pasal-pasal karet (termasuk pasal penodaan agama), maka barangkali narasi yang disampaikan pun perlu berubah. Pesan-pesan yang ‘Pak Basuki sentris’ barangkali perlu ditinggalkan, diganti dengan narasi yang relevan untuk lebih banyak orang.

Narasi yang relevan untuk lebih banyak orang itu misalnya bagaimana? Pasal-pasal karet yang ada di UU ITE, misalnya. Toh undang-undang yang selama ini didukung oleh kawan-kawan yang konservatif ternyata malah bisa digunakan untuk menjerat Rizieq Shihab untuk sesuatu yang sebenarnya berada di ranah privat. Ini terlepas dari apakah masing-masing dari kita percaya atau tidak Rizieq Shihab melakukan apa yang saat ini dituduhkan kepadanya tersebut.

Baris Tengah

Jadi, soal apakah vonis terhadap Pak Basuki bisa menimbulkan gerakan yang besar dan menghasilkan perubahan yang berdampak nyata, sepenuhnya bergantung pada kawan-kawan proponen gerakan ini sendiri.

Apakah kawan-kawan mau mendorong Pak Jokowi (selaku presiden) dan partai-partai koalisi pemerintahan (selaku pemegang mayoritas suara di DPR) untuk melakukan legislative review, atau hanya ingin melakukan aksi-aksi simbolik yang instagramable?

Apakah kawan-kawan mau memperjuangkan penghapusan pasal-pasal lain yang sama bermasalahnya dengan pasal penodaan agama, meski kebetulan pasal-pasal tersebut sedang menjerat orang yang kawan-kawan mungkin tidak sukai?

Apakah kawan-kawan mau mulai membangun narasi yang baik untuk membujuk kawan-kawan yang konservatif, atau terus merawat dikotomi hanya untuk melampiaskan kekesalan pasca pilkada?

Rosa Parks memulai perubahan gerakan sosial di Amerika Serikat dengan sikapnya yang tidak mau mengubah posisi duduknya di bus. Kalau mau memulai perubahan di sini, menurut saya, justru kawan-kawan perlu mulai mengubah posisi duduk dan mengajak mereka yang duduk berseberangan untuk sama-sama mengisi baris tengah.

Membaca Pesan Error

Belum lama ini saya menghabiskan setengah hari kerja untuk memperbaiki sebuah bug di aplikasi yang saya kerjakan. Bug-nya sepintas terlihat sepele dan seharusnya bisa diperbaiki dalam waktu sekitar 30 menit saja. Tapi hari itu saya habiskan 4 jam kerja cuma untuk memperbaiki satu bug itu saja.

Dalam dunia pemrograman ada sesuatu yang disebut sebagai pesan error (error message). Pesan error ini adalah pesan yang diberikan oleh program ketika kita melakukan kesalahan. Ini definisi sederhana saja, bukan definisi teknis.

Pesan error yang paling banyak diketahui oleh kawan-kawan yang tidak berasal dari latar belakang IT biasanya adalah pesan error 404. Pesan error 404 artinya halaman web tidak ditemukan. Pesan error 404 terkenal karena banyak situs yang menampilkannya dengan cara yang unik, misalnya halaman 404 di Github berikut ini.

Selain pesan error 404, untuk protokol HTTP (nama protokol yang kita gunakan untuk membuka halaman web), ada banyak pesan error lainnya. Setiap pesan error punya arti tersendiri. Pesan error 403, misalnya, berarti halaman yang ingin kita buka sebenarnya ada, tapi kita tidak boleh mengakses halaman tersebut.

Tentunya solusi terhadap tiap pesan error pun berbeda-beda. Kalau kita ketemu pesan error 404, misalnya, kita perlu periksa apakah URL yang kita ketik untuk membuka sebuah halaman web sudah benar atau belum. Untuk pesan error yang lain tentu lain pula solusinya.

Kembali ke cerita saya memperbaiki bug tadi, ternyata saya keliru memahami pesan error yang muncul* (detil teknisnya ada di catatan kaki bagi yang tertarik). Akibatnya, saya mencoba berbagai solusi yang keliru dan membuang-buang banyak waktu. Baru setelah memahami penyebab error yang sesungguhnya, saya bisa memperbaiki bug tersebut dengan tepat.

Apa yang Salah?

Beberapa hari sebelum hari pemilihan, mayoritas lembaga survey merilis laporan yang menyatakan bahwa hasil Pilkada DKI too close to call. Menurut berbagai lembaga survey tersebut, selisih elektabilitas kedua pasangan calon terlalu tipis dan masih berada di dalam rentang margin of error.

Seperti yang bisa dilihat pada grafik di atas, Indikator Politik memberikan angka 47,4% untuk pasangan Basuki-Djarot dan 48,2% untuk pasangan Anies-Sandi. SMRC memberikan angka 46,9% vs 47,9%. Charta Politika memberikan angka 47,3% vs 44,8%. Ketiga lembaga survey ini juga sepakat bahwa tren elektabilitas pasangan Anies-Sandi menurun sementara tren elektabilitas pasangan Basuki-Djarot meningkat.

Angka-angka tadi menimbulkan optimisme di kubu petahana. Hingga pagi hari pemilihan, Sekjen DPP PDIP, Hasto Prastowo, masih optimis pasangan petahana yang diusung partainya akan menang dengan perolehan suara 52,6%.

Hasil Pilkada DKI ternyata mengejutkan. Pasangan Anies-Sandi berhasil memenangkan pemilihan dengan total 57,95% suara, berselisih 15,9% dari perolehan suara pasangan petahana. Hasil ini melenceng jauh dari prediksi lembaga-lembaga survey. Hasil ini kemudian juga membuat para lembaga survey, partai-partai pengusung petahana, dan banyak media bertanya-tanya, “apa yang salah?”

Radikalisme dan Intoleransi

Sudah hampir dua minggu sejak Pilkada DKI usai. Sudah banyak juga analisa dan ulasan yang ditulis untuk menjelaskan hasil pilkada yang tidak sesuai dengan perkiraan banyak pihak ini. Saya tidak ingin menggarami lautan dengan turut menulis post match analysis di sini.

Sebaliknya, saya hanya ingin mengulas satu poin yang menurut saya sedikit banyak akan berdampak pada kehidupan kita pasca pilkada. Poin tersebut adalah pandangan bahwa hasil pilkada kali ini adalah simbol kebangkitan radikalisme dan intoleransi. Pandangan ini menjadi arus utama dalam ulasan banyak media dari dalam dan luar negeri.

Akun resmi BBC Indonesia memuat tweet dengan redaksi, “Ketika Anies-Sandi Menang dengan Kekuatan Kaum Radikal Indonesia”.  The Wall Street Journal mengambil tajuk, “Islamist-Backed Candidate Ousts Jakarta’s Christian Governor”, lengkap dengan excerpt, “victory marks a breakthrough for hard-liners in Indonesian politics”. The Interpreter, meski tidak menulis judul senada, membuka ulasannya dengan kalimat, “the heavy loss of incumbent Jakarta Governor Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama to former education minister Anies Baswedan signals rising intolerance and demonstrates the influence of hard-line Muslim groups in Indonesia”.

Benarkah demikian?

Suka tidak suka, saya harus mengakui bahwa selama masa kampanye Pilkada DKI yang lalu, retorika-retorika berbasis isu suku dan agama memang terasa meningkat, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Akan tetapi, saya selalu berargumen bahwa penggunaan isu-isu sektarian semacam ini tidak menggambarkan arus utama warga Jakarta. Melihat hasil exit poll yang dirilis oleh beberapa lembaga survey, saya merasa argumen ini terjustifikasi.

Ada satu parameter yang saya perhatikan dengan seksama dari semua lembaga survey yang merilis hasil exit poll-nya: segmen pemilih yang memberikan suaranya berdasarkan alasan agama. Menurut Populi Center jumlahnya hanya sebesar 11,8%. Menurut Polmark, lembaga konsultan politik resmi bagi pasangan Anies-Sandi, jumlahnya sebesar 18,5%. Menurut SMRC** sebesar 24,5%. Menurut Indikator Politik sebesar 32,5%. Menurut Litbang Kompas, berdasarkan keterangan yang dilansir oleh Reuters, sebesar 34%.

Data-data ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih tidak memilih berdasarkan faktor agama. Paling sedikit 66% hingga 88,2% pemilih memberikan suaranya berdasarkan alasan selain agama.

Di sisi lain, saya berargumen bahwa bahkan terhadap mereka yang memilih berdasarkan alasan agama pun, penggunaan label radikal dan intoleran adalah sebuah lompatan yang terlalu jauh. Sebagian besar segmen pemilih ini, saya kira, hanya sekedar konservatif saja alih-alih radikal atau intoleran.

Kawan-kawan yang konservatif memilih berdasarkan alasan agama karena meyakini tafsir tertentu terhadap ayat tertentu. Selama tidak diwujudkan dalam bentuk kebencian berbasis SARA, keyakinan semacam ini bagi saya tetap perlu kita hormati. Ini terlepas dari apakah kita setuju atau tidak terhadap tafsiran dan keyakinan tersebut.

Kambing Hitam

Kenapa saya peduli terhadap narasi “kemenangan radikalisme dan intoleransi” ini? Karena cara kita memaknai hasil pilkada ini akan jauh berbeda dampaknya dengan cara para konsultan politik, lembaga survey, dan partai pengusung dalam memaknai hasil pilakada.

Bagi para konsultan politik, ada klien yang harus dijawab pertanyaannya. Bagi para lembaga survey, ada kredibilitas yang perlu dijaga. Bagi partai-partai pengusung, ada para patron yang akan meminta laporan evaluasi kinerja. Berlindung di balik, “kita dikalahkan oleh radikalisme dan intoleransi” adalah narasi kambing hitam yang paling mudah untuk dikonstruksi.

Para konsultan politik tidak perlu repot-repot menjelaskan apakah strategi menggunakan buzzer-buzzer yang miskin narasi tapi fasih mem-bully di media sosial atau mengajak taruhan followers dan sesama konsultan politik di Twitter adalah cara kampanye yang baik. “Ini gara-gara konsultan yang sana memainkan isu SARA!” adalah kambing hitam yang tidak paham ilmu kontestasi politik.

Para lembaga survey tidak perlu kesulitan menjelaskan secara ilmiah kenapa prediksi elektabilitas dan tren peningkatan elektabilitas petahana ternyata melenceng jauh. “Ada mobilisasi berbasis isu sektarian di masa tenang!” adalah kambing hitam yang tak pernah belajar ilmu statistik.

Partai-partai pengusung tidak perlu mengevaluasi kenapa basis konstituennya tidak mengikuti pilihan segelintir elit partai atau apakah strategi banjir sembako di masa tenang adalah strategi yang tepat. “Awas, kaum radikal sedang merongrong Pancasila dan NKRI!” adalah kambing hitam yang tak bisa membacakan pledoi.

Toh, pilkada serentak 2018 akan segera datang. Konsultan politik akan memiliki klien baru. Lembaga survey akan membuat dan merilis survey baru. Tim pemenangan dan partai-partai akan mengusung kandidat baru, dengan aliansi dan koalisi yang baru pula.

Tetangga, Kolega, dan Keluarga

Sekali lagi, saya tidak memungkiri bahwa selama pilkada lalu terjadi peningkatan retorika-retorika yang berbasis isu SARA baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Membaca tulisan Pak Made Supriatma,  saya bersimpati pada kekhawatiran yang dirasakan oleh kawan-kawan yang kebetulan dari suku, agama, ras atau kelompok minoritas di negeri ini.

Tapi saya percaya bahwa retorika dan kebencian berbasis SARA bukan milik arus utama warga Jakarta maupun Indonesia. Oleh karena itu, terutama bagi kawan-kawan yang merasa hasil pilkada lalu tidak sesuai harapannya, saya katakan terus terang saja. Mempercayai bahwa semua 3,2 juta warga Jakarta yang memilih pasangan Anies-Sandi sebagai bagian dari kaum radikal dan intoleran adalah cara yang keliru dalam membaca pesan error.

Ketika saya salah memahami pesan error yang ditampilkan oleh aplikasi yang saya kerjakan, saya hanya membuang-buang waktu setengah hari kerja untuk mencoba berbagai solusi yang keliru. Tapi jika kawan-kawan salah memaknai hasil pilkada ini, saya khawatir kawan-kawan akan membuang-buang waktu bertahun-tahun untuk keliru membenci atau merasa takut kepada sesama warga Jakarta.

Setelah pilkada, meminjam ungkapan dari sebuah tulisan yang sangat baik dari Pak Edward Suhadi, toh kita masih akan tetap hidup bertetangga. Masih akan bekerja di tempat yang sama, dengan kolega yang sama. Masih akan berada di satu grup WhatsApp keluarga besar yang sama juga. Menganggap tetangga, kolega, atau keluarga yang berbeda pilihan dengan kawan-kawan sebagai kaum radikal dan intoleran tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa.

Saya tentu tidak bisa memaksa kawan-kawan memilih bagaimana memaknai hasil pilkada. Saya hanya bisa memberi saran, kalau memang kawan-kawan concern dengan suatu isu, maka ikutlah berpartisipasi dalam upaya memberi solusi terhadap isu tersebut.

Jika concern terhadap masalah radikalisme dan intoleransi, misalnya, maka cobalah mendukung salah satu dari sekian banyak organisasi yang secara tekun melakukan deradikalisasi dan membangun gerakan toleransi di masyarakat. Jika khawatir dengan kinerja Pemprov DKI di bawah gubernur baru, kawan-kawan barangkali bisa menjadi relawan atau memberi donasi pada lembaga-lembaga yang memiliki rekam jejak konsisten sebagai watchdog bagi pemerintah. Tentunya masih banyak isu lain dan ragam upaya untuk berpartisipasi dalam memberikan solusi terhadap isu tersebut yang tidak saya tuliskan satu per satu di sini.

Pada akhirnya, kawan-kawan bisa memilih untuk hidup dalam ketakutan terhadap hantu yang kita buat-buat sendiri seperti di tweet Bung Denny Siregar*** yang saya kutip barusan, atau mengorganisir diri dan terlibat aktif dalam isu-isu yang kawan-kawan pedulikan seperti yang disarankan di tulisan Bu Evi Mariani dan Mas Pangeran Siahaan. Pilihan ada di kawan-kawan.

 

 

Catatan kaki:

* Pesan error yang muncul adalah “TypeError: can’t dup NilClass”. Padahal di file yang ditunjuk sebagai biang keladi oleh Ruby interpreter, saya sama sekali tidak menggunakan method “dup”. Setelah mencoba debug satu per satu baru saya ketahui bahwa ternyata method “strptime” memanggil method “dup” di dalamnya, sehingga kalau kita lakukan operasi:

Date.strptime(expired_date, '%Y-%m-%d')

sementara variabel expired_date nilainya nil, pesan error yang muncul adalah “TypeError: can’t dup NilClass” tadi.

** Angka untuk SMRC diperoleh dari angka pemilih Anies-Sandi yang memilih karena alasan kesamaan agama (26%) ditambah yang memilih karena alasan memperjuangkan agama (16,8%)  dibandingkan dengan proporsi pemilih Anies-Sandi menurut exit poll SMRC (57,2%) terhadap total pemilih: (26+16,8/100) * 57,2 = 24,5%.

*** Tweet dari Bung Denny Siregar ini sebenarnya juga keliru luar biasa, gambar yang ditampilkan di tweet tersebut aslinya adalah gambar Independence Square di Kiev, Ukraina (sumber: The Wall Street Journal)

Berlaku Adil Terhadap Pak Basuki

Setelah agak lama tertunda, beberapa waktu lalu saya akhirnya mengambil cuti untuk mengurus PBB rumah saya. Pagi-pagi, berangkatlah saya ke notaris untuk meminta fotokopian beberapa dokumen legal seperti SHM dan AJB. Siangnya, setelah shalat Jumat dan makan siang, saya pergi ke Dispenda untuk mengurus pendaftaran NOP rumah saya.

Saya tiba di kantor Dispenda kira-kira jam 2 siang. Saya cukup kaget juga ketika masuk ruangan pelayanan publiknya ternyata sudah seperti ruang tunggu di bank-bank swasta. Bersih, nyaman, dan yang paling penting tertib. Begitu masuk, di sebelah kanan pintu ada mesin antrian dengan layar sentuh yang berisi pilihan jenis layanan yang tersedia. Saya tanya satpam, “Pak, kalau mau ngurus PBB pilih yang mana ya?” dan langsung diberitahu untuk memilih menu yang sesuai dan kemudian mesin antrian mengeluarkan nomor antrian saya.

Setelah duduk menunggu sebentar, nomor saya dipanggil. Saya bergegas ke meja petugas. Kepada petugas, saya jelaskan bahwa saya ingin mengurus PBB rumah saya. Petugas Dispenda menerangkan dengan ringkas formulir apa saja yang harus saya isi serta dokumen apa saja yang harus saya lampirkan sebagai kelengkapan formulir. Juga dijelaskan bahwa kalau formulir dan kelengkapan lainnya saya serahkan kembali ke Dispenda, NOP akan langsung diproses dan bisa diambil dalam waktu dua minggu. Singkat, jelas, padat.

Total percakapan saya dengan petugas Dispenda tersebut tidak sampai 5 menit. Ditambah mengantri sebentar, total saya di Dispenda tidak sampai 10 menit rasanya. Agak iseng sedikit, saya tanya, “udah nih Pak, ini aja?” barangkali dia minta sumbangan ‘seikhlasnya’. Jawabannya lugas, “iya, itu aja Pak”. Oke, saya harus akui, reformasi birokrasi di Dispenda ini berhasil.

Rekam Jejak

Salah satu faktor yang sering disebutkan sebagai alasan kawan-kawan yang mendukung dan memilih Pak Basuki pada Pilkada DKI kali ini adalah rekam jejaknya yang dianggap sudah teruji. Reformasi birokrasi adalah salah satu hal yang biasanya disebut-sebut sebagai contoh keberhasilan Pak Basuki.

Sebagai seorang yang di lingkaran pergaulannya dikenal sebagai hater Pak Basuki (meski saya tidak merasa benci pada Pak Basuki sebagai person), saya seringkali diminta untuk berlaku adil terhadap Pak Basuki. Apalagi saya juga dikenal sebagai pendukung Pak Anies. Biasanya ditambah juga dengan komentar, “emangnya kaya junjungan lo, bisanya ngomong doang, ga bisa kerja!”

Nah, cerita saya mengurus PBB di atas sepertinya mengkonfirmasi prestasi Pak Basuki ya? Sayangnya, cerita tadi bukan prestasi Pak Basuki. Cerita tadi merupakan prestasi Pemkot Bekasi, kota tempat saya tinggal (meski KTP saya masih KTP DKI).

Lantas buat apa saya menceritakan reformasi birokrasi di Pemkot Bekasi ketika membahas rekam jejak Pak Basuki? Pengalaman saya dengan Dispenda Bekasi tadi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah hal yang niscaya dan sedang terjadi di berbagai tempat di Indonesia ini, bahkan di Kota Bekasi yang sampai sekarang saya tidak tahu siapa nama walikotanya.

Tak jarang saya melihat di media sosial para pendukung Pak Basuki bercerita mengenai reformasi birokrasi sambil berujar, “lihat nih udah maju gini, kalau ga ada Ahok mau jadi berantakan lagi?” Seolah-olah reformasi birokrasi hanya bisa dilakukan oleh Pak Basuki seorang.

Bukan berarti saya menganggap Pak Basuki tidak berhasil melakukan reformasi birokrasi. Hanya saja, yang saya lihat di media sosial, cerita-cerita prestasi reformasi birokrasi di Pemprov DKI seringkali berupa cerita-cerita yang sifatnya anekdotal. Mirip dengan cerita saya mengurus PBB di atas. Tidak berarti ceritanya bohong. Tapi cerita pengalaman orang per orang seperti itu belum tentu memperlihatkan gambaran besarnya.

Sedangkan kalau kita lihat parameter-parameter objektif berdasarkan evaluasi dari pihak-pihak yang memang bertugas untuk menilai kinerja pejabat publik, kinerja Pemprov DKI ternyata tidak sehebat cerita-cerita anekdotal yang banyak bertebaran di media sosial. Misalnya saja pada beberapa penilaian berikut:

 

Bisa dilihat dari parameter-parameter di atas, ketika dibandingkan dengan parameter-parameter yang comparable, kinerja Pak Basuki di Pemprov DKI ternyata tidak lebih baik dari kinerja Pak Anies di Kemendikbud. Dalam soal pelayanan publik yang secara umum dievaluasi oleh Ombudsman (gambar keempat pada galeri di atas) misalnya, nilai Pemprov DKI ternyata masih di zona kuning dan menempati peringkat 17 dari 33 provinsi.

Sementara berdasarkan penilaian yang sama, Pak Anies menurut Ombudsman justru telah berhasil ngebut melakukan perbaikan di Kemendikbud sebelum beliau di-reshuffle. Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, dalam wawancaranya dengan Metro TV bahkan menyatakan,

“Tahun 2015 Bapenas menargetkan Kemendikbud agar lebih baik, kemudian menteri waktu itu ngebut, sehingga naik peringkat. Data 2016 memang belum kami upload secara penuh,” ujar dia.

Kinerja Anies saat menjabat Menteri dianggap sukses. Akan tetapi, belum sempat menerima penghargaan, Anies di-reshuffle.

“Pak Anies kemudian diganti dan yang menerima penghargaan adalah Pak Muhajir Effendy (Menteri Pendidikan saat ini),” kata Adrianus.

Tapi kan kawan-kawan pendukung Pak Basuki biasanya kemudian lari ke argumen dangkal seperti, “kalau kinerjanya bagus kenapa Anies di-reshuffle?” Padahal kita sama-sama tahu bahwa kinerja dan reshuffle tidak berhubungan. Kalau berhubungan, lantas bagaimana kita menjelaskan Pak Jonan yang sempat dicopot dari jabatan Menteri Perhubungan dan lantas kemudian diangkat menjadi Menteri ESDM?

Kalau kita sama-sama jujur, tentu kita akan mengakui bahwa menteri adalah jabatan politik. Oleh karena itu, diangkat atau diberhentikannya seorang menteri lebih besar karena pertimbangan politik ketimbang kinerja.

Jika hanya mengacu kepada kinerja objektif, Pak Anies toh terbukti memiliki raport yang baik, paling tidak berdasarkan laporan dari lembaga-lembaga yang saya kutip di galeri di atas tadi. Bahkan yang agak lucu, dalam survey kinerja menteri terbaik menurut masyarakat yang dirilis Indo Barometer pada akhir Maret 2017 lalu, Pak Anies masih masuk tiga besar menteri dengan kinerja terbaik menurut masyarakat. Padahal Pak Anies sendiri sudah tidak menjadi menteri ketika survey tersebut dilakukan.

Saya ingin menggaris bawahi lagi, saya tidak bilang Pak Basuki tidak memiliki prestasi. Tentu ada pencapaian Pak Basuki yang baik, saya tidak akan menafikan itu. Poin saya adalah, berkaca dari data-data objektif yang ada, ketika kawan-kawan pendukung Pak Basuki mengatakan “cuma Ahok yang bisa kerja” dan “Anies cuma bisa ngomong doang”, sudahkah kawan-kawan berlaku adil terhadap Pak Basuki?

Program

Demikian juga ketika berbicara mengenai berbagai program dan janji yang ditawarkan selama masa kampanye. Tidak hanya satu dua kali saya mendapat komentar, “programnya Ahok jelas dan sudah terbukti, program Anies ga jelas dan mengawang-awang”.

Membahas kontroversi program tentu tak lengkap tanpa membahas mengenai program DP 0. Program OK OCE, lengkap dengan gestur tiga jari Pak Sandi Uno, boleh jadi merupakan program yang paling trending selama masa kampanye Pilkada DKI kali ini. Tapi pemuncak klasemen untuk program yang paling banyak diperdebatkan selama pilkada rasanya masih dipegang oleh program DP 0.

Mulai dari disebut melanggar hukum hingga disebut membodoh-bodohi rakyat, semua cibiran rasanya pernah dialamatkan ke program ini. Berbagai serangan terhadap program ini tidak mengherankan karena program ini merupakan program yang menurut saya paling relatable bagi generasi milenial Jakarta. Bahkan mungkin tidak hanya bagi generasi milenial kalau kita melihat statistik BPS di bawah ini.

Kepemilikan Rumah
Why Jakarta badly needs an innovative housing program in one picture

Sekeras apa pun usaha para buzzer mendiskreditkan program DP 0 tidak akan bisa menghapus fakta di lapangan: 49% warga DKI belum memiliki rumah sendiri. Tim Pak Basuki akhirnya menyerah juga. Di awal putaran kedua, Pak Basuki akhirnya merilis program perumahannya yang dirinci dalam beberapa skema sebagai berikut.

 

 

Nah, di sini kelucuan dimulai. Program DP 0 diserang karena dianggap akan menghabiskan APBD DKI. Padahal dengan target total 250 ribu penerima program selama 5 tahun, per tahunnya program ini hanya akan mengambil 2,7 triliun dari APBD DKI (sebagai perbandingan, APBD DKI 2017 sebesar 70,19 triliun).

Sementara, program Pak Basuki bahkan tidak pernah ditanyakan detilnya oleh para pendukungnya. Saya sudah mencoba berlaku adil dengan mencoba memahami program ini. Nyatanya sampai sekarang belum ada pendukung atau bahkan tim sukses Pak Basuki yang bisa menjelaskan dengan komprehensif hal-hal berikut:

  1. Pada skema 1, berapa sebenarnya subsidi yang didapat oleh penerima? Kalau dikatakan 80%, maka berdasarkan perhitungan saya subsidi yang sebenarnya diterima adalah sebesar 1,2 juta (untuk yang membayar 300 ribu) hingga 1,8 juta (untuk yang membayar 450 ribu).
  2. Pada skema 2, apakah angka 1,5-2 juta yang tertera adalah besar subsidi yang diterima atau besar biaya yang harus dibayar oleh penerima program? Karena jika angka ini adalah subsidi yang diterima, maka apakah adil ketika warga yang lebih mampu justru mendapat subsidi yang lebih besar dari yang kurang mampu? Jika angka ini adalah biaya sewa yang harus dibayar penerima program, apa tidak terlalu mahal untuk ukuran biaya sewa rusunawa? Apalagi jika dibandingkan dengan biaya sewa apartemen di pasaran (bisa kawan-kawan lihat perbandingannya dengan sewa apartemen di situs Rumah123 yang sudah saya filter di tautan ini).
  3. Pada skema 3, berapa tepatnya subsidi yang didapat oleh penerima program? Dan yang lebih penting, kenapa justru bagi kalangan yang berpenghasilan di atas 10 juta rupiah justru malah diberi subsidi untuk memiliki rumah sedangkan yang kurang mampu hanya diberi subsidi untuk sewa yang masa kontraknya hanya berlaku per dua tahun?
  4. Terakhir, berapa target penerima program pada masing-masing skema? Berapa besarnya APBD yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh skema yang ditawarkan?

Saya bisa memahami kalau kawan-kawan pendukung petahana kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Jangankan kawan-kawan, Bu Emmy Hafild yang juru bicara Pak Basuki saja sampai tidak tahu soal skema 3 dan akhirnya menjadi olok-olok seperti di video berikut.

 

Sementara, hampir semua pertanyaan mengenai program DP 0 rasanya tidak ada yang saya sebagai pendukung (bukan bagian dari tim sukses atau tim relawan) tidak bisa jawab. Juga sudah beberapa kali di berbagai tulisan baik dari tim resmi, juru bicara, maupun pendukung dibahas mengenai program DP 0. Favorit saya adalah skema yang diulas oleh Bu Sidrotun Naim dengan nama Rumah 003 yang memungkinkan cicilan hingga hanya 900 ribu rupiah per bulan untuk rumah dengan plafon maksimal 350 juta rupiah.

Jadi ketika kawan-kawan pendukung Pak Basuki mengatakan “program Ahok jelas dan sudah terbukti, program Anies ga jelas dan mengawang-ngawang”, sudahkah kawan-kawan berlaku adil terhadap Pak Basuki?

Keberpihakan

Kalau kita cermati skema-skema pada program perumahan Pak Basuki tadi, tentu kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya Pak Basuki berpihak pada siapa? Warga yang penghasilannya di bawah UMR dan dari UMR hingga 7 juta, hanya disubsidi untuk terus menerus mengontrak seumur hidup. Sementara warga yang penghasilannya di atas 10 juta malah disubsidi untuk memiliki hunian sendiri.

Begitu juga ketika kita berbicara di level kebijakan. Rakyat kecil digusur, sementara pengembang besar dibela habis-habisan melakukan reklamasi. Menurut laporan terbaru dari LBH Jakarta, selama 2 tahun menjadi gubernur, Pak Basuki telah mencetak rekor dengan menggusur lebih dari 25 ribu warga Jakarta dari tempat tinggalnya dengan melangkahi hukum dalam prosesnya. Sementara produk-produk regulasi yang dikeluarkan Pak Basuki untuk mengizinkan reklamasi pulau F, I, dan K terbukti cacat secara hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekali lagi, sebenarnya Pak Basuki berpihak pada siapa?

Hal yang menarik soal isu keberpihakan ini adalah framing yang dilakukan oleh para buzzer pendukung Pak Basuki. Berkali-kali para buzzer pendukung Pak Basuki berusaha memposisikan Pilkada DKI ini seolah-olah sebagai pertarungan antara kelompok kebhinekaan di satu pihak dan kelompok intoleran di pihak lain. Ini jelas narasi yang tak hanya keliru tapi juga jahat.

Karena mendatangi markas FPI, misalnya, Pak Anies lantas dianggap sebagai bagian dari kelompok intoleran. Bagi saya pribadi yang notabene mengidentifikasi diri sebagai seorang yang berpandangan liberal dalam politik, saya tidak melihat ada yang salah dari kedatangan Pak Anies ke FPI.

Saya pribadi tidak setuju dengan banyak retorika dan metode FPI. Tapi FPI adalah bagian dari warga DKI yang perlu dirangkul. Ketika Pak Anies menjadi gubernur nanti, dia harus menjadi gubernur bagi semua warga DKI. Ketika Pak Anies menjadi gubernur nanti, dia harus bisa berdiskusi dan berinteraksi dengan baik dengan semua spektrum yang ada, dari yang paling kiri hingga yang paling kanan.

Bahkan saya berani berargumen bahwa interaksi Pak Anies dengan FPI justru membawa FPI lebih ke tengah alih-alih membawa Pak Anies lebih ke kanan. Ingat insiden jenazah Nenek Hindun yang dikabarkan tidak disholatkan itu? Meski kemudian terbukti bahwa berita tersebut ternyata tidak benar, tapi sikap FPI saat itu justru menarik untuk disimak.

Seperti dilansir oleh Liputan6.com, juru bicara FPI Slamet Maaruf justru menyatakan, “ada kewajiban sesama Muslim untuk mengurus jenazah sesamanya, dari mulai mengkafani, memandikan, mensalatkan. Kalau satu kampung tidak mengurusi jenazah sesama Muslim, maka satu kampung berdosa semua”. Bagi saya sikap FPI tersebut menjadi validasi bagi pendekatan Pak Anies yang berusaha berdialong dan merangkul semua pihak.

Sekarang kita bandingkan dengan sikap Pak Basuki. Dalam acara Mata Najwa episode Debat Jakarta, Pak Basuki menyatakan bahwa dirinya tidak bisa merangkul semua pihak. Koruptor dan orang yang ga bener, kata Pak Basuki, tidak bisa ia rangkul. Simak penuturannya di klip berikut.

 

Tapi apa benar begitu? Bagaimana dengan Pak Setya Novanto yang saat ini sudah dicekal KPK terkait dengan kasus korupsi e-ktp? Bukan hanya sekedar berangkulan, Pak Basuki bahkan juga menerima dana dari Pak Setya Novanto.

Bagaimana dengan Miryam S. Haryani yang sudah menjadi tersangka terkait kesaksian palsu pada kasus e-ktp? Bukan hanya sekedar berangkulan, Miryam ternyata merupakan koordinator Gadis Ahok yang merupakan simpul relawan resmi dari tim pemengangan Basuki-Djarot.

Jika kawan-kawan pendukung Pak Basuki kemudian mengecam Pak Anies dengan alasan karena Pak Anies didukung oleh kelompok intoleran (meski label intoleran ini sesungguhnya juga belum tentu benar), bagaimana dengan Pak Basuki yang didukung nama-nama yang tersangkut kasus e-ktp tadi? Saya belum pernah melihat kawan-kawan pendukung Pak Basuki mengecam orang-orang ini atau mengecam Pak Basuki karena menerima dukungan orang-orang ini.

Jika kawan-kawan pendukung Pak Basuki kemudian menggunakan framing bahwa yang berdiri bersama Pak Anies artinya berdiri bersama kelompok intoleran, bolehkah jika kemudian saya mengatakan bahwa yang berdiri bersama Pak Basuki artinya berdiri bersama para koruptor?

Jadi soal keberpihakan ini pun, sekali lagi saya bertanya, sudahkah kawan-kawan berlaku adil terhadap Pak Basuki?

Di akhir debat resmi terakhir pada hari Rabu malam lalu, Pak Anies memberikan pernyataan penutup dengan mengutip Al Maidah ayat 8 yang terjemahannya berbunyi, “dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil”. Barangkali dalam konteks kawan-kawan pendukung petahana, nasehat yang lebih tepat adalah janganlah kecintaan terhadap Pak Basuki membuat kawan-kawan tidak berlaku adil.

 

Berkerumun atau Berbaris?

Mas Eep

Baru-baru ini beredar sebuah video pendek yang berisi pidato dari Mas Eep Saefulloh Fatah. Dalam video yang menjadi viral di media sosial tersebut, Mas Eep berbicara mengenai umat Islam dan kontestasi politik. Videonya bisa kawan-kawan simak langsung dari twit berikut ini.

Transkrip video berdurasi 2 menit 20 detik tersebut adalah sebagai berikut:

Dilihat dari ketokohan, tidak ada tokoh-tokoh menonjol yang tersebar di berbagai daerah. Dilihat dari pendanaan, sangat biasa. Ternyata, di antara berbagai faktor, ada satu faktor yang pada waktu itu punya peranan dan ditunjukkan oleh satu analisis. Yaitu partai FIS punya satu jaringan yang tidak terlihat yang ketika jaringan itu bekerja hasilnya sungguh dahsyat. Dan jaringan itu adalah masjid.

Jadi sejumlah khatib, para ulama, [dan] ustad yang mengisi kegiatan-kegiatan di masjid termasuk dan terutama shalat Jumat itu bukan hanya menyerukan ketaqwaan tetapi dilanjutkan dengan seruan-seruan politik. Tetapi bukan seruan partisan. Kalau seruan partisan itu gini, “pilih si A, jangan pilih si B”, itu seruan partisan. Bukan seruan itu yang disuarakan.

Jadi setelah menyampaikan “ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqaatihi” dan seterusnya, khatib menyampaikan bahwa, “hai kalian umat Islam, kalian punya hak. Tidak ada orang lain yang akan menjaga dan menegakkan hak itu kecuali kalian sendiri. [Jika] kalian tidak bekerja, putus asa, hanya menunggu, maka hak itu tidak akan tegak. Jemput dan rebut hak itu.

Bertumpu pada diri sendiri, jangan bertumpu pada orang lain, siapa pun dia. Kecuali para pemimpin yang kalian percaya. Kalau ada pihak yang mencederai hak itu, maka lawan seperti Islam mengajarkan: secara beradab, secara sehat”.

Terus menerus disampaikan, ketika hari pencoblosan tiba ternyata melekat. Dan tanpa jaringan, tanpa uang, dan tanpa mesin politik yang dahsyat di seluruh Aljazair, FIS bisa memenangkan pemilihan.

Dan saya secara pribadi ingin, kami sudah kembangkan dalam beberapa hal mengenai hal ini, ingin itu menjadi alat untuk mengalahkan Pak Ahok.

Tidak perlu waktu lama bagi situs-situs berkategori garbage in garbage out seperti S*w*rd untuk segera membuat framing terhadap video tersebut. Saya tidak ingin memberi pranala gratisan ke S*w*rd, maka saya berikan saja screenshot sebuah artikel yang mengulas video pidato Mas Eep ini di situs tersebut.

Seriously, if you regularly consume information from this site and make them as your point of reference, I think you’re significantly less intellectual than you think you are.

Video Lengkap

Dengan bukti telak berupa video tadi, tentu tidak bisa mengelak lagi bukan? But this is where it gets more interesting. Seorang kawan memberi saya link ke video lengkap pemaparan Mas Eep tersebut.

Bagi kawan-kawan yang tertarik dengan politik barang sedikit saja, ceramah Mas Eep di atas hukumnya wajib ditonton. Tiga puluh menit kuliah gratis mengenai politik dan kontestasi politik. Watch the whole video, you won’t regret it, I promise.

Detik 00:00 pada video pendek yang viral tersebut bisa kawan-kawan temui di detik 07:30 di video lengkap yang saya share di atas. Sementara paragraf yang berakhiran dengan kalimat “FIS bisa memenangkan pemilihan” pada transkrip yang saya tulis di atas berakhir di detik 09:38. Kalimat “dan saya secara pribadi ingin, kami sudah kembangkan dalam beberapa hal mengenai hal ini, ingin itu menjadi alat untuk mengalahkan Pak Ahok” sendiri baru mulai di detik 13:58.

Ada proses editing yang dilakukan seseorang untuk memotong apa-apa yang diucapkan oleh Mas Eep dari mulai 09:39 hingga 13:57. Tujuannya? Seperti yang bisa kita lihat dari twit dan tulisan di situs S*w*rd yang saya kutip sebelumnya, tujuannya jelas untuk membuat framing bahwa pasangan calon Anies-Sandi secara sistematis menggunakan masjid sebagai tempat kampanye untuk meraih kemenangan.

Padahal bahkan sebelum kita membahas apa yang sesungguhnya dibicarakan oleh Mas Eep antara detik 09:39 hingga 13:57, kalau kita mencoba sedikit saja berlaku adil maka kita akan melihat bagaimana cerita Mas Eep mengenai kisah sukses partai FIS di Aljazair sebenarnya adalah himbauan yang sangat baik bagi umat Islam di tanah air.

Melalui cerita partai FIS, Mas Eep mengingatkan bahwa umat Islam harus paham hak-haknya dan harus memperjuangkan hak-hak tersebut. Tidak bisa hanya diam dan berpangku tangan. Dalam memperjuangkan hak-hak tersebut pun, harus dilakukan dengan cara yang diajarkan oleh Islam: secara beradab dan secara sehat.

Bahkan ketika mencontohkan bagaimana FIS menggunakan jaringan masjid pun, Mas Eep mengingatkan bahwa seruan yang harus disuarakan di masjid-masjid bukanlah seruan politik partisan. Seruan yang harus disuarakan di mimbar-mimbar shalat Jumat adalah seruan agar umat Islam bersikap proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya.

Saya yakin siapa pun yang berakal sehat akan mengakui bahwa cerita mengenai partai FIS dan jaringan masjidnya ini adalah sebuah seruan mengenai pemberdayaan umat dan bukannya cerita tentang menggunakan sentimen SARA dalam memenangkan kontestasi politik.

Kembali ke video lengkap Mas Eep, jadi apa yang sesungguhnya diucapkan Mas Eep dari mulai 09:39 hingga 13:57? Mas Eep menceritakan tentang kunci memenangkan kontestasi politik. Kembali saya kutipkan berikut ini,

Kalau saya ditanya, “apa kuncinya?” Menurut saya, kuncinya adalah kalau mau memenangkan kontestasi ya harus menggunakan ilmu pemenangan kontestasi. Kalau saya sederhanakan ya seperti itu.

“Man araada ad-dunnya fa ‘alaihi bil ‘ilmi, fa man araada al-akhirah fa ‘alaihi bil ‘ilmi, wa man araada huma fa ‘alaihi bil ‘lmi”. Prinsipnya itu.

Kalau umat Islam yang besar tidak mau menggali ilmu pemenangan kontestasi politik, ya yang besar itu hanya statistiknya. Islam besar secara statistik, kecil secara politik.

Ketika bertarung dalam pertarungan yang sesungguhnya, yang besar secara statistik itu dikalahkan oleh mereka yang kecil secara statistik tetapi bisa menggalang dirinya sehingga menjadi kuat. Kuncinya adalah ilmu.

Diselingi dengan pembahasan mengenai perbedaan pilihan politik di Pilpres 2014 antara Mas Eep dengan sebagian audiens yang hadir pada forum tersebut, Mas Eep kemudian melanjutkan pemaparannya dengan cerita pemenangan Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI 2012.

Sebelum ada salah paham, saya tidak ingin mengatakan bahwa saya dan teman-teman yang memenangkan Jokowi. Tidak.

Kemenangan di satu pilkada, kemenangan di pilpres dibentuk oleh banyak sekali jaringan, banyak sekali kelompok, banyak sekali orang yang berperan yang tidak bisa kita sebut daftarnya saking banyak dan panjangnya. Jadi ini bukan pengakuan bahwa saya memenangkan Jokowi. Tidak sama sekali, insya Allah.

Lalu kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan berarti adalah mendata siapa pemilih Jakarta, ada di mana mereka, berapa jumlah yang harus direbut, bagaimana caranya.

Saya mau buka saja, salah satu kunci kemenangan Pak Jokowi pada waktu itu, dan saya secara pribadi ingin, kami sudah kembangkan dalam beberapa hal menyangkut soal ini, ingin itu menjadi alat untuk mengalahkan Pak Ahok.

Secara pribadi. Secara pribadi. Kita bersepakat atau tidak, saya tidak menganggap forum ini untuk itu. Secara pribadi, saya ingin itu digunakan untuk mengalahkan Pak Ahok.

Baru kemarin rasanya, saya seolah-olah ada yang bertanya, “kenapa harus Pak Ahok dikalahkan?” Buat saya, pemimpin yang terlalu arogan, apa pun agamanya, apa pun jenis kelaminnya, apa pun suku bangsanya: tidak menarik, kurang berharga, dan tidak layak. Menurut saya.

Jadi, tanpa perlu mengundang ahli bahasa atau ahli tafsir, kita bisa melihat bahwa yang dimaksud sebagai “alat untuk mengalahkan Pak Ahok” adalah ilmu dan metodologi yang sudah dikembangkan oleh Mas Eep dan sudah teruji ketika digunakan dalam pemenangan Pak Jokowi pada Pilkada DKI 2012.

Satu hal lagi yang perlu diingat, pemaparan Mas Eep ini dilakukan pada bulan Agustus 2016. Saat itu bahkan nama Pak Anies Baswedan belum muncul dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta.

Para Penjual Rasa Takut

Lantas, siapa yang mengedit video ini agar bisa digunakan sebagai framing bahwa pasangan calon Anies-Sandi menggunakan masjid sebagai tempat kampanye? Saya tidak tahu. Tapi tentu kita semua tahu buzzer-buzzer politik mana yang menyebarluaskan dan membuat video ini menjadi viral. Lengkap dengan berbagai narasi framing-nya.

Tanpa perlu menyebut dan menuding nama-nama tertentu, kita sama-sama tahu bahwa buzzer-buzzer politik ini gemar menjual rasa takut (fear mongering). Orang-orang ini hampir setiap hari di akun-akun media sosialnya menebar narasi-narasi berbasis Islamophobia, meski tak sedikit dari mereka yang sebenarnya adalah bagian dari umat Islam sendiri.

“Awas nanti Indonesia dijadikan Indonistan”, begitu kata mereka. Tentu sambil tak lupa menebar beragam label dan tudingan. Siapa pun yang tidak memilih dan mendukung petahana, harus siap menerima salah satu dari gelar berikut: intoleran, anti kebhinekaan, atau tidak rasional.

Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu ambil pusing dengan label-label tersebut. Pada tulisan Narasi yang Jahat, bangunan narasi semacam ini sudah pernah saya kritisi dan dekonstruksi.

Tapi saya sangat terganggu ketika umat Islam, yang secara fakta elektoral sudah terbukti paling beragam sebaran pilihannya pada Pilkada DKI putaran pertama yang lalu, terus menerus menjadi sasaran narasi jahat yang mereka bangun dengan berbagai label buruk tadi.

Pada narasi menjual rasa takut yang terbaru, The Jakarta Post memuat sebuah berita berjudul “Voters fear intimidation from anti-Ahok movement“. Ini lagi-lagi mengabaikan fakta elektoral bahwa petahana menang di TPS 17 Petamburan yang notabene merupakan wilayah tempat markas FPI berada. Artinya, FPI yang sering dicitrakan dengan berbagai label buruk oleh para pendukung petahana toh ternyata tidak melakukan pemaksaan dan intimidasi bahkan di ‘kandangnya’ sendiri.

Kerumunan dan Barisan

Saya sendiri sebenarnya tidak mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kaum konservatif, apa pun definisi konservatisme yang kita pakai. Tapi saya bisa menghargai seruan Mas Eep untuk mengorganisir diri karena seruan ini sebenarnya berlaku bagi kelompok mana pun.

Bagi kawan-kawan muslim yang konservatif, seruan ini bisa dimaknai dalam isu-isu konservatif seperti: mengembalikan hak untuk menggunakan ruang publik untuk keperluan umat (Monas untuk acara maulid, takbir keliling di malam Idul Fitri, atau menyelenggarakan kurban di sekolah), melawan wacana legalisasi prostitusi yang kerap diusung Pak Basuki, atau divestasi saham Pemprov DKI dari bisnis-bisnis seperti pabrik minuman keras.

Selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan dasar negara, wacana-wacana di atas merupakan isu yang layak diperdebatkan dalam kontestasi politik baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Justru ini tantangan bagi mereka yang mengaku liberal atau progresif untuk juga mengorganisir diri dan memperjuangkan agenda-agendanya melalui kontestasi politik dengan cara yang sama-sama beradab dan sehat.

Buat saya pribadi, saya tahu agenda apa yang saya perjuangkan. Sejak Mei 2016, jauh sebelum ada nama-nama yang diajukan sebagai penantang bagi petahana, saya sudah menulis Memilih Berdasarkan Nilai. Di situ saya tegaskan bahwa saya tidak akan memilih semata karena, “asal jangan Ahok”.

Saya mencari pemimpin yang keberpihakannya kepada rakyat kecil. Saya mencari pemimpin yang menolak penggusuran sebagai instrumen utama penataan kota, bukan justru menciptakan rekor 113 penggusuran dalam setahun dengan berbagai pelanggaran hukum dalam melakukan penggusuran tersebut. Saya mencari pemimpin yang menolak reklamasi, sebuah program yang merusak lingkungan, menghapuskan penghidupan ribuan nelayan, serta sudah terebukti melanggar hukum bahkan mulai dari perizinannya.

Di akhir ceramahnya, Mas Eep menjabarkan bagaimana perbedaan antara kerumunan dan barisan. Saya kutipkan berikut ini, tapi dengan memotong beberapa detil yang menurut saya tidak perlu.

Kalau disimpulkan secara sederhana begitu, ilmunya adalah ada dua cara untuk mengelola kontestasi politik. Cara berkerumun atau cara berbaris.

Kalau berkerumun itu jumlahnya bisa sangat besar. Satu stadion utama Senayan penuh. Dan setiap lima menit mengucapkan, “Allahu Akbar, Allahu Akbar”. Bubar, mereka tidak tahu siapa pemimpin mereka. Mereka tidak tahu apa agenda berikutnya. Mereka tidak tahu apa trayeknya. Mereka tidak tahu apa yang hendak dicapai untuk setiap fase perjuangan. Itulah kerumunan.

Sesedikit apa pun, ketika orang berkumpul dan tahu persis apa yang mengikat mereka, siapa pemimpin-pemimpin mereka, apa tujuan mereka, bagaimana mencapai tujuan itu atau trayeknya, modal apa yang harus dikumpulkan, apa yang kurang dan apa yang harus ditambah. Sesedikit apa pun orang itu, maka dia adalah barisan.

Sayyidina Ali, kalau tidak salah, pernah mengatakan, “al-haqqu bila an-nizham, sayughlibu al-bathil bin nizham”. Kebenaran yang berkurumun itu, bisa saja dikalahkan oleh kebathilan yang berbaris.

Saya tidak berani mengklaim ‘al-haqq’ dalam keberpihakan saya di politik elektoral. Tapi berdasarkan nilai-nilai yang saya pegang, saya sangat yakin bahwa saya melawan kebathilan ketika saya melawan petahana. Oleh karena itu, jika kawan-kawan juga memiliki nilai-nilai yang membuat kawan-kawan merasa harus melawan petahana, mari kita rapatkan barisan.

Rasionalitas Pemilih: Menelaah Downs, Menyanggah Burhan

Beberapa hari setelah Pilkada DKI putaran pertama selesai dilaksanakan, Burhanuddin Muhtadi merilis tulisan berjudul “Rasionalitas Pemilih Jakarta” di harian Kompas. Pada tulisan tersebut, Burhan mengulas hasil Pilkada DKI 2017 yang menurut hasil quick count berbagai lembaga survey memprediksikan pasangan petahana mendapat perolehan suara sebesar sekitar 43%.

Terhadap hasil tersebut, Burhan menyatakan, “menurut data longitudinal Indikator Politik Indonesia, rata-rata kepuasan publik terhadap Ahok mencapai 73,4 persen. Masih banyak proporsi pemilih yang puas atas kinerja Ahok, tetapi tidak sudi memilihnya. Jika benar warga Jakarta rasional, seharusnya Ahok minimal mengantongi suara 70 persen sesuai dengan proporsi warga yang puas terhadap kinerjanya. Dengan kata lain, perolehan suara ketiga pasangan calon di Jakarta tidak bisa dijelaskan semata-mata oleh faktor rasionalitas”.

Pernyataan mengenai rasionalitas inilah yang kemudian menimbulkan berbagai reaksi, baik pro maupun kontra. Saya sendiri merasa ada yang janggal dengan pernyataan tersebut. Tapi sebagai seorang yang mengaku berpendidikan, tidak akademis jika saya menyanggah pernyataan Burhan dengan mengandalkan perasaan saja.

Karena itulah saya kemudian berupaya menelaah paper Anthony Downs berjudul “An Economic Theory of Political Action in Democracy” yang dijadikan dasar teori mengenai rasionalitas perilaku pemilih oleh Burhan. Tulisan yang sedang kawan-kawan baca saat ini adalah hasil ngaji saya terhadap paper tersebut.

Dunia yang Sempurna

Pada paper-nya, Downs mengulas mengenai motif ekonomi di balik perilaku politik dalam sistem demokrasi. Hipotesis utama pada paper Downs sebenarnya berfokus pada partai politik. Hipotesis yang diajukan Downs adalah bahwa aktivitas partai politik merancang dan mengeksekusi berbagai kebijakan publik sebenarnya hanyalah hasil sampingan. Motif utama partai politik adalah untuk memperoleh jabatan publik dan segala benefit yang menyertai jabatan publik tersebut: pendapatan, kekuasaan dan prestise.

Mungkin kawan-kawan sekarang bertanya-tanya dengan sedikit tidak sabar, “oke, terus apa hubungannya sama rasionalitas pemilih?” Dari hipotesisnya, Downs kemudian mengajukan dua model untuk diulas pada paper-nya.

Model pertama adalah model ideal. Dunia yang sempurna di mana semua pemilih well-informed dan penyebaran informasi sangat mudah dan murah. Dalam model ini, Downs mengajukan beberapa proposisi. Salah satu proposisi tersebut adalah mengenai perilaku pemilih (voters). Pada proposisi Downs, pemilih memberikan suara berdasarkan perubahan utility income yang disebabkan oleh aktivitas pemerintahan dan alternatif yang ditawarkan oleh oposisi.

Downs kemudian mengelaborasi proposisi ini lebih lanjut sebagai berikut,

Because the citizens of our model democracy are rational, each of them views elections strictly as means of selecting the government most beneficial to him. Each citizen estimates the utility income from government action he expects each party would provide him if it were in power in the forthcoming election period, that is, he first estimates the utility in- come Party A would provide him, then the income Party B would provide, and so on.

He votes for whatever party he believes would provide him with the highest utility income from government action. The primary factor influencing his estimate of each party’s future performance is not its campaign promises about the future but its performance during the period just ending. Thus his voting decision is based on a comparison of the utility income he actually received during this period from the actions of the incumbent party and those he believes he would have received had each of the opposition parties been in power.

Berdasarkan kutipan di atas, Burhan memang tidak salah. Menurut Downs, performa petahana memang merupakan faktor yang sentral dalam pertimbangan pemilih yang rasional. Hanya saja, Downs juga menyatakan bahwa tawaran alternatif dari oposisi merupakan pertimbangan yang tak kalah penting bagi pemilih rasional. Sayangnya bagian ini tidak dibahas sama sekali oleh Burhan dalam tulisannya.

Satisfaction vs Loyalty

Dalam dunia bisnis, uraian Downs mengenai hubungan antara kinerja petahana dengan tawaran alternatif dari oposisi terhadap perilaku pemilih mengingatkan saya pada konsep kepuasan pembeli (customer satisfaction) dan loyalitas pembeli (customer loyalty). Kedua konsep ini sering disalahpahami sebagai konsep yang sama.

Secara umum, tingkat kepuasan dan loyalitas pembeli memang berelasi positif. Pembeli yang merasa puas terhadap suatu produk cenderung akan loyal terhadap produk tersebut.

Hanya saja, tingkat kepuasan pembeli tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat loyalitasnya. Menurut Frederick F. Reichheld dalam paper-nya, “Learning from Customer Defections” (Harvard Business Review, 1996), sebanyak 60% hingga 80% pembeli yang berpindah ke produk kompetitor menyatakan puas atau sangat puas terhadap produk yang digunakan sebelumnya. Apa sebabnya?

Thomas O. Jones dan W. Earl Sasser Jr. pada paper-nya, “Why Satisfied Customers Defect“(Harvard Business Review, 1995), menemukan adanya pengaruh tingkat kompetisi pasar terhadap hubungan antara tingkat kepuasan pembeli dan tingkat loyalitasnya.

How Competition Affect Satisfaction-Loyalty Relationship

Seperti yang bisa dilihat pada gambar di atas, tingkat kompetisi berpengaruh besar terhadap hubungan antara tingkat kepuasan pembeli dengan tingkat loyalitasnya. Pada pasar yang tidak kompetitif, pembeli yang tidak terlalu puas pada sebuah produk pun akan cenderung loyal karena tidak adanya pilihan lain. Sebaliknya pada pasar yang sangat kompetitif, pembeli yang cukup puas pada sebuah produk pun bisa beralih ke produk lain yang (baik secara faktual maupun dipersepsikan) memiliki nilai lebih.

Demikian juga dalam konteks Pilkada DKI. Hubungan antara tingkat kepuasan pemilih terhadap petahana dengan loyalitasnya untuk memilih kembali petahana sangat dipengaruhi oleh kompetitor yang ada.

Poin ini sebenarnya disadari penuh terutama oleh tim pemenangan dan lingkaran dalam pendukung petahana. Kalau kawan-kawan jeli mengamati narasi akun-akun utama pendukung petahana di media sosial, kawan-kawan akan bisa melihat pola-pola serangan terhadap calon kompetitor yang dipersepsikan mampu menyaingi petahana.

Upaya mematikan kompetisi ini sudah dilakukan sejak Pilkada DKI belum resmi bergulir. Setiap ada nama yang memiliki tingkat popularitas tinggi seperti Risma atau Ridwan Kamil diwacanakan sebagai calon penantang petahana, akun-akun utama pendukung petahana segera merisak (mem-bully) nama-nama tersebut di berbagai media sosial.

Pada akhirnya dua nama yang muncul sebagai kompetitor terhadap petahana sama sekali tidak diduga-duga: AgusHarimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan. Sampai satu minggu sebelum penutupan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada DKI, tidak banyak yang mengira kalau akhirnya Agus dan Anies akan menjadi calon gubernur penantang petahana.

Korelasi vs Kausalitas

Berdasarkan rujukan-rujukan tadi, menurut saya sangat keliru kalau Burhan menyimpulkan bahwa suara petahana yang hanya 43% sebagai cermin tidak rasionalnya para pemilih yang tidak memilih petahana. Ditambah dengan diksi-diksi semacam “isu-isu primordial” atau “isu-isu abad pertengahan”, kesimpulan ini pada akhirnya hanya akan mempromosikan false categorisation.

Indikator

Apalagi jika kemudian Burhan menisbatkan fenomena ini semata-mata hanya kepada efek Al Maidah 51. Argumen Burhan, 51,4% pemilih yang menganggap Ahok off-side dalam kasus Al Maidah 51 memilih Anies. Argumen ini berbahaya karena akan memunculkan respon balik yang berpotensi sama kelirunya: jika melihat data dukungan berdasarkan sosio-demografi dari Indikator di atas, apakah pemilih dengan demografi suku atau agama tertentu memilih petahana berdasarkan alasan primordial juga?

Baik argumen Burhan maupun argumen yang saya contohkan barusan pada akhirnya hanya akan menghasilkan diskursus yang tidak produktif dan memecah belah masyarakat. Padahal boleh jadi hubungan antara isu-isu tersebut dengan tingkat keterpilihan petahana maupun kompetitornya adalah hubungan korelasi dan bukan kausalitas.

Sementara, secara akademis ada penjelasan yang lebih baik mengenai jebloknya tingkat customer loyalty terhadap petahana dibandingkan tingkat customer satisfaction-nya: adanya kompetitor yang menawarkan nilai lebih.

Nilai Lebih

Tentu kawan-kawan kemudian bertanya, “oke, teorinya mungkin emang begitu, tapi apa gitu nilai lebih yang ditawarkan sama kompetitor petahana?”

Berdasarkan tulisan Eep S. Fatah yang berjudul “Menangkap Angin Populisme di Jakarta”, menurut Polmark (lembaga survey dan konsultan politik yang dipimpin Eep), “survei-survei preferensi pemilih Jakarta menjelang Pilkada 2017 menemukan data yang relatif konsisten tentang ini. Warga berpindah perhatian dari persoalan-persoalan besar yang di masa lalu jadi jualan utama kampanye: penanganan kemacetan dan banjir. Pusat perhatian saat ini lebih tertuju ke soal yang lebih dekat dan sehari-hari: lapangan pekerjaan, pendidikan dan biaya hidup”.

Pada tulisan ini saya hanya akan mengulas mengenai Anies-Sandi saja sebagai kompetitor petahana yang tersisa di putaran kedua. Sebagai pasangan calon yang menggunakan jasa Eep sebagai konsultan, tak mengherankan kalau kemudian Anies-Sandi berorientasi pada ketiga isu di atas dengan program-program seperti OK OCE, KJP Plus, OK Otrip dan Program Hunian Terjangkan dan DP 0 Rupiah.

Saya coba ulas salah satunya. Program OK OCE, misalnya. Sebagai penantang petahana, Anies-Sandi perlu “menunjukkan bukti” bahwa mereka bisa memberi nilai lebih. Oleh karena itu tim Anies-Sandi melakukan program pembinaan kewirausahaan ini secara konsisten sejak awal kampanye.

Hasilnya, menurut Sandiaga Uno, sudah ribuan orang yang bergabung dalam jaringan pengusaha binaan program OK OCE. Meski bagi pendukung fanatik petahana program ini barangkali hanya menjadi bahan olok-olok, program OK OCE toh sudah bisa menghasilkan success story dari pesertanya, Hartono dengan brand sepatu 910 miliknya dan Winda dengan usaha laundry-nyaAppeal dari program ini makin tidak bisa dipungkiri jika kita melihat bagaimana petahana pun sampai mengklaim Jakarta Creative Hub sebagai wujud nyata program OK OCE ketika meresmikan gedung co-working space tersebut.

Kepemilikan Rumah
Sumber data: BPS, visualisasi oleh Ramda Yanurzha

Demikian juga dengan program-program lain yang saya sebut di atas tadi. Dalam isu mengenai hunian terjangkau, misalnya, rendahnya tingkat kepemilikan rumah di DKI Jakarta adalah masalah nyata yang dirasakan banyak orang. Di luar bubble fanatisme pendukung petahana, banyak yang sungguh-sungguh tertarik ketika Anies-Sandi datang dengan program hunian terjangkau dalam bentuk program DP 0 rupiah.

Begitu pula dengan isu tentang pendidikan. Di luar trending topic di media sosial, ada 32% anak usia sekolah menengah atas yang putus sekolah sehingga tidak eligible untuk menerima program KJP dengan model yang diterapkan oleh petahana saat ini. KJP Plus kemudian dihadirkan sebagai alternatif program yang tidak hanya lebih luas cakupan dan besaran manfaatnya, tapi juga memiliki perspektif yang mempercayai penerima manfaaat.

Exit Poll

Apakah berarti tidak ada pemilih yang memilih berdasarkan faktor agama? Temuan exit poll SMRC menyatakan hanya 17% pemilih Agus-Sylvi  (sekitar 3% dari total pemilih putaran pertama) dan hanya 20,3% pemilih Anies-Sandi (sekitar 8% dari total pemilih) yang memilih berdasarkan alasan yang berkaitan dengan agama. Kalau dijumlahkan, hanya 11% dari total pemilih non petahana yang memilih berdasarkan alasan agama.

Sisanya? Masih menurut exit poll SMRC, persentase terbesar pemilih Agus-Sylvi (sebesar 27,4% dari pemilih Agus-Sylvi) dan Anies-Sandi (sebesar 39%  dari pemilih Anies-Sandi) memberikan suara dengan alasan program yang meyakinkan.

Ada juga alasan-alasan lain yang masuk sebagai lima besar alasan para pemilih Agus-Sylvi dan Anies-Sandi memberikan suaranya pada kedua pasang calon tersebut. Tiga alasan yang belum saya sebutkan adalah: karena pilihan keluarga, dianggap memperjuangkan rakyat kecil dan kampanyenya paling diingat. Ketiga alasan ini (beserta alasan program yang meyakinkan dan agama) konsisten muncul sebagai 5 besar alasan memilih pada pemilih pasangan Agus-Sylvi dan Anies Sandi.

Di putaran kedua, tentu pilihan ada pada kita semua. Temuan SMRC ini perlu dicatat terutama oleh kawan-kawan yang terlibat aktif dalam mendukung para kandidat.

Apakah kita mau terus memainkan isu-isu politik identitas? Atau kita mau mempromosikan program-program kandidat yang kita dukung agar menjadi meyakinkan, menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil dan diingat oleh pemilih?

Apakah kita mau terus bergelut dengan isu yang memecah belah dan mengkotak-kotakan masyarakat seperti “saya rasional, pemilih kubu sana bodoh”, “saya muslim sejati, pemilih kubu sana munafik”, atau “saya bhineka, pemilih kubu sana intoleran”? Atau kita mau beranjak dan fokus membahas kandidat mana yang program dan kebijakannya akan memberi manfaat terbesar bagi kita selaku warga?

Mempercayai Orang Kecil

Salah satu hal yang saya syukuri dari putaran kedua Pilkada DKI 2017 adalah semakin banyaknya percakapan yang berkaitan dengan program. Isu-isu sektarian sayangnya memang masih ada. Tapi, paling tidak menurut saya, proporsi perdebatan mengenai program di putaran ini rasanya lebih banyak dibandingkan dengan putaran pertama lalu.

Kurang dari tiga minggu sejak putaran pertama berakhir saja, sudah ada dua isu mengenai program yang ramai jadi bahan obrolan di berbagai media sosial hingga grup-grup WhatsApp.

Pertama adalah program DP 0% yang banyak disebut oleh pendukung petahana sebagai program yang membodoh-bodohi rakyat. Meski banyak pendukung petahana mencibir program ini, toh pada akhirnya isu mengenai affordable housing berhasil menjadi wacana mainstream. Dan ini baik bagi publik secara umum, siapa pun calon gubernur yang kita dukung. Ketika esensi mengenai program DP 0% tersebut sudah didapatkan, pada akhirnya banyak yang terdorong untuk urun ide untuk menyempurnakan konsep ini, salah satunya konsep Rumah 003 yang digagas Bu Sidrotun Naim.

Kedua adalah program OK OCE yang jadi ramai dibahas setelah Pak Ahok mengklaim Jakarta Creative Hub sebagai bentuk nyata program OK OCE saat meresmikan bangunan tersebut. Ya, gapapa kok Pak Ahok, imitation is the sincerest form of flattery. Ulasan mengenai perbandingan OK OCE dan Jakarta Creative Hub bisa kawan-kawan baca di blog Pandji. Tulisan Pandji menurut saya relatif berimbang meski tentu kawan-kawan sudah tahu bahwa Pandji adalah juru bicara resmi tim Anies-Sandi.

Nah, pada tulisan ini saya mencoba membahas satu lagi isu yang berkaitan dengan program dan kepentingan publik. Isu tersebut adalah perihal mempercayai orang kecil dalam berbagai program perlindungan sosial. Secara spesifik, saya akan membandingkan paradgima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus).

Mencurigai Orang Miskin

Saya mulai inti pembahasan ini dengan mengkritik program Pak Ahok selaku petahana gubernur DKI Jakarta. Implementasi program KJP di masa pemerintahan Pak Ahok merupakan contoh yang paling pas untuk menggambarkan betapa buruknya prasangka penguasa terhadap orang miskin. Padahal, program KJP ini secara substansi adalah sebuah program perlindungan sosial yang sangat baik.

Dana KJP yang semula diberikan dalam bentuk tunai di masa kepemimpinan Pak Jokowi, berubah menjadi non tunai di masa Pak Ahok. Alasan perubahan ini, seperti yang bisa dilansir oleh Berita Jakarta, adalah karena (saya copy paste secara utuh) “menurut Basuki, sistem sebelumnya banyak permainan yang dilakukan. Karena kebanyakan menggunakan kwitansi palsu sebagai laporan pertanggung jawaban”.

Selain tidak bisa dicairkan secara tunai, dana KJP juga hanya bisa dibelanjakan untuk keperluan yang spesifik, mulai dari perlengkapan sekolah hingga kudapan bergizi (daftar lengkapnya bisa dilihat di halaman informasi umum pada situs resmi KJP). Besaran dana KJP yang digunakan pun harus dilaporkan dengan melampirkan struk belanja. Penyalahgunaan dana KJP diancam dengan sanksi berupa penghentian dana KJP hingga pidana.

Melihat ketatnya berbagai aturan mengenai KJP tadi, sekilas barangkali kita berkomentar, “ya wajarlah, namanya juga menggunakan uang yang diberikan negara, harus akuntabel dong”.

Ada dua masalah dari pendekatan KJP yang serba restriktif seperti ini. Pertama, model pembelanjaan non tunai ini berangkat dari asumsi yang keliru bahwa seolah-olah semua kebutuhan siswa penerima KJP bisa dibeli secara non tunai.

Di DKI Jakarta saat ini masih ada lebih dari 32% anak usia sekolah menengah atas yang putus sekolah. Salah satu penyebab mereka putus sekolah adalah karena mereka harus ikut bekerja untuk membantu kondisi ekonomi keluarganya. Dengan model non tunai yang sangat restriktif, KJP tidak bisa menjawab kebutuhan utama mereka agar bisa melanjutkan sekolah. Anak putus sekolah yang tadinya memiliki pemasukan untuk membantu ekonomi keluarganya tidak melihat insentif dari membeli buku, tas dan sepatu dengan cara gesek kartu di toko-toko buku ber-AC yang ditawarkan KJP. Apa yang mereka butuhkan adalah dana tunai untuk menggantikan pemasukannya yang hilang ketika mereka memutuskan untuk lanjut bersekolah lagi.

Permasalahan KJP yang kedua, model ini secara esensi sebenarnya menempatkan penerima KJP sebagai pihak yang tidak bisa dipercaya untuk membelanjakan uangnya secara benar jika diberikan dalam bentuk tunai. Di media sosial, tidak jarang saya mendapati argumen semacam, “kalau nanti dikasih tunai, jangan-jangan nanti malah dibelikan yang enggak-enggak“.

Padahal, berdasarkan hasil dari berbagai penelitian, pemberian bantuan yang dapat dicairkan dalam bentuk dana tunai (biasa disebut sebagai conditional cash transfer atau disingkat CCT) pada program perlindungan sosial terbukti lebih efektif dan efisien dalam mencapai dampak yang diinginkan dari program perlindungan sosial tersebut. Kekhawatiran bahwa bantuan yang diterima oleh peserta perlindungan sosial akan dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat juga terbukti terbantahkan. Berdasarkan pengamatan di banyak negara, pada laporan dari The World Bank yang saya tautkan di awal paragraf ini, bahkan disimpulkan:

The report shows that there is good evidence that CCTs have improved the lives of poor people. Transfers generally have been well targeted to poor households, have raised consumption levels, and have reduced poverty—by a substantial amount in some countries.

Kisah Sukses

Kawan-kawan pembaca barangkali membantah, “ya tapi penelitian-penelitian yang kamu share tadi kan bukan di Indonesia”. Nah, di Indonesia ada satu program yang dianggap sebagai success story program perlindungan sosial dengan model pemberian dana tunai. Program tersebut bernama Program Keluarga Harapan.

PKH adalah sebuah program dana bantuan tunai bersyarat (conditional cash trasnfer atau disingkat CCT). Dirilis pada tahun 2007, PKH merupakan program perlindungan sosial pertama di Indonesia yang menggunakan model CCT. Pada akhir tahun 2014, PKH memiliki cakupan sebanyak 3,2 juta rumah tangga miskin di 34 provinsi.

Pada program ini, keluarga penerima manfaat (beneficiary) diberikan dana tunai dengan syarat-syarat tertentu. Jika dalam keluarga penerima manfaat ada ibu hamil, maka ibu tersebut harus melakukan pemeriksaan kehamilan. Jika ada bayi baru lahir hingga usia tiga tahun,maka bayi tersebut harus secara teratur diperiksa di fasilitas kesehatan. Jika ada anak berusia 6 hingga 18 tahun, maka anak tersebut harus bersekolah dengan tingkat kehadiran 85%.

Sementara ke mana dibelanjakannya dana tunai yang diberikan ke penerima manfaat PKH, tidak diatur seketat KJP. Penerima manfaat hanya diberikan negative list yang berisi barang apa saja yang tidak boleh dibeli dengan menggunakan dana PKH. Barang-barang yang ada di negative list tersebut misalnya seperti rokok, minuman keras, atau pulsa.

Hasilnya, PKH dianggap sebagai best practice nasional oleh Bappenas. Pada laporan yang sama, Bappenas mengutip laporan Tim Nasional Percepatan Pengembangan Kemiskinan (TNP2K) yang menyatakan bahwa PKH terbukti secara signifikan meningkatkan tingkat kelahiran dibantu tenaga medis dan kelahiran di fasilitas kesehatan. PKH juga dikatakan berhasil meningkatkan proporsi anak terimunisasi lengkap. Terakhir, PKH disebut berhasil meningkatkan secara signifikan angka partisipasi kasar SD dan SMP serta berdampak signifikan pada pengurangan tingkat putus sekolah SD.

KJP Plus

Berkaca dari kisah sukses Program Keluarga Harapan tadi, rasanya tidak salah jika saya kemudian mengatakan bahwa program KJP yang ada saat ini perlu dibenahi secara serius. Kawan-kawan barangkali kemudian bertanya, “oke, lantas seperti apa perbaikannya?”

Program KJP Plus yang ditawarkan oleh Pak Anies menawarkan paradigma yang berbeda dengan KJP. Banyak perbaikan yang diusulkan oleh Pak Anies dan timnya dengan program KJP Plus, mulai dari penambahan besaran dana sampai perluasan cakupan penerima KJP Plus. Tapi, poin yang paling fundamental buat saya adalah cara pandang KJP Plus yang mempercayai orang kecil dalam program-program perlindungan sosial.

Pada satu kesempatan di acara Mata Najwa, Pak Anies dan Pak Sandi sempat agak gelagapan ketika ditanya, “bagaimana Anda mengawasi penggunaan KJP Plus jika ditarik tunai?” Kalau saya yang ada di posisi itu, pasti saya jawab, “ya tidak perlu diawasi, kita percayakan saja bahwa para orang tua siswa penerima KJP tahu apa yang baik bagi mereka sendiri”.

Dengan model CCT, justru yang perlu dipantau bukanlah ke mana dana bantuan dibelanjakan, tapi apakah penerima bantuan memenuhi kondisi yang disyaratkan. Dalam konteks KJP Plus, syarat ini bisa dibuat dalam bentuk indikator-indikator yang berkaitan dengan performa akademik siswa seperti tingkat kehadiran siswa di sekolah atau nilai-nilai mata pelajaran di raport siswa.

Jika performa akademik yang dijadikan syarat pencairan dana tercapai, tidak terlalu menjadi soal apakah pemegang kartu ATM KJP membeli tas, buku dan seragam di toko-toko yang memiliki mesin EDC atau di pasar tradisional. Tidak terlalu menjadi soal apakah siswa peserta KJP membeli kudapan bergizi di jaringan waralaba minimarket atau membeli bakwan dan pisang goreng di warung tetangganya.

Di sebuah artikel di CNN Indonesia, bantuan tunai yang ditawarkan oleh KJP Plus lagi-lagi dianggap sebagai program yang membodohi masyarakat. Padahal program nasional Kartu Indonesia Pintar sampai sekarang justru menerapkan konsep yang sama: bantuan yang diberikan bisa dicairkan dalam bentuk tunai. Kenapa ketika KJP Plus menawarkan bantuan tunai dianggap membodohi masyarakat, sementara KIP tidak?

Perspektif

Untuk memperkaya perspektif kita, meski agak keluar dari pembahasan mengenai perlindungan sosial, sebenarnya konsep semacam ini tidak jauh berbeda dengan komponen living allowance yang ada pada program beasiswa LPDP. Tolong dikoreksi jika salah, tetapi sepengetahuan saya, living allowance pada beasiswa LPDP diberikan berdasarkan laporan studi dan tidak diminta perincian ke mana dana tersebut dibelanjakan.

Buat saya pribadi, dan saya tulus betul mengatakan ini, tidak jadi soal jika para penerima beasiswa LPDP satu atau dua kali berziarah ke stadion klub sepakbola kesayangan di sela-sela waktu luangnya selama studi di Eropa. Selama studi yang dibiayai dengan uang para tax payer berhasil ditunaikan dengan baik, saya melihat simple leisure seperti jalan-jalan ke stadion tadi sebagai bagian dari hal positif yang memperkaya pengalaman studi di luar negeri saja. Kalau saya yang ada di posisi itu, 100% saya akan melakukan hal yang sama. Tak soal. Asal studi tuntas dengan baik.

Lantas, ketika perspektifnya dibalik dengan kita kelas menengah sebagai tax payer, kenapa kita tidak coba memberikan kepercayaan yang sama kepada para penerima KJP atau perlindungan sosial lainnya?

Kenyataan bahwa hampir sepertiga anak usia sekolah menengah atas di ibukota putus sekolah seharusnya menjadi tamparan keras bagi kita semua. Hanya dengan perspektif dan paradigma yang tepat kita bisa menghadirkan program perlindungan sosial yang tepat juga, bukan program yang mengedepankan hal-hal artifisial seperti, “anak-anak kampung bangga belanja ke Gramedia pakai kartu gesek”.

Membodoh-bodohi Rakyat

Beberapa hari belakangan media sosial penuh dengan percakapan mengenai program DP 0% yang diusulkan oleh Pak Anies dan Pak Sandi pada Pilkada DKI 2017 ini. Meski tetap hiruk pikuk, buat saya diskusi pro dan kontra mengenai program ini adalah diskusi yang bermanfaat bagi kita sebagai society.

Sebagai pendukung dan pemilih Pak Anies dan Pak Sandi pada putaran pertama kemarin, saya berusaha untuk menyimak juga berbagai kritik terhadap program ini. Oleh karena itu melalui tulisan ini saya mencoba berpikir kritis terhadap program tersebut, tentu tak bisa lepas dari bias saya sebagai pendukung dan pemilih Pak Anies dan Pak Sandi. Kalau kawan-kawan memang betul-betul concern terhadap program ini, yuk kita kritisi bersama. Rasa-rasanya sih akan jauh lebih produktif daripada sekadar lomba ngenyek, “dasar program membodoh-bodohi rakyat”.

Dalam metode berpikir kritis, formulasi permasalahan (problem formulation) adalah fondasi yang penting dalam menjaga proses kritik kita. Oleh karena itu, alih-alih berdebat, “mana yang bener nih, kok kemarin Anies ralat lagi, bukan DP 0% tapi DP 0 rupiah?” lebih baik kita kembali ke redaksi asli programnya saja. Seperti apa itu? Berikut redaksi program yang disampaikan melalui akun Twitter resmi Pak Sandi pada 11 November 2016:

Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa program yang akan kita kritisi adalah “kredit murah berbasis tabungan”. Maka sekarang formulasi permasalahannya bisa kita buat lebih jelas. Kalau boleh, saya ajukan formulasi permasalahannya seperti ini, “mungkinkah di DKI Jakarta dilaksanakan program kredit murah berbasis tabungan seperti yang diajukan oleh Anies-Sandi?”.

Menurut saya, paling tidak ada tiga hal yang perlu kita pertimbangkan dalam menilai mungkin atau tidaknya program ini dilaksanakan. Pertama adalah aspek regulasi, kedua aspek ekonomi, dan terakhir aspek implementasi teknis di lapangan.

Regulasi

Seacara hukum, hal paling utama yang perlu dievaluasi adalah apakah program ini bertentangan dengan regulasi yang ada atau tidak. Sebenarnya mengenai regulasi ini sudah sedikit saya bahas di tulisan Politik Bangun Pagi. Di tulisan tersebut saya sampaikan bahwa aturan mengenai plafon maksimal yang boleh dipinjamkan oleh bank menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/16/PBI/2016 tidak berlaku untuk program pemerintah pusat atau daerah. Ada pengecualian yang diberikan oleh BI.

Pengecualian ini disebutkan pada pasal 17 dari PBI tadi, yang berbunyi sebagai berikut (saya copy paste secara utuh): Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan bahwa Kredit atau Pembiayaan tersebut merupakan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

Kenapa diberikan pengecualian? Rupanya karena saat ini sudah ada program pemerintah pusat yang tidak bisa berjalan jika tidak ada pengecualian pada PBI tersebut. Berdasarkan aturan PBI, maksimal plafon yang boleh dipinjamkan oleh bank adalah 85%. Artinya, 15% sisanya adalah jumlah minimal uang muka yang harus dibayarkan oleh nasabah. Tapi, dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bekerjasama dengan Bank BTN, ternyata uang muka yang dibayarkan peserta program FLPP bisa hingga paling kecil 1%.

Selain FLPP, ada satu lagi program pemerintah pusat yang sepertinya dijadikan sumber inspirasi oleh tim Anies-Sandi dalam membuat konsep program “kredit murah berbasis tabungan”. Program tersebut adalah Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Pada program BP2BT, seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR kepada Liputan 6, “pekerja informal diharuskan menabung terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu, sekitar enam bulan sampai satu tahun”. Deskripsi ini sama persis dengan skema yang diajukan oleh Pak Sandi pada tweet-nya yang saya kutip di atas tadi.

Setelah membaca mengenai PBI , program FLPP dan program BP2BT tadi, rasa-rasanya tidak ada regulasi yang dilanggar oleh program “kredit murah berbasis tabungan” yang diusulkan oleh tim Anies-Sandi. Lalu, bagaimana dengan pernyataan Pak Agus Marto pada tanggal 17 Februari lalu yang menyatakan bahwa program tanpa uang muka dilarang? Ya, saya tentu tidak bisa adu pintar dengan Pak Agus Marto. Terlepas dari lebih pintar siapa antara saya dan Pak Agus Marto, tafsiran pasal 17 tersebut toh menurut PBI-nya sendiri  sudah “cukup jelas” (bisa dilihat di halaman 7 pada PBI yang versi PDF yang sudah saya tautkan di atas).

Ekonomi

Sekarang bagaimana secara ekonomi? Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab terkait dengan aspek ekonomi dari program ini. Sepengamatan saya, pertanyaan yang paling sering terlontar adalah bagaimana tepatnya simulasi perhitungan “kredit murah berbasis tabungan” ini?

Untuk menjawab ini, saya kembali mengacu pada program FLPP dan BP2BT. Pada program FLPP, peserta program mendapat fasilitas berupa bunga tetap sebesar 5% selama 20 tahun. Sementara pada program BP2BT, peserta program diharuskan menabung selama 6-12 bulan untuk mencapai saldo tabungan sebesar 5-10% dari harga unit yang dibeli. Selain itu, peserta program BP2BT juga mendapatkan subsidi sebesar 27 juta rupiah per rumah tangga.

Saya akan coba membuat simulasi dengan mengambil asumsi harga unit yang dibeli sebesar 250 juta rupiah dan menggabungkan keunggulan yang ditawarkan program FLPP dan BP2BT, simulasinya kira-kira seperti ini. Peserta program diharuskan menabung selama 12 bulan sebesar 1-2 juta rupiah untuk mencapai saldo 5-10% dari angka 250 juta tadi. Selanjutnya, Pemprov DKI akan memberi subsidi uang muka yang dibayarkan ke bank. Jika pada Bp2BT (yang sejauh ini dilaksanakan di luar Jabodetabek) besarnya subsidi ini 27 juta rupiah, untuk area DKI Jakarta rasanya subsidi ini perlu ditambah hingga sekitar 40-50 juta rupiah per rumah tangga. Begitu juga, jika pada FLPP ditetapkan bunga tetap 5% dengan tempo cicilan selama 20 tahun, maka jika ingin program ini bisa dijalankan di DKI Jakarta, rasanya masa cicilan harus ditingkatkan hingga 30 tahun dengan suku bunga efektif 5%. Masa cicilan 30 tahun ini juga pernah disampaikan oleh Pak Anies dalam wawancara dengan Kompas.com.

Menggunakan asumsi-asumsi di atas, maka cicilan yang harus dibayar oleh peserta program ini menurut simulasi KPR dari situs CekAja.com adalah sebagai berikut:

Cek Aja

Apakah angka cicilan sebesar Rp 1.073.643 ini angka yang masuk akal bagi target peserta program? Saya sendiri sejujurnya kurang tahu. Tapi, belum lama ini asisten rumah tangga saya mencoba mencari kontrakan yang dekat dari rumah saya di Jatiwaringin, rata-rata harga sewanya sekitar 500-600 ribu per bulan. Pandangan subjektif saya, lebih baik mengeluarkan 400-500 ribu lebih banyak untuk sebuah hunian yang kelak akan menjadi hak milik daripada seumur-umur berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain.

Tapi melihat angka cicilan sebesar 1 juta rupiah tadi, jelas program ini targetnya adalah untuk kelas menengah ke bawah, bukan untuk masyarakat yang tidak mampu. Kalau berkaca ke program FLPP, peserta yang eligible adalah mereka yang sudah memiliki penghasilan tetap sampai maksimal 7 juta rupiah per bulan. Untuk mereka yang tidak mampu mencicil sebesar 1 juta rupiah per bulan, tentu diperlukan intervensi program perumahan dalam bentuk yang lain. Hanya saja, menyasar kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan tetap hingga maksimal 7 juta rupiah per bulan pun merupakan program yang sangat baik, menurut saya. Program ini menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh banyak kelas menengah ke bawah di ibukota ini.

Dengan asumsi subsidi sebesar 50 juta rupiah per rumah tangga, jika Pemprov DKI mensubsidi sebanyak 100 ribu rumah tangga per tahun, ‘hanya’ diperlukan dana 5 triliun dari APBD DKI setiap tahunnya. Selama satu periode jabatan gubernur, program ini bisa membantu 500 ribu warga Jakarta mendpatkan hunian yang layak dengan ‘hanya’ menghabiskan APBD sebesar total 25 triliun dalam 5 tahun. Sebagai gambaran, APBD DKI Jakarta untuk tahun 2016 saja adalah sebesar 67,1 triliun. Pada Desember 2016 lalu, baru 62%-nya saja yang sudah diserap oleh Pemprov DKI dan diperkirakan hingga periode anggaran 2016 berakhir hanya 75% APBD yang akan terserap. Artinya, pada tahun 2016 saja sebenarnya ada sebesar 16 triliun dana APBD yang nganggur tidak terpakai.

Implementasi

Kalau kawan-kawan sadar, sebenarnya ada satu pertanyaan yang belum kita bahas di bagian mengenai aspek ekonomi di atas. Pertanyaan tersebut adalah, “di Jakarta mana tuh dapet rumah 250 juta?”. Nah, jujur lagi, ini bagian yang paling sulit sebenarnya. Hahaha.

Pertama-tama, dengan simulasi seperti yang saya lakukan di atas, program ini kemungkinan besar dilakukan untuk hunian vertikal. Ada catatan sedikit mengenai poin hunian vertikal ini. Di media sosial ada beberapa opini sesat yang mengatakan semacam ini, “kalo hunian vertikal, berarti si Anies mengkhianati omongan para urbanis di timnya yang bilang hunian vertikal itu mencabut penghidupan warga dong?”. Ini merupakan penggiringan opini yang tidak faktual dan sesat.

Dalam konteks penggusuran di Jakarta, yang banyak disebut sebagai “mencabut warga dari penghidupan asalnya” adalah memindahkan warga ke rusun yang letaknya jauh dari tempat awal mereka tinggal dan bekerja. Toh, para urbanis dan aktivis yang membela warga Bukit Duri dan Kampung Pulo juga mengajukan solusi alternatif berupa hunian vertikal. Makanya usulannya diberi nama “Kampung Susun”. Mengenai hal ini sudah pernah saya bahas di tulisan The Exorcism atau kawan-kawan bisa baca langsung di blog Forum Kampung Kota.

Kembali ke angka asumsi 250 juta tadi, ketika tulisan ini masih draft sebenarnya saya tidak tahu benar berapa harga yang make sense untuk membangun satu unit hunian vertikal di Jakarta. Tapi ternyata angka ini kemudian dikonfirmasi masuk akal oleh Pak Ahok sendiri. Seperti dilansir oleh Detik.com, Pak Ahok mengatakan bahwa perlu sekitar 200-250 juta rupiah untuk membangun satu unit hunian vertikal berukuran 36 meter persegi. Kalau merujuk ke tulisan di blog Bu Elisa, sebelumnya Pak Ahok menyebut angka 300 juta rupiah pada salah satu debat di putaran pertama. Di tulisan tersebut, Bu Elisa berargumen bahwa harga tersebut masih bisa ditekan lagi dengan berbagai skema. Salah satunya seperti yang bisa dilihat di tweet Bu Elisa berikut ini:

Di luar itu, ada juga beberapa concern lain terkait implementasi program “kredit murah berbasis tabungan” ini. Misalnya, bagaimana jika peserta program gagal bayar? Atau bagaimana jika peserta program malah menjualnya unit hunian yang dibeli dengan program ini? Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah diatur pada implementasi program FLPP di Bank BTN. Saran saya kawan-kawan sebaiknya membaca langsung saja mengenai hal tersebut di halaman penjelasan program FLPP di situs Bank BTN di bagian paling bawah.

Reaksi

Salah satu reaksi terhadap tulisan ini yang paling saya antisipasi adalah perkataan semacam, “pakar ya?”, “tau apa kamu soal hukum, perbankan, dan properti?” atau “pinteran mana kamu sama Pak Agus Marto”. Maka jawaban saya adalah, ya memang saya bukan pakar. Juga tidak punya gelar akademik di bidang hukum maupun perbankan. Pengalaman saya di bidang properti pun hanya lima tahun sebagai pencicil KPR. Juga saya cukup yakin lebih pintar Pak Agus Marto ketimbang saya.

Tapi, justru gara-gara tulisan Bu Elisa yang saya tautkan di atas, saya jadi ingat kenapa topik ini perlu kita pelajari meskipun kita orang awam. Karena hak terhadap tempat tinggal adalah salah satu hak konstitusional kita sebagaimana diatur pada UUD 45 pasal 28H. Maka ketika ada program yang menawarkan solusi terhadap permasalahan affordable housing, perlu kita bedah betul sampai kita paham apakah program ini benar bisa membantu memenuhi hak kita terhadap hunian yang layak atau tidak.

Oleh karena itu, menurut saya, program “kredit murah berbasis tabungan” ini intensinya sangat baik dan bukan untuk membodoh-bodohi rakyat. Apakah mudah untuk dilakukan? Dari pembahasan kita tadi, jelas tidak mudah. Ada subsidi yang harus diberikan oleh Pemprov DKI, ada penambahan jangka waktu cicilan yang harus dinegosiasikan dengan pihak bank yang diajak bekerjasama (sebagai informasi tambahan, jangka waktu cicilan terlama yang disediakan oleh Bank BTN saat ini adalah 25 tahun), dan pastinya ada beragam effort lain yang harus dilakukan yang belum tampak saat ini. Apakah program ini mustahil untuk dilaksanakan? Rasanya tidak muluk-muluk kalau saya katakan program ini tidak mustahil. Toh contoh program sejenis (FLPP dan BP2BT) sudah ada dan sudah dijalankan oleh pemerintah pusat saat ini.

Di sebuah grup WhatsApp, ketika saya sampaikan bahwa program sejenis ini sedang dijalankan oleh kabinet Pak Jokowi (dalam bentuk FLPP dan BP2BT), saya mendapat balasan yang sangat menarik berikut ini (nama dan nomor teleponnya saya sensor untuk menghormati privasi yang bersangkutan).

Emyus

Kalau setelah penjelasan panjang lebar saya barusan, kawan-kawan memilih bereaksi yang semacam di atas ini, ya silakan saja. Saya sih tidak bakal tersinggung atau kecewa. Bagi saya, kepentingan kita sebagai warga Jakarta bukanlah menang-menangan ngenyek di media sosial atau grup WhatsApp. Kepentingan kita adalah untuk mencari dan menuntut pemerintah (atau dalam hal ini orang-orang yang sedang menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin pemerintahan) memberikan program yang terbaik dalam melayani kita. Karena itulah saya mau repot-repot membuat tulisan-tulisan di blog ini.

Tapi toh pilihan akhir ada pada diri kawan-kawan masing-masing. Kalau yang sudah mengakui program ini sebagai “program bagus” saja masih bereaksi, “ternyata nyontek”, ya saya mau bilang apa?

 

Politik Bangun Pagi

Hampir setiap kali saya kumpul ngopi-ngopi dengan teman-teman, ada saja teman yang bertanya, “kenapa sih Bal, lo kok seneng banget ngomongin politik di media sosial?”. Saya bisa saja menjawab dengan mengutip Pericles, “just because you do not take an interest in politics doesn’t mean politics won’t take an interest in you“, misalnya. Sekilas keren, tapi rasanya tidak akan membawa obrolan menjadi diskusi yang meaningful. Jadi biasanya saya malah balik bertanya, “jam berapa lo bangun tadi pagi?” sebagai mukaddimah untuk menjelaskan kenapa saya peduli pada politik.

Sebenarnya pertanyaan saya tadi retoris. Karena apa pun jawaban dari teman ngobrol yang ditanya, selalu saya sambung dengan jawaban saya sendiri, “kalau gw jam 5 pagi”. Sebagian orang barangkali bakal langsung mengira saya ini religius sekali sehingga bangun sedemikian pagi supaya bisa sholat subuh dan tadarus pagi sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Padahal sebenarnya saya bangun pagi jam segitu karena, salah satunya, dipaksa oleh politik.

Hah, gimana? Sabar sebentar, kita bahas pelan-pelan ya.

Kota

Sebelum menjawab soal hubungan politik dan bangun pagi, ada baiknya kawan-kawan menyimak video di atas terlebih dulu. Seperti judulnya, video tersebut menjelaskan “why cities are whey they are“. Pada pembukaan video, narator menceritakan bagaimana 6 kota yang terletak di antara Hagerstown (Maryland, Amerika Serikat) dan Harrisburg (Pennsylvania) berjarak sekitar 10 mil antar satu kota ke kota berikutnya. Hal yang unik dari cerita pembuka ini adalah fakta bahwa jarak yang teratur antara satu kota dengan kota lainnya tadi bukanlah hasil perencanaan manusia dan bukan juga suatu kebetulan.

Rupanya, keteraturan jarak antar keenam kota tadi terjadi karena 5 mil adalah radius commuter zone terbesar yang bisa dicapai sebuah kota agrikultural sebelum mobil ditemukan. Jarak 5 mil adalah jarak terjauh yang memungkinkan warga kota untuk berjalan kaki dengan nyaman dari rumahnya ke pusat kota. Menurut narator, jika kita mencoba menghitung jarak antar kota-kota agrikultural di Amerika Serikat yang terbentuk sebelum ditemukannya mobil, kita akan menemukan bahwa jarak tiap kota tersebut tidak akan melenceng jauh dari 10 mil.

Tidak hanya jarak antar kota, lokasi terbentuknya kota pun dipengaruhi berbagai faktor di luar perencanaan manusia. Faktor-faktor alam seperti fitur geografis (adanya laut, sungai atau gunung), keberadaan sumber daya alam, hingga luas horizontal daratan ternyata berpengaruh terhadap terbentuknya kota-kota besar dunia yang masih bertahan hingga hari ini.

Setelah menonton video tadi, saya langsung teringat dengan apa yang ditulis oleh Tim Marshall dalam buku best seller-nya yang berjudul Prisoners of Geography, “the land on which we live has always shaped us. It has shaped the wars, the power, politics and social development of the peoples that now inhabit nearly every part of the earth“.

Kita

Sebagaimana  terbentuknya kota dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, saya meyakini bahwa dalam skala individu, keputusan-keputusan yang kita buat dalam aktivitas sehari-hari pun dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar preferensi dan perencanaan pribadi kita sendiri. Secara spesifik, saya berargumen bahwa politik adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kehidupan kita, termasuk menentukan jam berapa kita bangun pagi setiap harinya.

Jadi, kembali ke pertanyaan di paragraf kedua tadi, kenapa saya bangun jam 5 pagi setiap hari kerja? Karena sudah menjadi kearifan lokal bagi warga Jatiwaringin dan sekitarnya bahwa kita sudah harus keluar rumah sebelum jam 5.30 pagi jika tidak ingin terjebak macet berjam-jam di tol dalam kota. Terlambat lima atau sepuluh menit saja dari jam 5.30, perbedaan waktu tiba di kantor bisa berbeda tiga puluh hingga enam puluh menit akibat kemacetan yang luar biasa.

Penyebab kemacetan pagi di tol dalam kota tentu saja jelas dan gamblang: terlalu banyak mobil yang melewati jalur tersebut. Sebelum kawan-kawan berkomentar, “makanya pada naik bus Trans Jakarta dong!”, perlu diketahui bahwa dari mulai Cawang ke arah timur via Kalimalang, tidak tersedia rute Trans Jakarta sama sekali. Minus sebagian kecil Jl. Raya Pondok Gede yang memiliki dua halte Trans Jakarta (di Tamini Square dan Pinang Ranti), praktis tidak ada bus Trans Jakarta yang melayani area di antara tiga titik pada gambar berikut ini yang berada di sebelah timur ruas Jl. DI. Pandjaitan – Jl. Mayjen Sutoyo.

Jakarta Timur

Saya dan warga Jatiwaringin lainnya padahal bisa dikatakan termasuk warga suburban yang “cukup beruntung”. Buat mereka yang tinggal lebih Timur lagi, bisa kawan-kawan bayangkan sendiri jam berapa mereka harus berangkat pagi ke kantor jika tidak ingin terjebak macet berjam-jam di jalan.

Kombinasi dari kebijakan tata ruang dan kebijakan transportasi yang diambil oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan politik, kita sadari atau tidak, berdampak kepada banyak aspek kehidupan kita sehari-hari. Entah seberapa kecil atau besar dampak tersebut.

2012

Pada tahun 2012, di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta saya memilih Pak Jokowi dan Pak Basuki karena keduanya menawarkan solusi yang menurut saya masuk akal untuk masalah kemacetan yang saya rasakan sehari-hari. Waktu itu, ada dua solusi yang diajukan. Pertama adalah dengan menghadirkan sistem transportasi massal yang lebih baik dan yang kedua adalah menyediakan perumahan murah di daerah yang dekat dengan pusat kota bagi kelas menengah ke bawah.

Untuk solusi pertama, saya harus akui bahwa Pak Jokowi paling tidak berusaha merealisasikan janjinya dengan serius menggarap proyek MRT bahkan meski beliau “meninggalkan” Jakarta untuk mengejar jabatan sebagai presiden. Sayangnya, ada juga kebijakan-kebijakan transportasi yang dijanjikan tapi ternyata dilanggar.

Ada dua janji yang saya ingat betul. Janji pertama adalah menolak pembangunan 6 ruas tol dalam kota. Janji tersebut bisa dilihat di video di atas. Setelah menjabat, janji ini kemudian malah dilanggar dengan berbagai akrobat politik. Akrobat terakhir, dan yang paling lucu, adalah dengan mengeluarkan dalih bahwa keenam ruas tol baru ini akan berfungsi juga sebagai koridor bus Trans Jakarta.

Awalnya saya mencoba berbaik sangka terhadap rencana koridor tersebut. Sampai akhirnya, seperti yang kita semua ketahui, betapa konyolnya desain jadi koridor 13 yang memiliki 118 anak tangga tersebut. Baru setelah dihujat di media sosial akhirnya keluar pernyataan bahwa akan disediakan lift di halte koridor 13. But it makes a good idea for The Raid movie sequel though. If anyone can pass this idea to Gareth Evans, I will be a happy man. Dear Gareth, please make a great fighting scene in those stairs!

Koridor 13

Sementara janji kedua untuk mengadakan perumahan di dekat pusat kota yang harganya terjangkau bagi kelas menengah ke bawah, yang terjadi selama masa kepemimpinan Pak Ahok menggantikan Pak Jokowi justru kebalikannya. Kampung-kampung kota malah digusur habis dengan rekor 113 lokasi penggusuran selama tahun 2015 saja. Seperti yang sempat saya ulas di tulisan “Menggusur Kelas Menengah“, kebijakan ini sejatinya tidak hanya menggusur mereka yang berdomisili di 113 titik penggusuran tersebut, tapi juga menggusur kelas menengah yang saat ini sebenarnya sudah kesulitan untuk bisa membeli properti di DKI Jakarta.

Dengan pengecualian Rusun Jatinegara, rasanya tidak ada perumahan yang dibangun Pemrov DKI di bawah Pak Ahok yang sesuai dengan deskripsi “perumahan di dekat pusat kota yang harganya terjangkau”. Makanya saya kaget betul ketika di debat kedua atau pertama, Pak Ahok dengan lancang berani mengklaim telah membangun rumah susun yang kelas apartemen dengan harga kos-kosan. Apalagi kalau mempertimbangkan faktor lokasi, kawan-kawan bisa coba cross check sendiri di mana lokasi Rusun Rawa Bebek dan Rusun Marunda yang seringkali dibangga-banggakan para buzzer politik di media sosial. Entah jam berapa warga di sana harus bangun pagi kalau mau berangkat ke pusat kota.

2017

Pada Pilkada DKI 2017 ini, saya kembali berusaha mempercayakan suara saya kepada kandidat yang menghadirkan solusi yang menurut saya masuk akal. Dan alhamdulillah, saya menemukannya pada Pak Anies dan Pak Sandi. Saya mempelajari dengan seksama program-program yang mereka tawarkan. Makanya saya merasa terpanggil untuk mencoba ikut menjelaskan ketika ada program-program yang menurut saya baik tapi malah diolok-olok oleh netizen yang belum berusaha memahami program-program tersebut.

Untuk topik transportasi, sudah beberapa kali saya berdebat di media sosial mengenai program OK Otrip yang menjanjikan solusi transportasi terintegrasi dengan satu harga: 5000 rupiah untuk satu trip ke mana pun. Belum apa-apa, banyak yang sudah mengolok-olok program ini. Bahkan ada yang sempat bilang, “goblok! Sekarang bus Trans Jakarta 3500 lah ini malah mau dibikin lebih mahal!”. Jelas sekali terlihat ini adalah komentar orang yang pendek akal tapi panjang mulut. Padahal, kalau mau sedikit saja mendengar penjelasan Pak Anies atau Pak Sandi atau timsesnya, tarif 5000 rupiah tersebut adalah untuk satu kali jalan dengan berganti berbagai moda transportasi, termasuk angkot, bus kota dan moda transportasi lainnya.

Setelah dijelaskan demikian pun, masih ada saja yang menyerang dengan menyebut program OK Otrip sebagai program yang menjual mimpi-mimpi belaka. “Bagaimana mungkin? Gimana caranya ngatur angkot sekian banyak, mau dikontak supirnya satu satu? Duitnya dari mana untuk subsidi? Implementasinya bagaimana?” begitu kata mereka. Pada satu kesempatan saya bahkan ditantang untuk menunjukkan di mana di dunia yang pernah implementasi satu tarif untuk berbagai moda transportasi.

Lucunya, jawabannya sebenarnya dekat sekali, tidak perlu mencari model jauh-jauh di belahan dunia lain. Model semacam ini pernah dilakukan di Jakarta ketika APTB masih terintegrasi dengan Trans Jakarta. Kemitraan antara Pemprov dengan para supir angkot, misalnya,tentu dilakukan dengan menggandeng Organda, bukan dengan mendatangi supir angkot satu per satu. Toh kemitraan sejenis pernah dilakukan dengan Kopaja dan Mayasari Bakti yang ketika 2013 menjadi mitra Pemprov pada program APTB.

Implementasi teknis integrasinya bisa dengan menggunakan mesin pembaca kartu Trans Jakarta yang disediakan di tiap-tiap angkutan yang menjadi mitra, seperti mesin pembaca kartu yang ada di bus-bus kota di Singapura. Ini tidak mudah, tapi juga bukan sesulit rocket science.

Sementara untuk soal dana, pembiayaan subsidi angkutan umum ini bisa diambil dari pemasukan ERP yang ditargetkan bisa mencapai angka 4 triliun rupiah oleh Pemprov DKI sendiri. Dengan demikian, prinsip penggunaan fasilitas publik (berupa jalan raya) yang berkeadilan bisa dicapai: warga yang menggunakan kendaran umum disubsidi oleh warga yang menggunakan kendaraan pribadi.

Integrasi Trans Jakarta dengan moda transportasi lainnya, terutama angkot, juga dikecam sebagai solusi yang backward thinking. Padahal, menurut laporan People Near Transit yang dirilis oleh ITDP, saat ini hanya 16% warga Jabodetabek yang memiliki akses ke bus rapid transport (BRT, dalam hal ini Trans Jakarta) within walking distance. Oleh karena itu, integrasi berbagai moda angkutan umum lainnya menjadi perlu sebagai feeder bagi Trans Jakarta.

Dengan perancangan ulang trayek angkutan, perbaikan fisik angkutan, pelatihan bagi supir, dan penggunaan sistem payroll ketimbang sistem setoran bagi supir, 84% warga Jabodetabek yang tidak memilik akses langsung ke BRT tadi bisa berkesempatan menggunakan angkutan umum yang nyaman, tidak ngetem dan teratur jadwalnya. Angkutan-angkutan umum ini kemudian berfungsi sebagai feeder dari perumahan warga ke halte bus Trans Jakarta terdekat. Sekarang, kawan-kawan silakan nilai sendiri apakah solusi transportasi terintegrasi ini merupakan ide yang backward thinking atau tidak.

Rumah

Program-program Pak Anies dan Pak Sandi yang berkaitan dengan perumahan juga sering dianggap tidak realistis. Ketika debat semalam diutarakan mengenai program perumahan murah dengan DP 0%, banyak yang cepat-cepat mencemooh program tersebut di media sosial. “Bank mana yang mau kasih plafon 100%? Bertentangan ga tuh dengan aturan BI?”

Tentu saja bank yang pertama kali bisa diminta untuk mensukseskan program ini adalah Bank DKI yang notabene milik Pemprov DKI sendiri. Jadi, kalau pun tidak ada bank lain yang mau ikut program ini, paling tidak kita punya Bank DKI.

Apakah bertentangan dengan aturan BI? Buat para buzzer yang kesulitan mencari aturan mana yang dilanggar, ini saya bantu aturan BI mengenai rasio loan to value untuk kredit properti: PBI No.18/16/PBI/2016. Di situ bisa dilihat dengan rinci berapa persen plafon maksimal yang boleh dipinjamkan oleh bank. Tapi jangan senang dulu. Di poin nomor 6 tertulis jelas bahwa ada “pengecualian Program Perumahan Pemerintah Pusat/Daerah dari PBI LTV/FTV dan Uang Muka dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku“. Jadi jelas ya, program perumahan pemerintah pusat atau daerah mendapat pengecualian sehingga tidak melanggar regulasi Bank Indonesia ini.

Setelah terjawab soal bank dan regulasinya, selanjutnya tentu kita perlu mendiskusikan bagaimana teknis tepatnya. Seperti yang bisa dilihat di situs Jakarta Maju Bersama, pada program perumahan murah ini alih-alih membayar uang muka yang besar di depan, warga diminta menabung selama 6 hingga 12 bulan sampai terkumpul dana di rekeningnya sebesar 10% dari harga jual properti. Jika harga properti 300 juta, maka per bulan hanya cukup menabung sebesar 2,5 juta rupiah saja untuk mencapai target saldo 30 juta di rekening dalam 12 bulan. Angka yang tidak muluk-muluk untuk dicapai kawan-kawan kelas menengah.

Apakah program semacam ini realistis? Salah satu rujukan program sejenis yang saya temukan adalah program dari US Department of Agriculture yang memberikan fasilitas kredit rumah dengan uang muka 0% di daerah-daerah rural. Tentu konsep ini agak berbeda dengan program perumahan murah Pak Anies. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, skema semacam ini juga diterapkan bahkan di negara yang kapitalis seperti Amerika Serikat. Di Indonesia, paling tidak menurut Head of Marketing Rumah.com, seperti yang dilasir oleh Liputan 6, program seperti ini  bisa dilakukan dan bukan hal baru di dunia properti.

Ditambah dengan kebijakan penataan kampung yang pro pada rakyat kecil (dengan melakukan on site upgrading), kemudahan investasi rumah susun dan pengendalian harga melalui bank tanah,  saya pecaya bahwa program-program ini bisa menjadi jawaban bagi kelas menengah ke bawah untuk memiliki hunian yang layak di ibukota.

Hidup

Bagi kawan-kawan kelas menengah, kebijakan tata ruang dan transportasi yang buruk sebenarnya bisa saja diakali. Ketika akses ke transportasi BRT masih belum tersedia within walking distance, kita bisa beralih naik Uber, Gojek, atau Grab. Ketika harus berangkat pagi-pagi sekali dan tiba di kantor juga masih terlalu pagi, kita masih bisa mengalihkan waktu kosong itu untuk olahraga di gym. Ketika jalanan macet, sebagian dari kita bahkan mungkin masih bisa izin kerja remote jika kebetulan bidang pekerjaannya memungkinkan. Tapi belum tentu semua orang bisa.

Bahkan, bagi mereka yang tidak seberuntung kawan-kawan kelas menengah, kebijakan tata ruang dan transportasi yang buruk dampaknya bisa sangat jauh berbeda. Mereka yang tadinya memiliki rumah, dalam semalam bisa berubah menjadi gelandangan karena rumahnya digusur dan tanpa ganti rugi apapun. Mereka yang tadinya bekerja, bisa menjadi pengangguran karena tempat mereka mencari penghidupan kini harus ditempuh 4 jam perjalanan dari Rusun Rawa Bebek tempat mereka dibuang dengan eufemisme “direlokasi”.

Bagi kelas menengah, kebijakan tata ruang dan transportasi yang buruk dan pemerintah yang tidak memiliki keberpihakan pada rakyat barangkali “cuma” berdampak pada penurunan kualitas hidup. Bagi mereka yang tidak seberuntung itu, dampaknya bisa langsung existential: bisa atau tidaknya mereka bertahan hidup di ibukota ini.

Pada 2012 saya mempercayai Pak Basuki dengan amanah sebagai Wakil Gubernur. Lima tahun kemudian, beliau menjadi gubernur yang bagi saya sudah terbukti tidak amanah dalam menjalankan program dan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Pada 15 Februari 2017 mendatang, insya Allah saya akan memilih Pak Anies dan Pak Sandi untuk mewujudkan kota Jakarta yang maju bersama dan bahagia warganya.